Anggap Pemilik Tersus Ilegal Tantang Pemda

CEK LOKASI: Ketua Komisi IV, Achmad Sholeh, bersama pihak terkait mengecek langsung lokasi tersus ilegal di bawah Jembatan Pawan II, kemarin (11/8). AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

KETAPANG – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melakukan pengecekan ke lokasi terminal khusus (tersus) di bawah Jembatan Pawan 2, pada Selasa (11/8). Kedatangan legislatif tersebut guna memastikan apakah janji pemilik tersus untuk membongkar dermaga direalisasikan atau tidak.

Kedatangan Komisi IV yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Achmad Sholeh, didampingi sejumlah pihak. Di antaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal, Dinas PUTR dan Bagian Hukum Setda Ketapang. Dalam kesempatan tersebut, pemilik tersus juga datang ke lokasi.

Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, menilai apa yang dilakukan pemilik tersus ilegal ini dianggap menantang Pemerintah Daerah, karena sampai saat ini pemilik tersus tidak membongkar dermaga. “Tahapan peringatan saya rasa sudah cukup dan hasil rapat kerja bersama dengan Asisten Setda Ketapang, Dishub, Satpol PP, Tata Ruang, Penanaman Modal dan Kabag Hukum, dermaga ini wajib dibongkar,” tegas Sholeh, di lokasi tersus kemarin (11/8).

Sholeh menjelaskan, dari hasil pengecekan di lapangan alasan pembongkaran mandiri tidak dilanjutkan karena alat berat rusak. Menurutnya, hal itu bukan sebuah alasan yang bisa ditoleransi. “Ini terkesan mempermainkan Pemda. Kami minta tujuh hari setelah hari ini dermaga ini bisa dibongkar sendiri, apapaun alasannya. Jika tidak dilakukan, maka kami akan rekomendasikan ke Bupati Ketapang agar mengintruksikan dinas terkait untuk membongkar dan biayanya ditanggung oleh APBD,” jelasnya.

Selain itu, jika sampai tujuh hari pemilik tidak membongkar tersus ini, Sholeh mengaku akan merekomendasikan dan mendesak Pemda untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. “Karena pemilik tersus ini seperti menantang. Kami tidak peduli siapapun membekingi ini jika memang ada. Jika pemilik tidak membongkar dalam waktu tujuh hari, maka kami akan desak Pemda untuk melakukan gugatan hukum,” tegasnya.

Sholeh menambahkan, berdasarkan telaah hukum yang ada, pemilik tersus yakni CV. Juara Motor, bisa dikenakan pidana 2 tahun dan denda Rp300 juta. Untuk itu, jika tidak ingin hal tersebut terjadi, maka pemilik jangan lain terkesan main-main dalam membongkar dermaga ini. “Bahkan dari hasil turun di lapangan kami melihat ada penggalian pasir di lokasi ilegal oleh pemilik tersus. Galian itu tidak ada izin. Kami minta untuk dihentikan. Jangan sampai persoalan yang ada belum selesai lalu membuat persoalan baru,” ketusnya.

Sementara itu, anak pemilik tersus ilegal, Eko, tidak dapat memberikan kepastian soal kesiapan dalam membongkar tersus ilegal tersebut dalam waktu satu pekan ini. “Kalau untuk kesiapan satu minggu, saya mau kordinasikan dulu dengan Bapak saya. Sebab membongkar ini mesti pakai alat. Sedangkan alat yang ada rusak dan belum diperbaiki dan ini perlu biaya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengaku bahwa tersus miliknya memang tidak memiliki izin. Dirinya juga mempertanyakan tersus mana saja yang telah memiliki izin di Ketapang. “Kalau di sini memang belum ada izin. Nah, saya juga mau tanya di mana saja yang ada izin? Sebab kami bingung banyak kapal ngeluh sandar di mana. Kalau ada Tersus lain yang belum ada izin resmi tapi boleh aktivitas, ya itu juga harus dibongkar,” mintanya.

Kepala Dinas Perhubungan Ketapang, Djoko Prastowo, menyayangkan sikap dari pemilik tersus yang terkesan sengaja membiarkan persoalan ini. “Dulu pernah kami panggil Bapak Ayong ini. Kami suruh bongkar. Katanya mau dibongkar, ternyata malah dibuat permanen seolah kesengajaan kesannya,” ungkapnya.

Kasatpol PP Ketapang, Muslimin, menegaskan jika di lokasi ini tidak memiliki izin. Sejak tahun 2014 lalu telah dilakukan teguran, peringatan, bahkan telah diminta untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. “Bahkan rapat terakhir di Dishub pada akhir bulan lalu mereka sanggup bongkar sendiri, tapi nyatanya yang dibongkar hanya bagian atas lantai saja. Makanya setelah ini sesuai kajian bagian hukum kami siap melakukan pembongkaran,” tegasnya.

Muslimin mengaku, pihaknya siap untuk membongkar tersus ini. Hanya saja dengan kondisi tersus seperti ini, maka tidak memungkinkan anggotanya hanya bermodalkan palu untuk membongkar. “Perlu alat berat dan biaya. Kalau soal kesiapan jangankan menunggu satu pekan ke depan, besok kami siap jika semua telah siap. Makanya kami perku support dari pihak terkait lainnya,” pungkasnya. (afi)

error: Content is protected !!