SENENTANG
ADD untuk  Tanggulangi Karhutla

Herkulanus Roni 

MEMBAKAR lahan dengan cara yang tidak arif diyakini oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang menjadi penyumbang terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menjembatani antara kearifan lokal dan tuntutan hukum, Pemkab Sintang pun mencarikan solusi agar peladang tidak terjerat hukum. Satu di antaranya dengan mengalokasikan Dana Desa untuk penanggulangan karhutla.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Herkulanus Roni. Katanya, membuka lahan dengan membakar sampai saat ini masih menjadi masalah di Bumi Senentang. “Kita bercita-cita masyarakat menggunakan pertanian modern, namun faktanya susah. Mereka membakar ladang juga untuk mengganti pupuk. Sampai sekarang belum ada solusi lain yang bisa membantu,” katanya.

Roni menjelaskan, pembakaran ladang yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk membuat pupuk alami yang tidak memerlukan biaya. Oleh karenanya metode pertanian itu terus dilakukan hingga sekarang. Oleh karenanya menurut Roni, adanya regulasi adalah sesuatu yang mutlak untuk melindungi masyarakat di tengah berbagai tantangan untuk beralih dari pertanian dengan metode membakar.

“Membakar ladang masih menjadi kearifan lokal masyarakat. Pertanian modern memerlukan pembiayaan besar dan pengetahuan masyarakat. Semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga harus bekerja keras memainkan perannya sesuai tupoksi OPD dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa,” kata Roni.

Pemda Sintang harus melakukan sosialisasi untuk menghindari terjadinya kebakaran lebih luas saat membakar lahan. “Kearifan lokal seperti gotong royong saat akan bakar ladang, memberi tahu pemerintah desa, dan membuat sekat api penting dilakukan peladang,” terangnya terkait dengan hal yang juga harus disosialisasikan oleh Pemda Sintang kepada peladang untuk menghindari kebakaran.

Terkait ladang yang bersebelahan dengan perkebunan kelapa sawit milik korporasi, ia meminta untuk koordinasi antara peladang dan perusahaan sebelum membakar, difasilitasi oleh pemerintah desa.

Ia juga memaparkan, sebanyak 90 persen desa sudah punya Satgas Karhutla. Hal itu sendiri sudah menjadi persyaratan dalam evaluasi ADD. “ADD kalau belum menganggarkan untuk antisipasi karhutla tidak akan dievaluasi oleh kami. Itu dukungan kami untuk antisipasi terjadinya karhutla,” pungkasnya. (ris)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!