Air Keras Membutakan Keadilan

Oleh : Yudhistira A

IRONIS kondisi demokrasi di negara kita kian memburuk. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini mencerminkan demokrasi yang telah kita bangun dan rawat selama ini kualitasnya menurun. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa bisa menurun? Karena oknum oknum yang enggan kehilangan tampuk kekuasaan. Kebebasan dan keadilan yang sejatinya milik rakyat seketika sirna seiring sistem pemerintahan yang berubah menjadi otoriter.

Seperti hal nya dalam kasus Novel Baswedan. Dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjadi air keras baru yang menyiram mata keadilan, yang pada akhirnya dibikin buta dua kali. Novel Baswedan buta secara fisik dan kita buta untuk menatap keadilan. Padahal yang ada sekarang masyarakat tau bahwa variabel politik ada dibelakang variabel legal, sehingga orang menganggap kita menuntut siapa sebenarnya penyiram mata publik. Kalau yang dituntut oleh JPU adalah penyiram mata Novel, tetapi mata keadilan disiram dengan air yang lebih keras oleh kimia kekuasaan.

Saat ini yang dituntut publik hanyalah menuntut keadilan. Sekali pun oknum oknum kekuasaan bersekutu untuk menyiram mata keadilan, tetap tidak akan bisa karena mata keadilan itu adalah mata kita atau mata bathin kita. Maka kekuasaan akan merasa gelabakan karena sorot mata publik jauh lebih tajam ketimbang air keras yang disiramkan.

Dari fenomena yang terjadi akhir akhir ini menunjukan timbulnya kekacauan dikendalikan atau dicontrol dari medan merdeka utara yakni istana. Artinya dalil dalil prinsip bernegara tidak diajarkan oleh presiden.

Dengan kata lain Presiden tidak bisa mengendalikan publik isu dan tidak bisa membedakan mana substansi mana arogansi.

“Justru saat ini masyarakat tidak perlu menunjukan kecerdasannya, karena setiap hari kekuasaan mempertontonkan kedunguannya,” ujar Rocky Gerung.

Sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini presiden menerima kartu kuning dari rakyat. Tidak ada kata tidak mungkin akan terjadi gelombang kekuatan rakyat besar besaran. Karena sejatinya rakyat akan selalu menjadi garda terdepan dalam mengevaluasi pemerintah.**

 

*Penulis adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

loading...