Angin Segar dari Relaksasi Pajak

SAMBUTAN : Kepala Kanwil DJP Kalbar, Farid Bachtiar, saat memberikan sambutan dalam Peluncuran Tugas dan Fungsi KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Kalbar, yang berlokasi di KPP Pratama Pontianak Timur, Senin (2/3). HUMAS DJP KALBAR

POTIANAK – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenku) resmi merelaksasi surat pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi, termasuk pada peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal tersebut berlaku setelah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak pada tanggal 20 Maret 2020 mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019.

Kepala Kanwil DJP Kalbar, Farid Bachtiar mengatakan, kebijakan tersebut mengatur beberapa hal. Pertama, akibat penyebaran virus corona, maka sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 ditetapkan sebagai keadaan kahar atau force majeur. “Kepada Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dan yang melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan,” jelas dia, Rabu (25/3).

Kedua, lanjut dia, WP orang pribadi yang menjadi peserta program amnesti pajak dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada tanggal 30 April 2020. Ketiga, WP dapat menyampaikan SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 hingga 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan.

Adapun yang keempat, pengajuan upaya hukum tertentu yang memiliki batas waktu pengajuan antara 15 Maret hingga 30 April 2020 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Mei 2020. Upaya hukum dimaksud yaitu permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua.

“Untuk lebih lengkapnya, keputusan Dirjen Pajak tersebut dapat diakses pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id,” pungkas dia. (sti)

Read Previous

Dirut RSUD Pontianak ; Tak Ada Pemutusan Kontrak Kerja Sepihak

Read Next

Kondisi Terkini Perkembangan COVID-19 di Kalbar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *