Baru 31 Desa Terdaftar Jamsostek

SERAH SANTUNAN: Bupati Rupinus bersama Abdul Shoheh, kepala Bidang KSA BP Jamsostek Pontianak menyerahkan santunan JKM kepada ahli waris perangkat Desa Perongkan, Senin (2/3) di Desa Sungai Sambang. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

RAWAK – Dari 87 desa yang ada di Kabupaten Sekadau ini, ternyata hanya 31 desa yang telah mendaftarkan perangkatnya ke BP Jamsostek hingga bulan ini. Angka tersebut diungkapkan Abdul Shoheh, kepala Bidang KSA BP Jamsostek Pontianak, saat menghadiri penyerahan santunan jaminan kematian (JKM) dari BP Jamsostek kepada ahli waris perangkat Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu di Desa Sungai Sambang, Kecamatan Sekadau Hulu, Senin (2/3).

“Perangkat desa yang menerima santunan ini terdaftar di BP Jamsostek yaitu dari bulan Agustus 2019 dan meninggalnya pada 25 Desember 2019 lalu. Berarti baru sekitar empat atau lima bulanan baru terdaftar. Meski begitu, tetap akan menerima santunan dari kami selama ia sudah terdaftar dan membayar BP Jamsostek itu,” jelasnya.

Penyerahan santunan ini sendiri dilakukan Bupati Sekadau Rupinus didampingi Abdul Shoheh, kepada ahli waris. Adapun santunan yang diberikan Rp42 juta. Jumlah tersebut terdiri dari santunan kematian sebesar Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, serta biaya santunan berkala sebesar Rp12 juta.

Sementara itu, Bupati Sekadau Rupinus berharap agar desa-desa lainnya yang ada di Sekadau bisa menganggarkan BP Jamsostek tersebut. Ditegaskan dia bahwa hal tersebut merupakan perlindungan kerja apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita harap desa lainnya bisa menganggarkan BP Jamsostek ini untuk para perangkat desa dan tentu saja dengan BPD-nya juga. Tentu ini juga berfungsi sebagai perlindungan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau meninggal dunia dan sebagainya. Jadi ada jaminan untuk mendapat bantuan atau santunan kepada ahli warisnya,” terang Rupinus.

Terkait penggunaan dana desa, Rupinus mempersilakan untuk biaya operasional, siltap, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, diingatkan dia kembali bahwa untuk saat ini format dana desa akan dikaji kembali. Pasalnya diungkapkan dia bahwa 70 persen dana desa diberlakukan untuk pemberdayaan masyarakat dan 30 persen lainnya untuk fisik.
“Untuk yang 70 persen ini mau dikaji lagi, apakah boleh untuk berbagai keperluan tersebut termasuk BPJS,” tutupnya. (Sig)

loading...