Bagi Hasil Tambang Tidak Adil, Ancam Larang Ekspor Bauksit

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menilai, pemerintah daerah sudah diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat terkait eksploitasi sumber daya alam. Khsus untuk pertambangan bauksit, bagi hasil kepada pemerintah provinsi dirasa sangat kecil.

“Kenapa saya katakan tidak adil karena begini, setiap tahun empat perusahaan pertambangan dapat konsesi untuk mengekspor bauksit itu 18-20 juta ton setiap tahun,” kepadanya, belum lama ini.

Ia mengatakan dari kuota tersebut, jika ditotalkan, bagi hasilnya untuk Pemprov sangat kecil. Pastinya apa yang didapat tidak akan berimbang dengan dampak atau hal-hal yang harus ditanggung daerah dari kegiatan eksploitasi tambang tersebut. Bahkan ia melihat kewajiban reklamasinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Bagi hasil kepada provinsi sangat kecil, nah saya akan minta kepada kementerian (ESDM) harusnya setiap satu ton pemerintah daerah dapat paling kurang satu US dolar,” tegasnya.

Jika demikian otomatis dari 20 juta ton kuota ekspor setiap tahunnya, Pemprov bisa mendapat bagi hasil sebesar 20 juta US dolar. Jika dirupiahkan artinya pemerintah daerah bisa mendapat sekitar Rp282 miliar. “Kami akan arahkan (hasilnya) seluruhnya untuk infrastruktur, tidak digunakan untuk lain. Harusnya begitu,” harapnya.

Agar hal ini bisa terwujud, orang nomor satu di Kalbar itu bakal menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika tidak, Pemprov tetap akan mempermasalahkannya. Jika perlu, ia sendiri yang akan melarang agar kegiatan ekspor komoditas tersebut dihentikan.

“Kalau perlu kami larang dia (perusahaan) ekspor, biar ada izin dari kementerian. Kementerian punya hak mengizinkan tapi bagi hasilnya tidak jelas kan merugikan daerah,” kata Midji sapaan akrabnya.

Kecuali, lanjut Midji, kementerian mau bertanggung jawab kalau terjadi banjir dan hal-hal negatif dari adanya pertambangan. “Hal negatif boleh, tapi mereka harus buat surat itu, kalau tidak saya berharap, kalau mereka tidak mau, ya hentikan,” tambahnya.

Masalah ini menurutnya bukan berarti daerah mengganggu iklim investasi. Melainakan lebih kepada masalah yang harus ditanggung daerah ke depan. “Sekarang saja di Siduk (Ketapang) itu, karena sudah banyak yang ditambang sering banjir, daerah yang sudah ditambang itu (sering banjir) karena reklamasinya tidak ada,” ungkapnya.

Dalam hal ini Midji mempersilakan aparat penegak hukum menindak oknum-oknum inspektur tambang jika seandainya ada yang bermain. “Itu saja, termasuk perkebunan kalau mereka CSR tidak jelas,” pungkasnya.

Terpisah Pengamat Ekonomi Untan Eddy Suratman melihat, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi daerah untuk menyampaikan keluhan terkait bagi hasil tersebut. Itu karena UU yang mengatur tentang hal ini sedang dalam proses untuk direvisi. Yakni revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Itu bisa dilihat di UU Nomor 33 2004, di situ sudah ada pembangian berpaa persen untuk pusat dan berapa persen kabupaten/kota dan provinsi,” katanya kepada Pontianak Post, Jumat (4/10).

Jika daerah merasa bagi hasil yang didapat sangat kecil, maka bisa mengusulkan dalam revisi UU tersebut. Terutama mengenai pembagian dana bagi hasi dari SDA yang harus ditingkatkan. Untuk itu daerah bisa menjalin komunikasi ketika revisi UU tersebut dibahas di DPR RI. Caranya dengan menyampaikan lewat pandangan ahli dengan argumentasi bahwa bagi hasi dari SDA harus ditingkatkan.

“Mereka kadang juga turun ke daerah untuk konfirmasi. Jadi ruang untuk menyampaikan revisi itu sangat terbuka. Saya mengetahui saat ini memang dalam poses perubahan, ini momentum tepat,” tutupnya.(bar)

loading...