Awasi Pengelolaan Keuangan Pemda

RAKORWASIN: Sutarmidji saat memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar..

PONTIANAK-Rapat Koordinasi Pengawasan intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (10/6).

Rakorwasin mengambil tema meningkatkan peran pengawasan intern dalam mengawal keselarasan visi-misi Kepala Daerah dengan perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Rakorwasin dibuka oleh Kepala BPKP yang diwakili Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto. Sementara Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji hadir sebagai keynote speech.

Diskusi Panel menghadirkan empat orang narasumber yakni Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat. Hadir sebagai peserta Rakorwasin Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah, dan Inspektur se-Kalimantan Barat.

Di dalam Rakorwasin itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta kepada setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk terus aktif dan harus membenahi diri lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

“Dalam Rakor ini saya sampaikan agar para inspektorat itu aktif, harus berani, dan analisa argumennya harus benar dan bagus. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang terjadi dia sudah menjadi filter pertama untuk itu,” ujar Sutarmidji.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Sintang Ardatin mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengawasan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sintang.

“Kami akan tetap melakukan pengawasan sesuai dengan program kerja kami yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang setiap tahunnya kita susun. Karena terbatasnya anggaran, maka kami susun berbasis risiko, OPD-OPD yang berisiko itulah yang dilakukan pemeriksaan,” jelas Ardatin.

Sedangkan Wakil Bupati Sintang Sudiyanto usai mengikuti Rakorwasin menyampaikan bahwa sebagai unsur pengawas Pemerintahan Daerah dalam hal penggunaan keuangan, Inspektorat mesti harus kuat, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di OPD-OPD bisa diatasi dengan baik.

“Sebagai ujung tombak, Inspektorat mesti harus kuat. Sehingga hal-hal yang terjadi di OPD bisa diatasi dengan baik. Kedepannya akan terus melakukan komunikasi yang lebih intens. Dengan melakukan pembinaan yang terus menerus kepada OPD-OPD yang ada di Kabupaten Sintang,” terangnya.

Ia pun yakin kalau komunikasi berjalan dengan baik yang dibarengi dengan pengawasan yang baik pula, tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah akan bersih. “Saya yakin semuanya akan menjadi lebih baik, pemerintah pun akan menjadi bersih dan berwibawa,” pungkasnya. (ris)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!