Bantah Bagi-bagi Proyek ke Dewan, Anggota DPRD Datangi Polres Singkawang

LAPORKAN: Sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Singkawang saat mendatangi Polres Singkawang, Senin (6/7). HARRI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

SINGKAWANG—Sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Singkawang mendatangi Polres Singkawang, Senin (6/7). Kedatangan mereka adalah buntut dari beredarnya rekaman pembicaraan Wali Kota Singkawang dan sejumlah anggota DPRD Singkawang yang tersebar di media sosial.

Dalam narasi rekaman viral tersebut diduga suara Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dengan beberapa orang hingga dicitrakan sedang bagi-bagi proyek.

Kedatangan rombongan anggota DPRD Singkawang ini didampingi Tambok Pardede, SH yang merupakan Kuasa Hukum dari Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjira, SH. MH, Dido Sanjaya, SH., Eka Candra, Anton Triady dan Hariyanto.

“Kedatangan kami melaporkan perekaman, pendistribusian dan transmisi pertemuan pembicaraan antara Wali Kota dan Badan Anggaran waktu itu,” ujar Tambok saat usai melaporkan kasus rekaman suara Wali Kota ke Polres Singkawang, Senin (6/7).

Tambok menegaskan rekaman suara yang beredar di media sosial tersebut jelas merupakan sebuah fitnah dan pencemaran nama baik. “Coba didengarkan dengan baik-baik rekaman itu, tidak ada pembicaraan tentang bagi-bagi proyek,” tegasnya. Ia menerangkan terkait keaslian rekaman tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian untuk diselidiki.

Tambok sendiri mengatakan rekaman yang ada berisikan narasi yang menjelaskan pertemuan antara Wali Kota dan Badan Anggaran DPRD pada tahun 2018 tersebut adalah untuk membicarakan RAPBD Kota Singkawang Tahun 2019, hal tersebut menurutnya sudah sesuai peraturan yang ada.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPD dan Tata Tertib DPRD Kota Singkawang No.1 tahun 2005. Menurutnya dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 dan pasal 57 Tata Tertib DPRD Kota Singkawang No.1 tahun 2015 diatur tentang tugas dari Badan Anggaran.

“Pertemuan antara Wali Kota dan Badan Anggaran DPRD Kota Singkawang adalah hal yang biasa dilakukan. Kemudian sudah menjadi tugas Badan Anggaran DPRD untuk memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota untuk penyempurnaan RAPBD. Bahwa permintaan dari badan anggaran kepada Wali Kota Singkawang mengenai alokasi anggaran adalah dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disebut dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang didapat dari hasil rases setiap anggota DPRD di setiap daerah pemilihanya,” terangnya.

Menurut Tambok selaku kuasa hukum permintaan anggaran adalah hal biasa dalam pemerintah, seperti halnya Wali Kota minta penambahan anggaran dari Gubernur ataupun dari Kementerian. Begitu juga, kata Tambok, badan anggaran ataupun komisi apabila melakukan konsultasi ke provinsi dan kementrian bisa juga meminta dan menambah anggaran untuk pembangunan di daerah.

Ia menegaskan pendapat dari orang yang seolah-olah berpikir Wali Kota Singkawang bagi-bagi proyek adalah merupakan pendapat yang kurang memahami tugas dan wewenang Wali Kota sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan. Ia menuturkan APBD yang telah di sahkan oleh DPRD dan Wali Kota Singkawang menjadi tanggung jawab penuh dari Wali Kota.

Selain itu, lanjut Tambok, dalam belanja tidak langsung terdapat berberapa mata anggaran berupa belanja hibah serta belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada partai politik. Ia mengatakan bahwa belanja atau anggaran hibah yang titetapkan dalam APBD. “Wali Kota Singkawang harus bisa membagi-bagi anggaran yang tersedia misalnya hibah kepada rumah ibadah, kepada organisasi kemasyarakatan, dan lainnya. Ini semua berbentuk uang yang dikelola langsung penerima dana hibah demikian juga dana bantuan sosial,” ungkapnya.

Begitu pula dengan belanja langsung, dari penuturannya terdapat berberapa mata anggaran berupa belanja barang dan jasa dan belanja modal dalam pelaksanaannya harus dibagi-bagi. “Belanja barang dan jasa, belanja modal ada juga yang harus dibagi-bagi yaitu belanja yang anggarannya tidak lebih Rp200 juta” terangnya.

Ia menuturkan belanja barang dan jasa dan belanja modal banyak atau yang biasa disebut proyek dan mungkin bisa ratusan kegiatan yang anggarannya tidak sampai Rp200 juta, untuk pelaksanaannya tidak perlu tender dan hanya penunjukan langsung atau biasa yang disebut penunjukkan langsung (PL). “Kegiatan yang jumlahnya ratusan tersebut harus dibagi-bagi oleh Wali Kota Singkawang melalui dinas-dinas terkait kepada orang-orang yang mempunyai perusahaan kualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut,” terangnya.

Menurutnya, apabila kepala daerah dalam hal ini Waki Kota Singkawang tidak membagi-bagi proyek yang sifatnya penunjukan langsung bisa menimbulkan persoalan. Atas beredarnya rekaman di media sosial, pihaknya meminta masyarakat Singkawang untuk tidak terpengaruh dengan berita dan isu yang tidak benar mendiskreditkan Wali Kota dan Badan Anggaran Kota Singkawang. (har)

loading...