ASN Kalbar Dilarang Mudik

PONTIANAK – Pemerintah pusat telah melarang masyarakat melaksanakan mudik di tengah pandemi Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Terkait hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) masih akan membahas kebijakan mudik untuk skala antar daerah se-Kalbar.

“Besok (hari ini) kami rapat di kantor gubernur membahas hal ini (soal mudik),” ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kalbar Manto, Selasa (5/5).

Yang pasti menurutnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dilarang untuk mudik lebaran. Di mana ketentuan larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Sementara sebagai upaya pencegahan, Dishub se-Kalbar telah menyiapkan posko penanganan Covid-19 di semua kantor masing-masing. Fungsi posko tersebut adalah untuk memantau pergerakan orang dan barang antar wilayah. Termasuk memfasilitasi jika ada yg memerlukan bantuan.

Tak hanya itu posko-posko juga sudah disiapkan di semua bandara, terminal bus dan pelabuhan. Selain itu Dishub juga bergabung dengan posko yang dibuat oleh TNI-Polri, dengan jumlah total posko se-Kalbar lebih dari 50 tempat.

“Karena masing-masing instansi telah mendirikan posko penanganan Covid-19, jumlah posko saat ini sebenarnya sudah lebih 50 yang tersebar di seluruh Kalbar dan akan bertambah. Posko tersebut ada yang didirikan oleh instansi perhubungan lalu diisi oleh berbagai instansi lain. Ada juga yang didirikan instansi lain, lalu diisi oleh petugas lain, termasuk Dishub,” pungkasnya.

Terpisah Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan soal larangan mudik antar daerah se-Kalbar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Meski demikian ia tetap mengimbau agar masyarakat tidak mudik. “Kalau mudik tanya ke kabupaten/kota, karena menyangkut kewenangan mereka, kalau saya sebagai gubernur minta masyarakat Kalbar yang berada di luar Kalbar jangan mudik,” katanya.

Ia mencontohkan seperti mahasiswa Kalbar yang kuliah di luar dengan total mencapai 11 ribu orang diminta tidak mudik. Apalagi transportasi baik udara maupun laut sudah ditutup sementara.

“Mahasiswa di luar Kalbar jumlahnya sekitar 11 ribu lebih, ya jangan mudik, kalau mudik dan sudah ada di Kalbar tidak termasuk yang dapat bantuan (Pemprov),” pungkasnya.(bar)

 

loading...