Ajak Kades Terapkan Sistem Nontunai

IMBAUAN: Bupati Landak Karolin Margret Natasa memberikan imbauan saat sosialisasi kebijakan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBDes secara daring, Rabu (24/2) dari Aula Utama Kantor Bupati Ketapang. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengingatkan para kepala desa (kades) untuk menerapkan sistem pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan APBDes. Sistem tersebut menurut bupati sebagai sarana peningkatan kualitas kerja yang lebih produktif dan efisien.
Hal tersebut dikatakannya saat mensosialisasikan kebijakan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Landak, di Aula Utama Kantor Bupati Landak, dengan dihadiri para peserta secara virtual, Rabu (24/2).

Bupati mengingatkan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Landak pada penerapan sistem pembayaran secara nontunai dalam pelaksanaan APBDes, di mana tahap persiapan berupa penjajakan dan pembelajaran telah dilakukan sejak tahun 2019 yang lalu.
Pembayaran non tunai di Kabupaten Landak ini sendiri, menurut dia, merupakan kerja sama antara Pemkab dan Bank Kalbar, menggunakan cash management system (CMS).

“Saya berharap tidak ada lagi pemerintah desa yang merasa asing dengan adanya kebijakan penerapan transaksi non tunai ini. Hal ini sebenarnya sudah Kita mulai sebenarnya oleh sebagian besar desa pada tahun 2020, yakni penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) melalui transfer dari Bank ke rekening KPM,” ucap Karolin.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Landak, sebanyak 90 desa telah menggunakan mekanisme pembayaran BLT-DD secara non tunai dari 156 desa yang ada di Kabupaten Landak.

Bupati menjelaskan bahwa dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan desa dituntut untuk segera beradaptasi. Hal ini dilakukan mereka sebagai sarana peningkatan kualitas kerja yang lebih produktif dan efisien.

“Dalam rangka pengelolaan keuangan desa telah digunakan aplikasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari transaksi perbankan dalam mendukung transaksi keuangan yang aman, efektif, dan efisien,” terang Karolin. (mif)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!