Bawaslu ; Pleno Tertutup KPU Bertentangan PKPU

PONTIANAK—Rapat pleno tertutup KPU Kalbar di Jakarta yang membatalkan Hendri Makaluasc sebagai anggota DPRD Kalbar terpilih dan menempatkan Cok Hendri Ramapon masuk daftar dilantik terus menuai polemik. Terbaru, Bawaslu Kalbar kembali mengambil sikap tegas dengan membuat pernyataan terkait pembatalan Rapat Pleno Terbuka KPU Kalbar tindaklanjut putusan Bawaslu RI Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/ VIII/2019

Pernyataan sikap Bawaslu Kalbar dibacakan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza dengan menyampaikan beberapa poin. Poin pertama adalah bahwa Badan Pengawas Pemilu Kalbar kepada Pengawas Pemilihan Umum RI yang telah melaksanakan rapat pleno tertutup oleh KPU Kalbar pada hari Rabu 11 September 2019 di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta dihadiri Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kalbar.

Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza

“Rapat pleno tertutup tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Harusnya dilakukan terbuka,” kata Ical sapaan karibnya dalam siaran pers releasenya.

Poin berikutnya bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 97 huruf e angka 3 yang berbunyi : Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota.

Selanjutnya, sambung Ical, terkait pertanyaan masyarakat mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 464 yang berbunyi Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP RI

“Terkait hal tersebut adalah keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,” tukasnya.

Setiap Peserta Pemilu atau warga negara memiliki hak guna menyampaikan keberatan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Terkait hal tersebut peserta pemilu atau warga negara dipersilahkan menempuh jalur yang sudah tersedia.(den)

Read Previous

Komit Majukan Kapuas Hulu, Sis Daftar Calon Bupati

Read Next

Ini Daftar Daerah Penyumbang Titik Api di Kalbar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular