Baku Tembak Pasca Kerusuhan

Pendekatan Berbagai Lini untuk Jaga Kondusivitas

JAKARTA – Kondisi Papua terjaga kondusif. Namun, sepertinya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) menginginkan hal berbeda. Terjadi baku tembak antara KKSB dan TNI-Polri di Wamena kemarin (23/8). Seorang anggota KKSB tewas dan seorang polisi mengalami luka tembak.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, sehari sebelum peristiwa itu, terdengar tembakan di Pasar Jimawa, Wamena. Masyarakat melapor. ”Dicek TNI dan Polri,” ujarnya.
Dari pengecekan tersebut, diketahui terdapat lima orang yang diduga anggota KKSB. Terjadilah baku tembak itu.

Satu anggota KKSB tewas. Empat lainnya melarikan diri sambil terus melancarkan tembakan. Belum diketahui apakah KKSB itu terhubung dengan kerusuhan atau tidak. Yang pasti, Polri memberikan jaminan keamanan di Papua. ”Kami terus menetralkan kemungkinan gangguan keamanan,” ucapnya.
Untuk kerusuhan yang terjadi di Papua sepekan ini, Asep menjelaskan, dari 34 orang yang diamankan karena merusak rumah dan hotel, telah ditetapkan sepuluh tersangka. ”Mereka membawa senjata tajam saat kerusuhan,” ungkapnya.

Ditambah satu tersangka di Manokwari karena merusak mesin ATM, total tersangka menjadi sebelas orang. ”Saat ini didalami, kelompok yang melakukan kerusuhan ini terorganisasi atau tidak,” urainya.
Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko mengatakan, upaya untuk menstabilkan kondisi keamanan Papua terus dilakukan. Pekan depan presiden menjadwalkan bertemu dengan para tokoh adat dan masyarakat Papua di istana. Presiden akan meminta para tokoh itu meredam situasi. ”Untuk bisa membantu pemerintah dalam stabilitas,” ujarnya.

Menurut Moeldoko, ada pihak tertentu yang berusaha bermain pada kerusuhan di Papua kali ini dengan tujuan menuntut kemerdekaan. Dia menambahkan, pendekatan untuk menstabilkan gejolak di Papua dilakukan di berbagai sektor. Bukan hanya dengan pembangunan infrastruktur, tapi juga kultural dan hal mendasar lain seperti pendidikan serta kesehatan. Bahkan, Papua sudah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun depan. ”Itu salah satu upaya membangun pride masyarakat di sana,” tuturnya.

Disinggung soal keputusan pemerintah menambah aparat keamanan yang dinilai bisa memperkeruh suasana, mantan panglima TNI tersebut membantahnya. Sebaliknya, upaya itu ditempuh untuk menciptakan keamanan. ”Karena masyarakat di Papua bukan (orang, Red) Papua saja. Masyarakat etnis-etnis yang lain kan juga banyak. Makanya, semua warga yang ada di Papua harus merasa aman,” tuturnya.

Sementara itu, puluhan orang Papua menghadiri forum dialog di Jakarta kemarin. Gabungan dari Forum Komunikasi Anak Papua (Forkap), Gerakan Muda Papua Indonesia (GMPI), dan Relawan Peduli Demokrasi (Repdem) Provinsi Papua Barat itu menemui Forkopimda DKI Jakarta. Mereka menyuarakan aspirasi agar oknum aparat yang melontarkan ucapan rasis ditindak tegas.

Permasalahan yang meletus di Papua berangkat dari dua insiden yang terjadi di Jatim. ”Jangan hanya fokus ke Papua. Hari ini Papua sudah aman. Bagaimana yang di Surabaya dan Malang ini dituntaskan, setelah itu selesai sudah,” ucap Ketua Repdem Papua Barat Dominggus Yable yang hadir di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ).

Pemerintah juga disarankan untuk segera membuka ruang diskusi terkait simbol-simbol yang selama ini dipermasalahkan, yakni bendera bintang kejora dan lagu Tanah Papua. Menurut Ketua Umum GMPI Roger Melles, dua simbol tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Papua. ”Saya harap pemerintah tidak alergi. Harus ada keberanian kita bicara sejarah dan budaya agar jangan dihilangkan,” tutur dia.

Sementara itu, pemblokiran layanan internet di Papua dan Papua Barat yang dimulai Rabu (21/8) akan terus berlanjut sampai waktu yang belum ditentukan. ”Sampai situasi dan kondisi tanah Papua benar-benar normal,” kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu kemarin.

Pria yang akrab disapa Nando tersebut melanjutkan, untuk saat ini masyarakat bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan panggilan telepon dan SMS. Berdasar evaluasi yang dilakukan, Kemenkominfo bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait kemarin pukul 16.00.
Pemerintah menyimpulkan, meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupaten mulai berangsur-angsur pulih, distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi. Setidaknya 33 item dan total 849 url informasi hoaks dan provokatif terkait isu Papua telah diidentifikasi, divalidasi, dan diverifikasi Kemenkominfo hingga Jumat siang. Semua konten itu disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun media sosial dan YouTube.
(idr/deb/tau/far/c9/ayi)

Read Previous

Parkir Lebih Luas, Jaga Keaslian Bangunan

Read Next

Mampu Hidupkan Lagi Perang Uhud

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *