Bantu Atasi Covid-19, Wajib Pajak Dapat Diskon

Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan jumlah pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang telah diterima Kantor Pajak hingga Senin (9/3) telah mencapai 6,27 juta, meningkat 34% jika dibandingkan dengan pelaporan SPT pada tanggal yang sama tahun 2019 yakni hanya sebanyak 4,73 juta.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Pemerintah memberikan keringanan pajak kepada siapa saja yang membantu mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam dua peraturan pemerintah (PP) yang baru dirilis. Pertama, PP 29/2020 tentang Fasilitas PPh dalam Rangka Penanganan Covid-19. Kedua, PP 30/2020 tentang Pengurangan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PT. Dua PP tersebut mengatur sejumlah relaksasi bagi para wajib pajak yang terkait dengan penanganan Covid-19.

Menurut naskah PP 29 yang diperoleh Jawa Pos (26/6), ada lima fasilitas yang diberikan. Pertama, tambahan pengurangan penghasilan neto. Fasilitas itu diberikan kepada produsen alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga terkait penanganan Covid-19. Hitungan penghasilan neto mereka bisa dikurangi 30 persen dari biaya yang dikeluarkan.

Kemudian, ada fasilitas bagi mereka yang ikut menyumbangkan hartanya bagi penanganan Covid-19. ’’Sumbangan boleh diberikan kepada BNPB, BPBD, (lembaga yang ditunjuk) Kemenkes, Kementerian Sosial, atau lembaga pengumpulan sumbangan,’’ terang Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah. Meski demikian, Yunirwansyah mengingatkan, pengurangan tersebut tidak boleh dobel. Bila sebelumnya sudah dikurangkan sesuai aturan PP 93/2010, tidak bisa lagi dikurangkan lewat PP 29/2020. Sebab, dua PP itu sama-sama mengurangi pajak bagi para dermawan. Wajib pajak bisa memilih mau menggunakan PP 93/2010 atau PP 29/2020.

Fasilitas ketiga adalah tarif pajak 0 persen untuk tambahan penghasilan dari pemerintah. Fasilitas itu diberikan kepada mereka yang berkutat dalam pelayanan kesehatan terkait Covid-19. Dihitung dari jumlah penghasilan bruto yang diperoleh. Tarif tersebut berlaku sampai September tahun ini.

Kemudian, tarif 0 persen untuk penghasilan wajib pajak yang berasal dari aset yang disewa pemerintah untuk penanganan Covid-19. Misalnya, seorang wajib pajak memiliki sebidang tanah, lalu tanah tersebut disewa pemerintah untuk pendirian RS darurat. Maka, penghasilan dia dari sewa tanah itu akan dikenai pajak 0 persen.

Terakhir, buyback atau pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. Berlaku bagi PT yang minimal 40 persen sahamnya diperjualbelikan di bursa. Bila dilakukan buyback, ada korting tarif 3 persen lebih rendah dari tarif yang diatur UU 2/2020. Syaratnya, saham tersebut dimiliki minimal 300 pihak dan setiap pihak memiliki tidak lebih dari 5 persen saham. Sementara itu, PP 30 mengatur lebih lanjut tentang teknis pengurangan tarif pajak bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan buyback. Termasuk ketentuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyampaikan daftar wajib pajak perseroan yang memenuhi syarat itu kepada Menkeu melalui Ditjen Pajak.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak Ihsan Priyawibawa mengatakan, ada lima sektor usaha yang banyak menerima insentif pajak akibat pandemi. Yakni, perdagangan, industri, perusahaan jasa profesional, akomodasi, serta makanan-minuman. ”Jasa profesional seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, teknik sipil, dan periklanan. Begitu pula jasa persewaan, agen perjalanan, tenaga kerja, dan keamanan,” urai Ihsan.

Pemerintah sudah menambah klasifikasi lapangan usaha (KLU) pemberian insentif tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/2020. Bentuk insentifnya adalah PPh (pajak penghasilan) pasal 21 dan PPh final UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh pasal 22 impor, dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30 persen. ”Selain itu, pengembalian pendahuluan PPN (pajak pertambahan nilai) sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah,” imbuhnya.

Ditjen Pajak mencatat, ada 389.546 wajib pajak (WP) yang mengajukan permohonan. Dari jumlah tersebut, 105.759 WP menerima insentif PPh pasal 21 dan pasal 22 impor sebesar 8.994 WP. Sedangkan PPh final pasal 23 UKM sebanyak 197.735 WP dan PPh final pasal 25 ada 48.330 WP. ”Bagi WP yang usulannya tidak diterima lantaran bidang usahanya tidak sesuai KLU yang sudah ditetapkan. Atau tidak memenuhi kriteria PMK-44/PMK.03/2020 serta SPT tahunan 2018 belum disampaikan sebagai basis menentukan KLU,” jelas Ihsan.(byu/han/c10/oni)

loading...