Aliansi Pemuda Mempawah Unjuk Rasa Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

MEMPAWAH – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mempawah Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Mempawah, Jumat (9/10) sekira jam 14.30 WIB. Massa dari sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Mempawah itu menyuarakan mosi tidak percaya terhadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam aksinya, ratusan massa melakukan long march dari Taman Budaya di Jalan Daeng Menambon Mempawah menuju ke Masjid Al Falah Mempawah, kemudian bergerak ke Gedung DPRD Mempawah di Jalan Raden Kusno Mempawah, Kelurahan Terusan.

Dengan menggunakan kendaraan roda empat, roda dua dan sebagian berjalan kaki menuju ke lokasi aksi di Gedung Wakil Rakyat Kabupaten Mempawah. Dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian, kedatangan ratusan massa ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Mempawah, H Ria Mulyadi, SSos, Wakil Ketua, Sayuti ST beserta Anggota DPRD Kabupaten Mempawah.

Kedatangan massa dengan berbagai atribut spanduk dan poster berisikan penolakan terhadap UU Omnibus Law dan sindiran terhadap kinerja DPR-RI yang telah mengesahkan aturan tersebut. Massa juga menyanyikan yel-yel didepan Gedung DPRD Mempawah. “Kita datang kesini (Gedung DPRD Mempawah) untuk menyampaikan aspirasi dan suara rakyat. Kami ingin aspirasi ini didengarkan,” tegas orator aksi, Tirmizi.

Sementara itu, Narahubung Aksi, Syaiful dalam press rilisnya menyebut, alasan utama pemerintah dalam mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu yakni untuk menjawab kebutuhan pekerja, UMKM hingga dunia industri di Indonesisa.

“UU Omnibus Law mengatur berbagai macam substansi dari berbagai subjek untuk langkah penyederhanaan beberapa UU yang mengatur berbagai macam substansi. Artinya, UU Omnibus Law sebagai bentuk penyederhanaan dari beberapa perundang-undangan lainnya,” jelasnya.

Namun, tambah Syaiful UU Omnibus Law menimbulkan problematika yakni lahirnya kepentingan investasi yang diwadahi dalam paket kebijakan pemerintah dalam bentuk kemudahan perizinan, hilangnya sanksi pidana pada pelanggar lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

“Niat pembenahan regulasi justru menciptakan lebih banyak penyumbatan dalam implementasi aturan dilapangan. Karena simplikasi yang dilakukan hanya membabat ujung belaka tanpa perencanaan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan,” sesalnya.

Karena itu, lanjut dia, dengan memperhatikan krisis kedaulatan ekonomi politik rakyat dan demokrasi yang dicedarai maka Aliansi pemuda Mempawah Bersatu menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah terhadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami mendesak agar pemerintah mencabut UU Omnibus Law Cipta Kera. Dan kami menyerukan seluruh elemen gerakan rakyat untuk bersolidaritas penuh terhadap perjuangan buruh dan rakyat dalam upaya mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja,” pintanya.

Menjawab aspirasi pengunjuk rasa, Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, H Ria Mulyadi, S.Sos mengaku pihaknya tidak dapat mengambil keputusan. Sebab, kewenangan pengesahan UU Omnibus Law berada ditingkat pusat yakni DPR-RI.

“Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan keputusan dan kewenangan DPR-RI di Jakarta. Namun, DPRD Kabupaten Mempawah memastikan siap mengawal dan mendukung aspirasi masyarakat Kabupaten Mempawah untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja,” ucap Ria Mulyadi.

Karena itu, Legislator Partai Golkar Kabupaten Mempawah itu memastikan memastikan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Dia berharap aspirasi masyarakat Kabupaten Mempawah mendapatkan respon positif yakni dengan dibatalkannya UU Omnibus Law.

“Saya minta kepada massa peserta aksi agar pulang dengan tertib dan damai. Kita sudah sepakat bahwa ini adalah aksi damai. Jangan kita terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis. Saya minta agar kita semua menjaga stabilitas kamtibmas,” pungkasnya. (wah)

error: Content is protected !!