Awasi Kewajiban Wajib Pajak di KPP 

PONTIANAK—Rangkaian acara monitoring dan evaluasi (monev) penerimaan pajak tahun 2019 tahap 1 terhadap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kanwil DJP Kalimantan Barat berlangsung di minggu keempat bulan September sampai dengan minggu pertama Oktober.

Untuk KPP di luar Kota Pontianak, monev dilakukan melalui video conference dari ruang rapat Kanwil DJP Kalimantan Barat. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Farid Bachtiar mengatakan bahwa karena keterbatasan waktu di tahun 2019, monitoring, evaluasi, bimbingan dan konsultasi dari Kanwil ke KPP dapat dilaksanakan melalui video conference sehingga waktu yang tersisa di tahun 2019 dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Kepala Bidang Data Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalimantan Barat Udianto mengatakan, secara garis besar, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Tim Monev Kanwil merupakan monitoring dan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II tahun 2019 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

“Selain mengawal tindak lanjut hasil Rakorda II, monev juga dilaksanakan untuk mengawasi kewajiban perpajakan atas wajib pajak, baik dari kepatuhan WP dalam hal pelaporan SPT Tahunan dan pengawasan pembayaran masa atas pembayaran WP yang belum menyetorkan pajaknya secara rutin setiap bulan,” kata Udianto.

“Pada Rakorda II KPP telah memberikan komitmen atas prognosa penerimaan dari beberapa Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajaknya ke kas negara,” tambah Udianto.

Selanjutnya, Udianto mengatakan tujuan monev lainnya juga untuk menyoroti atas kegiatan AR dalam hal pengawasan WP masing-masing dan untuk mengetahui sejauh mana AR mengerti, memahami, dan melakukan perhitungan potensi atas beberapa modus yang dilakukan oleh WP. “Monev juga memonitoring kegiatan AR dalam melakukan penerbitan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas

Data dan/atau Keterangan) dan LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan),”ujar Udianto.

Udianto berharap dengan adanya monev Kanwil dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh KPP, dapat memberikan data potensi pajak sehingga KPP dapat bekerja lebih optimal sehingga target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat tahun 2019 dapat tercapai. “Monev tahap I ini akan dilanjutkan pada monev tahap II,” ujar Udianto. (r/*)

loading...