Ada Lomba dengan 20 Peserta tapi Telan Dana Rp960 Juta

kpk
KORUPSI : Gubernur Kalbar Sutarmidji membuka diseminasi strategi nasional pencegahan korupsi 2019-2020 di Kantor Gubernur, Selasa (5/11). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Gubernur Kalbar Minta KPK Berani Bertindak

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berharap, perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang pelayanan publik dan keuangan semakin membaik. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi berani mengambil tindakan sampai pada pengawasan rencana kerja dan anggaran pada organisasi perangkat daerah.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

SEHINGGA dari KPK saya minta tidak hanya supervisi, monitoring serta evaluasi, kalau memang perlu tindakan tindak saja, tidak apa-apa. Karena kalau masih kayak-kayak gini, kita lamban,” ungkapnya saat membuka diseminasi strategi nasional pencegahan korupsi 2019-2020 di Kantor Gubernur, Selasa (5/11).

Ada beberapa alasan dari yang ia sampaikan tersebut, pertama untuk ada perbaikan tata kelola pemerintahan menurutnya memang harus ada niat dari semua pihak. Terutama dalam hal transparansi, efisiensi dan efektivitas semua hal yang dilakukan oleh jajaran di pemerintahan.

Kondisi saat ini, saat pemaparan RKA masing-masing OPD, Midji sapaan akrabnya masih menemukan banyak kegiatan yang itu-itu saja dari tahun ke tahun. Kegiatan tersebut hasilnya dinilai tidak jelas.

“Contoh misalnya lomba drumband, (peserta) 20 anggarannya Rp960 juta, saya buang saja. Belum lagi Porseni ini itu, tetek bengek anggarannya tak genah-genah,” katanya.

Orang nomor satu di Kalbar itu menyoroti dari sisi efisiensi oleh masing-masing OPD. Belum lagi masih banyak belanja-belanja yang menurutnya tidak genah. “Saya sering menyampaikan, tapi masih dilakukan,” kesalnya.

Tak main-main Midji meminta KPK bisa ikut menindak jika hal itu memang diperlukan. “Kalau misalnya nanti ditemukan di sana, oh dinas ini ada kepentingan gubernur dititipkan di situ misalnya, itu ungkap saja,” tegasnya.

Adanya transparansi, efisiensi dan efektivitas dikatakan sangat perlu. Hal itu yang kemudian juga bisa mendorong pendapatan daerah. Seperti dalam satu tahun terakhir Pemprov bisa meningkatkan PAD lebih dari Rp300 miliar. “Sebetulnya potensinya jauh lebih besar dari itu. Termasuk di kabupaten/kota, itu bocornya pasti di BPHTB, pasti itu saya berani pastikan,” ujarnya.

Pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurutnya selalu tidak optimal. Itu karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) selalu lebih rendah dari harga pasar. Perbandingannya bisa mencapai satu banding sepuluh.

“Kalau di kota (Pontianak) NJOP terlalu tinggi dari harga pasar dan itu hanya di satu atau dua kecamatan yang lain tidak. Ini juga masalah, karena orang tidak mau transaksi, akhirnya orang transaksinya menggunakan kuasa menjual. Tidak membayar BPHTB, itu masalah,” paparnya.

Jika NJOP dibuat terlalu tinggi juga akan rawan terhadap negosiasi. Karena itu ia meminta KPK, bagaimana membuat nilai NJOP mendekati nilai pasar. Jika tidak maka dari sisi pendapatan daerah akan selalu dirugikan. “Kalau masih saya pastikan tak ada satu daerah yang BPHTB-nya sesuai dengan transaksi,” pungkasnya.(*)

loading...