Bakal Terus  Kawal Omnibus Law

AKSI DAMAI: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM, DEMA & OKP se-Kalbar melakukan aksi damai di Tugu Digulis, Sabtu (17/10). Demonstrasi ini merupakan aksi lanjutan penolakan UU Omnibus Law. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

PONTIANAK – Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa untuk Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Kalbar menggelar aksi menolak Omnibus Law Kluster Cipta Kerja. Aksi damai tersebut digelar di Bundaran Digulist  Jalan Ahmad Yani, Sabtu (17/10) sekitar pukul 15.30 WIB.

Di lokasi unjuk rasa, satu per satu mahasiswa melakukan orasi guna menyuarakan aspirasi. Mereka mengekspresikan kekecewaan terhadap keputusan pemerintah pusat yang baru-baru ini mengesahkan UU Sapu Jagat tersebut. Tak hanya itu, mahasiswa juga menampilkan aksi teaterikal yang menggambarkan kondisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yang dianggap telah berkhianat terhadap rakyatnya.

Aliansi mahasiswa bahkan menampilkan replika sebuah makam (kuburan) yang mengartikan bahwa keadilan di negeri ini telah mati. Selain itu, mereka juga melakukan aksi bakar ban yang menandakan bahwa mereka siap mengawal perkembangan Omnibus Law. Termasuk di antaranya mengawal perkembangan draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman yang sebelumnya telah diserahkan kepada Presiden RI.

Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Ampera Kalbar, Aksarudin, aksi yang dilakukan mahasiswa kali ini adalah tindak lanjut dari aksi sebelumnya di Gedung DPRD Provinsi Kalbar. Dia mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengawal keputusan pemerintah pusat terkait Undang-Undang Ciptaker.

“Yang jelas di sini kita akan terus mengawal, sampai ada keputusan konkret pemerintah pusat untuk segera mencabut Omnibus Law sampai dikeluarkannya Perppu oleh Presiden,” ujarnya kepada awak media.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Ketua Koordinasi BEM Kalbar tersebut turut menegaskan bahwa selama Omnibus Law belum dicabut, aksi-aksi serupa (unjuk rasa) akan terus digulirkan guna memperjuangkan keadilan, khususnya bagi kaum buruh yang paling dirugikan apabila UU Ciptaker benar-benar diterapkan.

Menurutnya, bentuk pengawalan ini perlu agar keputusan pemerintah tidak merugikan hak-hak rakyat kecil. “Selama Omnibus Law belum dicabut dan kehendak-kehendak rakyat belum diakomodir pemerintah, kita tidak akan pernah berhenti untuk mengobarkan api perlawanan,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, aktivis dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar), Angga mengatakan bahwa pihaknya siap untuk terus mengawal hingga pengesahan Omnibus Law benar-benar dicabut oleh pemerintah pusat.

Semangat menolak pengesahan Omnibus Law di Kalimantan Barat akan terus digelorakan hingga pemerintah pusat benar-benar mencabut UU klaster Cipta Kerja tersebut. “Sampai Presiden mengeluarkan Perppu, aksi-aksi membela keadilan seperti ini akan terus kita lakukan,” ujarnya.

Terlebih, kata dia, sebelumnya Presiden telah mengeluarkan statement bahwa apabila ada pihak yang keberatan dengan pengesahan UU Ciptaker, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dari statement tersebut, bisa kita lihat bahwa sebenarnya Presiden dan DPR RI memiliki pikiran yang sejalan bahwa mereka kekeh ingin mempertahankan barang ini (Omnibus Law). Padahal, yang kita tahu bahwa draf pengesahan saja kosong, jadi apa yang mau disahkan. Bahkan dari yang awalnya 1.028 halaman kini menjadi sekian ratus halaman, di mana kita sendiri tidak bisa mengaksesnya. Nah, ini tentu melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” terangnya.(sig)

error: Content is protected !!