Akhir Buron Djoko Tjandra, Dalam Pelarian Beberapa Kali ke Pontianak

Tersangka Dan buronan Djoko Tjandra (baju orange) dikawal petugas kepolisian saat Tiba dibandara Halim perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7). Joko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi bank Bali Yang dibawa oleh polisi dari Malaysia pukul 8:45 menit waktu Sana Dan Tiba di Indonesia pukul 22:55 WIB. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)

JAKARTA – Pelarian Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra yang berstatus buron terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali pada 1999 telah berakhir. Djoko ditangkap pada Kamis (30/7) kemarin di sebuah unit apartemen mewah di Kuala Lumpur.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengatakan bahwa penangkapan Djoko Tjandra merupakan bentuk komitmen Polri dalam membantu pemerintah menangkap sejumlah buronan kelas kakap.

Ia juga menuturkan proses penangkapan Djoko Tjandra. Kata dia, dua pekan lalu Presiden Joko Widodo menginstruksikannya untuk mencari sekaligus menangkap Djoko Tjandra. Dengan sigap dan cepat, perintah itu langsung dilaksanakan dengan membentuk tim kecil yakni Tim Khusus.

“Perintah itu kemudian kami laksanakan. Kami bentuk tim kecil karena infonya yang bersangkutan berada di Malaysia,” ujar Idham. Setelah tim terbentuk, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada Kepolisian Malaysia.

Surat tersebut berisi permintaan kerja sama antara police to police untuk menangkap Djoko Tjandra yang ketika itu terdeteksi berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Proses kerja sama dan kerja keras tim membuahkan hasil. Keberadaan Djoko Tjandra akhirnya diketahui.

Kemudian pada Kamis (30/7), Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo berangkat ke Malaysia untuk memimpin proses penangkapan dengan didampingi Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ignatius Sigit.

“Djoko Tjandra ini kerap berpindah-pindah tempat. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran dan kerja keras tim, Djoko Tjandra berhasil diamankan,” kata mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Djoko tiba di Halim Perdanakusumah, Kamis malam sekitar pukul 22:45 WIB dan segera dibawa ke Mabes Polri. Menurut Idham, penangkapan Djoko Tjandra merupakan komitmen Polri untuk menjawab keraguan publik bahwa Polri bisa menangkap yang bersangkutan. Dia mengatakan selanjutnya, proses hukum Djoko Tjandra akan terus dikawal.

“Terbuka dan transparan serta tidak akan ditutup-tutupi. Artinya siapapun yang terlibat dalam pelarian Djoko akan diproses hukum. Ini juga sebagai upaya bersih-bersih Polri terhadap oknum nakal,” tegas jenderal bintang empat ini.

Menurut dia, hal itu merupakan komitmen Polri untuk mengusut tuntas kasus Djoko secara transparan dan obyektif. Mengingat bahwa Djoko akan dieksekusi untuk menjalani hukumannya sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk proses hukum selanjutnya.

“Proses untuk Djoko Tjandra sendiri, tentunya ada proses di kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti. Kami juga akan berkoordinasi dengan KPK,” kata Idham.

Pada Jumat malam, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri lalu menyerahkan terpidana Djoko Tjandra kepada Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Rumah Tahanan Salemba. “Hari ini di Bareksrim Polri ada penyerahan terpidana kasus korupsi Bank Bali sesuai putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung atas nama Djoko Tjandra,” ujar Kabareskrim Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di lobi Bareskrim Polri.

Agenda ini berlangsung pukul 21.00 WIB dan dihadiri Kabareskrim, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta beserta Kepala Rutan Salemba. Sejumlah pimpinan lembaga tersebut menandatangani surat berita acara serah terima. “Malam ini juga secara administrasi penyerahan terpidana kasus saudara Djoko Tjandra yang nantinya Polri, Kejaksaan dan Kemenkum HAM malam ini hadir dan melihat prosesnya seperti apa,” kata Kabareskrim.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak terkejut terhadap keberhasilan Polri menangkap Djoko Tjandra. Menurutnya, proses penangkapan memang sudah dilakukan selama 10 hari terakhir.

“Saya tidak terlalu kaget karena saya tahu dia (Djoko Tjandra) akan tertangkap itu sudah sejak tanggal 20 Juli yang lalu,” kata Mahfud, Jumat (31/7).

Dia menyampaikan, pada 20 Juli 2020 pukul 11.30, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menghadap dirinya di kantor Kemenko Polhukam. Listyo menyampaikan Polri telah menyiapkan skenario penangkapan Djoko Tjandra.

Polri saat itu telah berhasil mengidentifikasi keberadaan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan itu, Mahfud menyakini Djoko Tjandra bisa tertangkap. Hanya tinggal menunggu waktu.  “Tetapi ada kesepakatan bahwa yang tahu operasi ini hanya Presiden, Kapolri dan Menko Polhukam yang di atas Pak Sigit itu, sehingga kami sepakat untuk diam,” pungkasnya.

Djoko didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar dan buron sejak 2009 lalu.

 

Sempat ke Pontianak

Dalam pelariannya, Djoko Tjandra sempat ke Pontianak. Hal ini diungkapkan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, seorang jendral polisi, Brigjen Prasetijo Utomo menemani buronan Djoko S Tjandra ke Pontianak, Kalimantan Barat. Perjalanan ke Pontianak itu menggunakan pesawat jet pribadi.

“Prasetijo Utomo juga menurut informasi yang masuk ke saya juga dia pernah ikut mengawal ke Pontianak dengan private jet,” kata Boyamin dalam kegiatan diskusi, Jakarta, Sabtu (18/7). Dalam perjalanan dari Jakarta ke Pontianak itu, Djoko Tjandra menggunakan surat jalan yang dibuat Prasetijo.

Dalam surat itu disebutkan, Djoko bepergian ke Pontianak dari Jakarta pada 19 Juni dan kembali ke Jakarta pada 22 Juni. Namun, dari hasil penyidikan Bareskrim, terungkap bahwa ada surat jalan lain yang juga menunjukkan perjalanan Djoko ke Pontianak dan dari Pontianak ke Jakarta beberapa kali.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebutkan, adanya surat jalan ini juga kian menguatkan informasi bahwa DJoko masuk ke Indonesia dari Malaysia melalui perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.  Pontianak diduga hanya sebagai tempat transit oleh Djoko Tjandra. Lantaran perlintasannya tidak terendus pihak Imigrasi, ada dugaan ia keluar masuk melalui jalur tikus perbatasan.

Belakangan, Polri menetapkan Prasetijo sebagai tersangka tersangka pemalsuan surat jalan untuk buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra. Tak hanya itu, Prasetijo juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kakorwas PPNS Bareskrim. Jenderal bintang satu itu akan menjalani proses sidang etik di internal Korps Bhayangkara.

Dalam kasus ini, polisi juga menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka karena diduga telah membantu Djoko Tjandra sehingga mendapatkan surat jalan palsu dari Korps Bhayangkara.

Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo juga langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Surat Jalan Djoko Tjandra.

“Iya (dilakukan penahanan) per Jumat, 31 Juli 2020,” kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono saat dikonfirmasi, Jumat (31/7).

Diketahui, jerat pidana menanti Brigjen Pol Prasetijo Utomo setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Senin (27/7) pagi yang dihadiri oleh Itwasum Polri, Divisi Propam Polri, Rowassidik Polri, para direktur dan seluruh penyidik yang tergabung dalam Tim Khusus pengungkapan kasus Surat Jalan Djoko Tjandra.

Sebelum itu, Kapolri Jenderal Idham Azis sudah mencopot Prasetijo dari jabatannya sebagai Karo Korwas Bareskrim Polri. Pencopotan ini tertuang dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dalam surat tersebut, Prasetijo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri, dalam rangka pemeriksaan.

Dalam perkara ini, penyidik sudah memeriksa 23 orang saksi. Terdiri dari 20 saksi di Jakarta, dan 3 saksi di Pontianak. Adapun barang bukti yang dimiliki penyidik yaitu Surat Jalan dan Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra, serta surat Kejaksaan Agung terkait status hukum Djoko Tjandra.(ant/jpc)

error: Content is protected !!