Alexius Akim Beberkan Cerita Pemberhentian dari PDIP

CURHAT: Mantan calon anggota legislatif dari PDIP, Alexius Akim berbicara di depan puluhan wartawan di Pontianak, Senin (13/1). Akim membeberkan kronologi pemecatan dirinya dari partai beberapa waktu lalu. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Enggan Mundur, Langsung Dipecat

PONTIANAK – Mantan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alexius Akim membeberkan kronologi pemecatan dirinya dari PDIP. Ia merasa pemecatan dirinya dilakukan tanpa dasar yang jelas sehingga ia tidak jadi duduk sebagai anggota DPR RI.

Menurut Akim, sehari sebelum KPU penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Jumat 30 Agustus 2019, ia sudah berada di Jakarta. Hari itu, ia selaku caleg PDIP diundang rapat konsolidasi partai. Sebagai peraih suara terbanyak kedua di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) I, Akim siap ditetapkan sebagai anggota DPR RI terpilih. Dari dapil tersebut, PDIP memang berhasil memperoleh dua kursi, yang mana suara terbanyak pertama diraih Cornelis.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Akim datang memenuhi undangan rapat konsolidasi partai di Sekretariat DPP PDIP. Saat itu ia bertemu dengan empat pengurus DPP, yakni Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Yasonna Hamonangan Laoly, dan Arif Wibowo.

Akim tidak sendirian. Caleg Dapil Kalbar I peraih suara terbanyak ketiga Michael Jeno juga diundang dan hadir di ruangan yang sama. “Begitu saya datang rupanya mau memecat saya. Mereka (para pengurus DPP) sampaikan, berdasarkan rapat DPP, kami berdua harus mundur, begitu isinya (pertemuan),” ungkap Akim di hadapan awak media, Senin (13/1).

Akim mengaku bingung mengapa dirinya diminta mundur. Sementara ia melihat Michael Jeno langsung menandatangani surat pengunduran diri dan keluar meninggalkan ruangan. Tinggallah ia sendiri bersama empat pengurus DPP tersebut. “Aku sendiri ditanya, ‘Pak Akim bagaimana?’ Aku bingung aku bilang,” tutur Akim. Ia lalu minta penjelasan. Pengurus menyebutkan bahwa hal ini merupakan perintah partai. “Kami melaksanakan perintah partai,” begitu jawaban Djarot Saiful Hidayat.

Akim kembali bertanya, apa yang terjadi jika ia memilih tidak mundur dari partai. Para pengurus mengatakan kepadanya jika tidak mundur maka ia akan dipecat. Akim kemudian meminta waktu satu hari untuk berpikir. “Dia (para pengurus DPP) bilang besok sudah penetapan, saya bilang tidak apa-apa,” katanya.

Keesokan harinya, siang sekitar pukul 13.00 WIB, sebelum penetapan anggota DPR RI terpilih, Akim kembali ke Sekretariat DPP PDIP. Saat itu ia hanya bertemu Djarot Saiful Hidayat. Ia kembali ditanya soal pengunduran dirinya sebagai caleg terpilih. Namun, Akim tetap pada keputusannya tidak akan menandatangani surat pengunduran diri. “Kalau begitu bapak dipecat (ucap Djarot), saya bilang terserah. Sudah selesai begitu saja. Saat itu kami berdua, tidak ada orang ketiga. Itu yang terjadi,” ujarnya.

Sampai hari ini, ia mengaku belum menerima atau bahkan melihat surat pemecatan dirinya dari PDIP. Sementara penetapan oleh KPU tetap berjalan. Maria Lestari sebagai peraih suara terbanyak keempat akhirnya mengisi kursi kedua DPR RI Dapil Kalbar I dari PDIP.

“KPU juga harusnya begitu. Kalau tidak bisa menunjukkan surat pemecatan, tidak usah diterima itu. Itu tolong dijelaskan ke publik,” terang Akim yang kini menjabat Ketua DPW PSI Kalbar itu.

Akim merasa alasan pemecatan dirinya tidak jelas. Jika dituduh melanggar kode etik, hal itu juga tidak terbukti. “Kalau soal kode etik, lihat keputusan DKPP, bahwa KPU dan Bawaslu Landak dinyatakan tidak melanggar kode etik. Kalau saya, dari awal dibuktikan sidang di Bawaslu bahwa semua tindakan (melanggar) tidak ada ditemukan,” paparnya.

Mirip Kasus Suap KPU?

Mantan Kadis Pendidikan Kalbar itu merasa apa yang menimpa dirinya masih menjadi teka-teki. Ketika ditanya apakah kasusnya mirip dengan kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, yang juga melibatkan caleg PDIP, ia mengaku tidak tahu.

“Terserah masyarakat menafsirkannya, karena seperti yang saya katakan, kejadian ini sudah rahasia umum. Semua orang sudah mendengar itu,” tegasnya.

Atas kejadian yang dialaminya ini, Akim memilih pasrah. Ia juga tidak akan melakukan perlawanan hukum. Hanya saja, ia berharap kasus ini bisa menjadi pembelajaran politik agar tidak terulang kembali, atau menimpa korban lain di masa mendatang.

Harusnya, kata dia, masalah ini sudah bisa dituntaskan sejak penetapan anggota DPRI RI yang lalu. Tata cara penetapan seseorang menjadi anggota legislatif mestinya dijalankan secara konsekuen.

“Apakah undang-undang yang ada tidak usah dipakai, cukup menggunakan keputusan partai atau bagaimana? Jadi saya tidak akan menjawab itu, silakan masyarakat berpikir. Kalau undang-undang dibuat tidak digunakan, untuk apa? Undang-Undang Pemilu kan sudah jelas mengatur,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam kasus ini, Wahyu disebut meminta dana sebesar Rp 900 juta kepada Politikus PDI-Perjuangan, Harun Masiku untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW).

Kasus ini berawal dari meninggalnya Caleg PDIP, Nazarudin. Namanya kemudian dicoret dari Daftar Caleg Tetap. Namun, suara yang diperolehnya dijadikan suara parpol. Sementara perolehan suara resmi PDIP di dapil tersebut (Sumsel 1) tercatat, Riezky Aprilia 44.402 (terbanyak) dan Harun Masiku 5.878 suara (terbanyak kelima).

PDIP kemudian mengajukan uji materi ke MA. MA mengabulkan sebagian uji materi, dan menyatakan parpol berhak menentukan suara caleg yang meninggal untuk dipindah kepada caleg lain yang dinilai terbaik. PDIP lalu mengirim surat permohonan ke KPU yang meminta agar suara Nazarudin dipindah ke Harun.

KPU menolak permintaan tersebut karena dianggap tidak sesuai UU. KPU lalu menetapkan Riezky Aprilia sebagai caleg terpilih PDIP Dapil Sumsel 1. KPU belakangan menerima surat dari PDIP yang meminta PAW Riezki kepada Harun atas dasar fatwa MA.  KPU menjawab surat PDIP dengan menyatakan tidak dapat mememunuhi permohonan PAW tersebut karena tidak memenuhi aturan. Dari sinilah kemudian muncul kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan proses PAW. (bar)