Bansos Rentan Penerima Ganda

TERIMA UANG : Seorang penerima menunjukkan uang yang ia terima dari program bansos tunai. Uang itu dicairkan di Kantor Pos Indonesia Cabang Pontianak, Sabtu (9/5). SITI/PONTIANAK POST

Penyaluran Tuai Polemik

PONTIANAK – Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah dibayangi polemik. Hal ini karena potensi tumpang tindih data penerima. Kondisi tersebut dinilai akan memunculkan penyaluran bansos yang ganda atau tidak merata sehingga memantik kecemburuan sosial.

Persoalan menyangkut data penerima ini diakui sejumlah kepala desa. Musa, Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, misalnya. Ia menyebutkan, data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan data penerima bansos yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut.

“Dari pusat sana datanya belum ada. Itulah kendala kami di lapangan,” kata dia, kemarin. Data itu ia butuhkan untuk menentukan penerima bantuan melalui program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) yang dianggarkan melalui dana desa. BLTD ditujukan kepada warga miskin yang terdampak Covid-19, namun tidak tercover oleh bansos lain.

“Nanti yang kita survei ini dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa ternyata nanti mereka sudah terdaftar dalam bantuan pusat,” jelas Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Sungai Raya ini.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan beragam jaring pengaman sosial dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD), serta jaring pengaman sosial lainnya.

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten juga menggelontorkan dana untuk program jaring pengaman sosial ini. Di Kalimantan Barat, ada program bantuan beras untuk keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

Tak mau menunggu lama, pihak desa segera melakukan pendataan meski tanpa data acuan (DTKS). Menurut Musa, pihaknya tidak mau bantuan terlambat sampai ke warga di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang. Setelah mendapatkan data, pihaknya akan melakukan musyawarah desa untuk menyepakati penerima bantuan, dan segera menyalurkannya.

Seandainya nanti ternyata bansos dari pusat menyasar warga yang telah terdaftar dalam BLTD, maka dia akan meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kubu Raya untuk menyalurkan bantuan itu pada warga lain yang belum menerima. Dia berharap tidak ada warga yang menerima bantuan ganda, sementara masih ada warga lain yang belum mendapat bantuan apapun.

“Dari dinsos yang kami harap menyesuaikan data yang kami himpun. Apalagi kalau kita nanti sudah musdes, gak mungkin kita ubah,” ujarnya.

Masalah lain dari penyaluran bansos ini yakni kecemburuan sosial warga yang tidak menerima bantuan. Kondisi tersebut boleh jadi memicu masalah. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Kasus pengeroyokan sejumlah orang dilakukan terhadap Sekretaris Desa (Sekdes) Engkasan, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Peristiwa yang terjadi pada Senin (4/5) itu, terjadi karena ada sekelompok warga yang kesal lantaran tidak termasuk dalam data penerima bantuan. Diketahui, pihak aparatur desa berencana membagikan beras bantuan bagi warga Dusun Empirit Menyuke yang terdampak Covid-19 sesuai data Kementerian Sosial.

Sambil membawa kayu, warga tersebut mendatangi kantor desa. Mereka marah karena tidak termasuk dalam data penerima bantuan sosial dari Kemensos. Padahal, mereka sudah didata dalam bantuan sosial lain.

“Mungkin mereka merasa tidak terima, sehingga mereka bertindak main hakim sendiri. Tanpa ada koordinasi, mereka langsung masuk ke kantor desa dan menyerang aparatur desa,” cerita Sekdes Engkasan, Suharso.

Atas peristiwa itu, Suharso, mengalami memar dan luka lecet di beberapa bagian tubuh. Tidak hanya dirinya yang diserang. Lima rekannya yang berada di kantor desa juga menjadi korban kebrutalan oknum warga tersebut.

Fenomena ini menjadi salah satu contoh konflik yang timbul dalam penyaluran bansos. Potensi konflik itu bisa semakin runcing di tengah kondisi serba sulit, lantaran pandemi Covid-19.

Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar, Imran Ramadhan, sebelumnya telah mengingatkan potensi kecemburuan sosial antar warga yang diakibatkan penyaluran bansos yang tidak merata.

“Mengingat pandemi Covid-19 berdampak kepada banyak orang, jangan sampai bantuan ini hanya menumpuk ke beberapa orang saja sehingga bisa memicu kecemburuan sosial dan menimbulkan masalah baru di masyarakat,” katanya.

Imran menilai perlu ada koordinasi antarinstansi, baik kemensos, kemendes maupun Polri, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Di sinilah menurutnya peran pemerintah daerah sangat penting untuk menghadirkan data yang akurat.

Saat ini, data penerima bantuan yang menjadi acuan dalam program bantuan sosial adalah DTKS yang dikelola Pusdatin Kementerian Sosial. Sayangnya, data ini memiliki kelemahan, lantaran diambil terakhir pada tahun 2015. Kelemahan DTKS sebagai data acuan pun diakui oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Menurutnya, DTKS tersebut belum ada pembaruan data sejak 2015.

“Seiring dengan waktu yang berjalan, perubahan terjadi. Banyak warga miskin yang meningkat menjadi sejahtera atau sebaliknya. Ada yang telah meninggal atau pindah ke daerah lain. Ditambah warga yang menjadi miskin akibat pandemi Covid-19 sekarang ini, menyebabkan data di DTKS tidak lagi valid. Itu sebabnya, di lapangan dijumpai berbagai protes dari masyarakat,” papar Edi.

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini berjanji akan memberikan bantaun kepada masyarakat yang jatuh miskin akibat Covid-19, dan di luar DTKS. Hanya saja, berbeda dengan DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, untuk data Non DTKS, menurutnya perlu dibuat kriteria yang jelas.

“Kami juga akan memberikan bantuan kepada warga non DTKS tadi, yaitu masyarakat yang semula tidak ada dalam daftar miskin tetapi kemudian termiskinkan dengan kondisi penanganan Covid-19 ini,” imbuh Edi. (sti)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!