23 Bakal Calon Komitmen Pilkada Bebas Covid-19

TANDA TANGAN : Seorang calon kepala daerah menandatangani komitmen bersama pilkada 2020 saat Silahturahim Kamtibmas untuk mewujudkan pilkada yang aman, bermartabat dan sehat di Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (17/9). MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

PONTIANAK – Di tengah situasi pandemi Covid-19, sebanyak 23 bakal calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2020 di Kalbar menandatangani deklarasi komitmen menyelenggarakan pilkada yang aman dari penularan Covid-19. Sanksi tegas menanti para bakal calon jika deklarasi tersebut dilanggar.

Dalam pelaksanaannya kampanye pemilihan kepala daerah memang selalu dikaitkan dengan pengumpulan massa, namun tentu hal ini harus dihindari saat pandemi Covid-19. Untuk itu, Polda Kalbar menginisiasi penandatanganan deklarasi pemilihan kepala daerah sehat dan bebas dari penyebaran wabah Covid-19. Deklarasi ini digelar dengan mendatangkan seluruh bakal calon yang yang berkontestasi.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat saat menggunakan haknya memberikan suara untuk memilih pemimpin mereka. sekaligus memberikan rasa aman bagi para kontestan dan simpatisan calon saat pilkada 2020.

“Kegiatan ini di inisiasi oleh Kapolda Kalbar. Ini semua merupakan komitmen bersama sebagai rakyat yang berada di garis depan dalam pencehahan Covid-19. Harapannya komitmen ini dapat berjalan sampai pikada selesai dan masyarakat memiliki pemimpin pilhannya,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go.

Polda Kalbar bersama satgas covid-19 yang dibentuk oleh pemerintah di daerah dan penyelenggara pilkada akan memberikan sanksi tegas kepada para bakal calon yang melanggar komitmen tersebut. “Sanksi yang sesuai dengan peraturan gubernur tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Karena keselamatan rakyat termasuk juga kesehatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi dan itulah sampai sekarang masih kami pegang,” tambahnya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, pelaksanaan kampanye dengan kegiatan beramai-ramai sebenarnya tidak terlalu efektif. Ia yang sudah berpengalaman dalam beberapa kali menjadi peserta dalam Pilkada sudah menghentikan cara seperti itu.

Seperti dalam Pilgub Kalbar 2018 lalu misalnya, Midji sapaannya sudah menghitung sendiri. Dimana jumlah pemilih di Kalbar ada sekitar 3,6 juta jiwa. Sementara waktu kampanye yang efektif hanya 100 hari. Jika dalam satu hari calon mendatangi lima lokasi dengan satu lokasi minimal ada 500 orang, jadi dalam 100 hari maksimal hanya ada 250 ribu orang yang berinteraksi dengan calon.

Angka tersebut menurutnya hanya sekitar tiga persen saja dari total pemilih sebayak 3,6 juta jiwa. “Jadi bagaimana cara kampanyenya, ya lewat media sosial, media cetak, rumah ke rumah itu lebih efektif dan lebih murah,” ujarnya.

Ia menghitung saat ini, jika memang diperbolehkan untuk mengadakan kampanye terbuka dengan mengundang artis maka butuh anggaran sekitar Rp800 juta. Dengan hanya menghadirkan tiga ribu sampai empat ribu orang saja.

“Kalau Rp800 juta kita door to door dengan memberikan kepada timses uang transportasi dan makan Rp100 ribu saja, itu bisa berapa banyak dijangkau. Untuk memberikan brosur program kita, jadi kampanyelah dengan efektif dan efisien di musim pandemi ini,” paparnya.

Selain itu Midji juga mengingatkan bahwa antar pasangan calon jangan saling bermusuhan. Lakukan semua prosesnya dengan kompetisi yang sehat dan selalu menjaga silaturahmi.

“Jangan anggap calon lain musuh, tapi kompetisi yang sehat. Saya kemarin (Pilgub) dengan Ibu Karolin ketemu tetap ketawa-ketawa saja, dengan Pak Cornelis ketawa-ketawa saja,” pungkasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Ramdan meminta peserta pilkada serentak tahun ini menaati protokol kesehatan di setiap tahapannya. “Kamu terus mengimbau dan mengingatkan untuk menaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Ramdan.

Ia menjelaskan pihaknya gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait dengan peraturan KPU tentang protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak pada Desember 2020.

Semua pihak kata Ramdan wajib untuk menaati protokol kesehatan itu karena menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. “Ini ikhtiar sehingga sebagai penyelenggara kami terus mengimbau agar dapat dijalani bersama, terutama untuk pasangan calon maupun para pemangku kepentingan sosialisasi ini,” jelas dia.

Ramdan menjelaskan dalam PKPU sudah diatur tentang jumlah massa yang diperbolehkan saat pasangan calon melakukan kampanye. Pembatasan jumlah itu diharapkannga bisa dipatuhi bersama, antara lain pasangan calon diminta tidak melakukan pengumpulan masa secara besar dalam proses kampanyenya.

“Sudah diatur sehingga kami berharap bisa diikuti bersama. Sebagai penyelenggara kami tidak bosan-bosannya melakukan edukasi dan mengingatkan dengan berbagai cara dan berbagai media sosialisasi,” katanya.

Selain itu KPU juga sudah menyediakan APD untuk penyelenggara pemilihan nanti. Kemudian terkait dengan bahan kampanye juga sudah diperbolehkan kepada pasangan calon untuk pengadaan masker dan handsanitizer dengan gambar pasangan calon.

“Saya rasa media kampanye seperti masker dan handsanitizer ini bisa diterapkan agar kita bisa bersama-sama mengedukasi masyarakat untuk selalu menggunakan masker,” pungkasnya. (bar/mse)

error: Content is protected !!