Adi Warman Kagumi Data Analytic Room Kalbar

FOTO BERSAMA : Jajaran pimpinan Forkopimda Kalbar foto bersama narasumber dari pusat saat Rakerda Satgas Saber Pungli UPP Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Rabu (12/2). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

Serba Transparan, Kurangi Pungli

PONTIANAK – Keberadaan Data Analytic Room milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai mampu mengurangi resistensi adanya pungutan liar (pungli) di provinsi ini. Ruang analisa yang menyajikan data secara lengkap dan transparan itu diharapkan bisa menjadi contoh untuk diterapkan daerah lain.

Kelompok Ahli Pemberantasan Pungli Kemenkopolhukam RI Adi Warman bahkan terkagum-kagum setelah melihat langsung Data Analytic Room yang terletak di depan ruang kerja gubernur itu. “Saya jujur selaku kooodinator kelompok ahli pemberantasan pungli Kemenkopolhukam terkagum-kagum, ada upaya, sistem yang canggih, aplikasi yang canggih (di data analytic room) yang diperkenalkan ke kami oleh gubernur,” ungkapnya usai kegiatan Rakerda Satgas Saber Pungli UPP Kalbar dan penyerahan kapabilitas APIP serta maturitas SPIP, Rabu (12/2).

Dengan sistem transparansi yang dibangun di Data Analytic Room Kalbar, jika berjalan maksimal, menurutnya sangat mengurangi resistensi terjadinya pungli atau bahkan bisa hilang sama sekali. “Karena dari ruangan ini, bisa dikontrol sedemikian rupa. Jadi trnsparan sekali, ini saya berharap daerah lain bisa meniru seperti ini,” katanya.

Adi mengatakan, yang membuatnya lebih kagum adalah ia sendiri belum menemukan hal serupa di Indonesia. Ditambah  selama berkeliling menggelar supervisi, monitoring dan koordinasi ke daerah-daerah, ia juga belum pernah melihat kekompakan unsur pimpinan Forkopimda seperti di Kalbar.

Hal itu menurutnya tak lepas dari sosok kepemimpinan Gubernur Sutarmidji. Dimana untuk menyatukan atau menjalin koordinasi yang baik dengan semua unsur Forkopimda bukan hal yang mudah. “Di sini, luar biasa lengkap (Forkopimda). Saya bilang ini tidak gampang, di beberapa daerah mengalami kesulitan. Ya seperti sekarang kita lihat, Pak Kajati tetap ada di sini dengan Wakapolda ikut mendampingi beliau (gubernur). Ini jujur saja mungkin kerjaan mereka masih banyak, tapi ikatan batin dengan Pak Gubernur ini luar biasa,” pujinya.

Ia sangat mengapresiasi kekompakan Forkopimda di Kalbar, yang akan menjadi catatan positif saat kembali ke Jakarta nanti. Ia pun meminta izin jika nantinya banyak daerah lain yang bakal datang untuk studi banding ke Kalbar. Apa yang dilakukan di Kalbar dinilai sangat menggembirakan bagi bangsa.

“Mudah-mudahan ini tertular ke  mana-mana. Ini saya berkali-kali kagum, ini luar biasa. Di ruangan ini untuk menindak pungli gampang, ada aparatur yang nakal juga beliau (gubernur) bisa deteksi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Widiyanto Poesoko juga menyampaikan apresiasi atas berbagai prestasi yang diraih Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Kalbar.

Di antaranya pada 2019 lalu telah mendapatkan penghargaan dari Kemenpolhukam RI sebagai Satgas Saber Pungli dengan predikat terbaik pertama atas Kinerja Pokja Intelijen dan terbaik kedua atas Kinerja Pokja Pencegahan untuk tingkat nasional. “Itu langsung diberikan penghargaan oleh Menkopolhukam,” ucapnya.

Ia berharap prestasi tersebut bisa terus dipertahankan. Dan peran kepala daerah ke depan, baik gubernur maupun bupati dan wali kota harus bisa terus mensosialisasikan soal pemberantasan pungli dan upaya-upaya pencegahannya.

Secara umum di tahun 2019, ia menyebut memang ada penurunan tren pelaporan terkait pungli oleh masyarakat. Itu artinya dampak dari operasi Satgas Saber Pungli cukup dirasakan. “Masyarakat rasanya sudah berkurang melaporkan pungli, turun sekitar 30 persen,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, pihaknya bakal terus membenahi Data Analytic Room. Semua dilakukan untuk transparansi dan mencegah tindak pidana pungli serta penyimpangan-penyimpangan lainnya.

Ia mengaku sependapat dengan pernyataan Adi Warman mengenai bagaimana menghindari bisnis hukum. Kalbar sudah mampu membuktikannya dengan kerja sama, serta koordinasi yang baik antar sesama Forkopimda.

“Hukum bisnis bagus, tapi bisnis hukum itu kadang kala, termasuklah transparansi dan koordinasi. Alhamdulillah dengan koordinasi baik selama ini, termasuk dengan perguruan tinggi, kami (Kalbar) punya desa mandiri 10 persen lebih se-Indonesia dibanding daerah lain,” ujarnya.

Bahkan Kalbar menargetkan, dari 2.031 desa, 425 desa diantaranya harus menjadi desa mandiri. Hal itu akan diwujudkan bersama-sama pihak TNI, Polri serta unsur Forkopimda dan pihak terkait  lainnya.

“Jadi biayanya murah dan cepat. Dampak lain dari desa mandiri ini, delapan status kabupaten tertinggal (di Kalbar) hilang semua. Bahkan ada kabupaten yang sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggalnya,” terangnya. (bar)

Read Previous

Dinilai Bukan Lagi WNI

Read Next

Sukses Jadi Juara Grup

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *