Ada Penolakan Hasil Pilkades di 23 Desa

DENGAR PENDAPAT: Ketua Panitia Pilkades Yosepha Hasnah bersama Kadis PMPD Herkulanus Roni saat dengar pendapat terkait sengketa Pilkades, Selasa (27/7). ARIS MUNANDAR/PONTIANAK POST

SINTANG – Gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan pada 7 Juli lalu masih menyisakan konflik di tengah masyarakat. Ditunjukkan oleh penolakan hasil Pilkades di 23 desa yang sampai saat ini masih berupaya diselesaikan oleh panitia di tingkat kabupaten, Selasa (27/7).

Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Tingkat Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menyampaikan bahwa pada gelaran pesta demokrasi yang diikuti oleh 291 desa di Kabupaten Sintang ini, ada 23 desa yang bersengketa. “Ada 23 desa yang masih bersengketa dan harus sudah selesai paling lambat 7 Agustus 2021,” ucapnya.

Adapun desa yang terjadi perselisihan atas hasil Pilkades serentak tahun 2021 adalah Desa Pulou Sabhang, Tanjung Andan, Pahangan, Nanga Kesange, Buntut Sabon, dan Nanga Ukai (Kecamatan Ambalau); Desa Sinar Pekayau, Kemantan, dan Bernayau (Kecamatan Sepauk); Desa Radin Jaya, Begelang Jaya, dan Wana Bakti (Kecamatan Ketungau Tengah); Desa Pelimping (Kecamatan Kelam Permai); Desa Semuntai, Nanga Merkak, dan Ratu Damai (Kecamatan Ketungau Hilir); Desa Entogong, Nanga Abai, Tanjung Lalau, dan Desa Empoyang (Kecamatan Kayan Hulu).

Keberatan terhadap hasil Pilkades harus sudah diselesaikan paling lambat 1×24 jam oleh calon kepala desa yang dirugikan. Sehari setelahnya harus sudah disampaikan secara tertulis kepada panitia Pilkades tingkat desa, untuk selanjutnya diselesaikan secara berjenjang.

“Kalau tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, baru lanjut ke tingkat kecamatan. Seterusnya kalau tidak selesai di tingkat kecamatan, proses lanjut ke tingkat kabupaten. Tetapi kalau sampai ke kecamatan kemudian keberatan berhasil diselesaikan, maka selesai,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang ini.

Hingga saat ini, diakui dia, ada 23 desa di empat kecamatan  yang belum mampu diselesaikan di tingkat kecamatan. “Kita akan mendengarkan apa saja yang menjadi permasalahan atas keberatan yang ada di 23 desa di enam kecamatan yang terjadi perselisihan atas hasil pelaksanaan Pilkades tersebut,” terang dia.

Ia pun meminta kepada para pelapor agar mempersiapkan diri dengan data untuk memperkuat laporannya. Keterangan Panitia Pilkades dan Panwas Pilkades tingkat desa juga akan mereka gunakan sebagai bahan pertimbangan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten untuk membuat keputusan.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, menyampaikan bahwa dalam upaya menyelesaikan keberatan tingkat kabupaten dalam Pilkades Serentak tahun 2021, pihaknya mengundang Ketua dan Sekretaris Panitia Pilkades, Ketua dan Sekeretaris Panwas Pilkades, Ketua BPD, Penjabat (Pj) Kepala Desa, dan pelapor atau penggugat maksimal dua orang.

Senada seperti yang dijelaskan Yosepha Hasnah terkait penyelesaian sengketa secara berjenjang, Roni menambahkan bahwa di tingkat kabupaten paling lambat 20 hari sejak disampaikan. Lalu mereka akan membuat keputusan dan keputusan tingkat kabupaten bersifat final dan mengikat. Namun ketika calon kepala desa masih tidak menerima keputusan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Sintang, dipersilakan dia untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kota Pontianak.

“Kami memiliki batasan untuk menyelesaikan. Seperti kalau ada permintaan pelaksanaan pemilihan suara ulang, itu bukan kewenangan kabupaten, itu kewenangan PTUN. Kalau PTUN memerintahkan pemungutan suara ulang, baru dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi kalau menghitung ulang, masih diperkenankan. Jadi ada batasan kewenangan yang dimiliki Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Sintang,” terang Kepala Dinas PMPD Kabupaten Sintang tersebut.

Sejauh ini dari 23 desa yang bersengketa, para pelapor, menurut dia, sudah melengkapi bukti-bukti untuk memperkuat keberatan yang bersangkutan. Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Sintang akan mendalami gugatan tersebut. “Hari ini kita hanya mendalami, belum memutuskan. Keputusan akan diambil dalam sebuah rapat khusus Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Sintang. Dengar pendapat hari ini akan menjadi bahan kita untuk mengambil keputusan nanti,” pungkasnya. (ris)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!