Azas Legalitas versus Kepentingan Hukum

Hadi Suratman

oleh: Hadi Suratman

Sengkarut penegakan hukum di Indonesia sering terjadi, sebut saja status tersangka sebagai objek praperadilan. Dan sekarang kita dapat menelisik kasus Djoko Tjandra dari sudut pandang normatif.

Sebelum membahas lebih jauh mari kita mulai dari pasal pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang Putusan bebas (vrijspraak) , Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), serta Putusan pemidanaan (veroordeling).

Jika kita cermati makna pasal pasal 191 ayat 1 dan 2 berkaitan dengan bebas dan lepas dari tuntutan hukum coba kita lihat apakah jaksa bisa PK atau tidak dari vide ketentuan pasal 1 angka 11 KUHAP.

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” misal perkara tersebut dianggap sebagai kasus perdata, adat yang jelas bukan tindak pidana.

Putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Artinya tidak terbukti secara hukum baik secara pidana maupun perdata.

Dapatkah jaksa mengajukan Upaya Hukum atas putusan bebas. Permasalahan dalam penegakan hukum memang terjadi suatu pemahaman yang bisa saja seorang penegak hukum dan ahli hukum beda pendapat.
Berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut berbunyi “kecuali putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dikatakan maka “terpidana” atau “ahliwarisnya” dapat mengajukan peninjaun kembali ” dari bunyi dan penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa putusan “bebas” dan “lepas dari segala tuntutan hukum” tidak dapat dilakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) namun dalam praktik Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai alasan mengajukan peninjauan kembali dan landasan hukum yaitu Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, namun apakah hak jaksa untuk melakukan PK tersebut diperbolehkan untuk putusan bebas.

Secara hukum jangankan mengajukan PK, untuk mengajukan Kasasi saja jaksa tidak diperbolehkan Pasal 244 KUHAP. Berdasarkan surat Edaran R 32/E 6/1994 Tgl 17 Juni 1994 jaksa dapat mengajukan Kasasi dan PK demi kepentingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya. Dari surat edaran tersebut memang tidak menjelaskan kasasi dan PK yang mana dapat dilakukan, dikarenakan demi kepentingan hukum vide 244 KUHAP.
Dalam putusan MK No. 16/PUU-VI/2008 terkait pengujian UU Kekuasaan Kehakiman sudah disinggung Pasal 263 ayat (1) KUHAP dianggap jelas bahwa pengajuan PK hak terpidana atau ahli warisnya, dengan demikian jaksa tidak dapat melakukan. Hal ini dikarenakan adanya azas kepastian hukum ( legalitas ) dalam penegakan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa kejaksaan hanya dapat melakukan upaya hukum biasa dan luar biasa tidak dalam putusan yang bersifat bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 memperbolehkan jaksa pengajuan kasasi atas vonis bebas, dengan demikian telah terjadi dua keputusan MK yang saling bertentangan, dimana putusan No 16/PPU-VI/2008 melarang bagi jaksa untuk melakukan Upaya Hukum Kasasi ataupun Kasasi karena kepastian hukum, sementara putusan MK No 114/PPU-X/2012 memperbolehkan jaksa melakukan Upaya Hukum karena demi kepentingan hukum vide pasal 224 KUHAP.

Jika kita kaitkan pada pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi: upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (“PK”) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP, telah dijelaskan didalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Maka tentang terdapat putusan bebas ( vrijspraak ), lepas dari tuntutan hukum ( onslag ), kedua putusan ini diartikan putusan bebas. Padahal kedua putusan itu berbeda. Jadi dari dua putusan MK itu, apa yang dimaknai putusan boleh dan tidak boleh diajukan upaya hukum atas putusan bebas menjadi tidak jelas.

Dari pemahaman kepastian hukum dalam hukum Indonesia, adalah jelas untuk menjamin hak terdakwa untuk memperoleh keadilan. Sedangkan Upaya Hukum biasa dan PK yang dilakukan oleh jaksa jika dilakukan terhadap putusan bebas berarti telah bertentangan dengan azas legalitas untuk menjamin kepastian hukum.

Upaya PK yang dilakukan oleh jaksa atas putusan bebas merupakan suatu tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan azas legalitas demi kepastian hukum. Sedangkan jika upaya hukum biasa dan PK tetap diajukan berdasarkan atas putusan bebas, maka timbul pertanyaan apakah putusan bebas (Virijspraak ) ataukah lepas dari tuntutan ( onslag ) ataukah makna berbeda, atau apakah Vrijspraak dan onslag dianggap mempunyai makna yang sama.

Dan disinilah tidak ada ketegasan dalam putusan MK atas diperbolehkannya jaksa melakukan upaya Hukum Kasasi. Apalagi terhadap PK. Dengan adanya perbedaan pemahaman hukum tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap azas kepastian hukum karena adanya azas legalitas yang diperuntukan menjamin keadilan bagi Terdakwa. (*)

loading...