Aksi Simpatik Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

AKSI PENOLAKAN: PW Salimah Kalbar menggelar aksi simpatik menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang digelar di Taman Alun Kapuas, Sabtu (31/8). ISTIMEWA

PONTIANAK – Munculnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mendapatkan penolakan dari Organisasi Persaudaraan Muslimah (Salimah). Mereka menggelar aksi simpatik tolak RUU PKS dengan tujuan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta bersifat menghibur, Sabtu (31/8) di Taman Alun Kapuas Pontianak.

Ketua Pimpinan Wilayah Salimah Kalbar, Ida Kusdiati mengatakan, sebagai organisasi massa yang memiliki visi peduli terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia, mereka mencermati dan mengkaji bahwa ada kejanggalan dalam RUU PKS. Untuk itulah pihaknya menggelar aksi, bersinergi dengan beberapa organisasi perempuan yang bersepakat, untuk menolak disahkannya RUU PKS menjadi Undang-Undang.

Setelah penyampaian orasi dilanjutkan dengan penandatangan bersama tolak RUU PKS di spanduk yang telah disiapkan. “Semua yang hadir turut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa kami menyadari bahaya tersembunyi dari RUU PKS ini jika disahkan oleh para legislator, yang hampir berakhir masa baktinya,” kata dia.

Alasan Salimah menolak RUU PKS ini karena melanggar sila pertama Pancasila, berpotensi menghalalkan zina, berpotensi menghalalkan perbuatan keji, serta perilaku kaum sodom (umat Nabi Luth) yang dilaknat oleh Allah SWT. RUU ini juga dinilai mereka melanggar batasan-batasan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. “Merusak adat, tatanan sosial masyarakat, keluarga Indonesia, berpotensi merusak moral generasi, dan kemudaratan lainnya,” ungkap dia.

Alasan lain penolakan mereka, diungkapkan dia bahwa pada BAB I Ketentuan Umum, di mana pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Menurut mereka, ada beberapa kalimat yang multitafsir, seperti perbuatan tubuh seseorang, perbuatan terhadap hasrat seksual seseorang, perbuatan secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, perbuatan yang menyebabkan tidak ada persetujuan dalam keadaan bebas, dan perbuatan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan.

“Pada perbuatan terhadap tubuh seseorang. Tidak semua perbuatan terhadap tubuh adalah perbuatan yang buruk. Bagaimana jika perbuatan tersebut bermanfaat? Misalnya sunat? Kemudian perbuatan terhadap hasrat seksual seorang, potensi bahaya yang ditimbulkan bagaimana jika hasrat seksual tersebut adalah zina? Bagaimana jika hasrat seksual tersebut adalah hasrat sesama jenis, bagaimana jika hasrat tersebut adalah hasrat seksual menyimpang? seperti sodomi, pedofilia, incest, masokisme, necrophilia, zoophilia, fethisisme, froteurisme, exhibisionisme, dan lain-lain,” katanya.

Pihaknya menganggap undang-undang terkait sudah lengkap. “Mulai dari UU Perlindungan Korban, Nomor 7 Tahun 2014, UU Perlinduang Anak Nomor 35 Tahun 2014, UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, UU Perkawinan Tahun 1974, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, dan lainnya. Beberapa faktor penyebab tidak bisa diproses sebuah perkara karena budaya hukum, masyarakat, aparat, masyarakat, fasilitas penegakan hukum. Hasil survei 95 persen kejadian dengan enggan melaporkan kasusnya,” pungkasnya. (mrd)

Read Previous

Rumah Pupuk Organik Ubah Kulit Durian jadi Pupuk

Read Next

Jiran Butuh Pisang Kalbar

Tinggalkan Balasan

Most Popular