Belajar dari Suksesnya Korea Selatan Gelar Pemilu Saat Pandemi

opini pontianak post

Oleh : Dedi Suparjo

PEMILIHAN Parlemen 2020 di Korea Selatan yang dilaksanakan di tengah situasi pandemi corona menjadi sorotan internasional. Terlebih bagi Indonesia yang masih menunggu kepastian soal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pemilu oleh Korea Selatan banyak menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat sipil akhir-akhir ini baik secara langsung maupun secara virtual/online.

Bahkan Korsel dalam berbagai media massa baik cetak maupun elektronik berhasil menggelar pemilu dengan partisipasi tertinggi sejak 1992, meskipun di tengah pandemi corona sedang melanda. Apa rahasianya? Akan coba penulis ulas dalam tulisan ini.

Di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan komisi II DPR sepakat melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember. Kesepakatan diambil dalam rapat kerja melalui sambungan jarak jauh antara beberapa lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 14 April 2020.

Pilkada 2020 yang semula akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Namun pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sepakat menundanya untuk meminimalisasi penyebaran virus corona.

Terdapat tiga opsi tanggal pelaksanaan baru yang dikeluarkan oleh KPU, yakni 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021, dengan beberapa opsi tersebut para pengambil kebijakan menyepakati opsi yang pertama yang diambil dengan tetap melihat perkembangan situasi kondisi wabah apakah sudah bisa normal kembali atau belum dalam melaksanakan aktivitas sosial kemasyarakatan untuk berinteraksi secara langsung atau belum.

Opsi tersebut diperkuat dengan terbitnya Perppu nomor 2 Tahun 2020, tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.

Pada saat pandemi corona saat ini, Indonesia memang bukan satu-satunya yang mesti menunda pemilu. Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) per 23 April mencatat ada 51 negara yang menunda pemilu, 17 negara diantaranya menunda pemilu nasional termasuk Indonesia. Namun IDEA juga mencatat 8 negara menyelenggarakan pemilu di tengah wabah corona. Salah satunya Korea Selatan (Korsel) yang menyelenggarakan pemilu DPR pada 15 April yang lalu.

Dengan 10 ribu lebih orang positif Covid-19, Korsel justru berhasil mencetak partisipasi pemilu terbaik sejak 1992. Angka partisipasi masyarakat (pemilih) sebesar 66 persen atau meningkat 8,1 persen dari tahun sebelumnya yang diselenggarakan dalam kondisi normal.

Kesuksesan Korsel melaksanakan pemilu di tengah pandemi tidak terlepas dari tiga faktor utama, di antaranya karena Korsel sudah memiliki sistem pemilu yang baik sejak awal, penanganan Covid-19 yang sigap, dan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilu semakin meningkat dengan adanya suasana wabah.

Sistem Pemilu yang Baik     

Pemilu di Korsel terselenggara di bawah National Election Commision (NEC), mereka mampu membuat peraturan dan teknis pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, strategi yang mereka lakukan yaitu membuat teknis pemilihan dalam keadaan darurat adalah pemungutan awal sebelum hari-H pencoblosan dan pemilihan melalui surat via pos. Keduanya memang sudah mereka atur jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi sebagai antisipasi sejak awal ketika terjadi persoalan yang tidak terduga.

Pada praktiknya, pemilih bisa mencoblos dua hari sebelum hari-H agar tidak terjadi penumpukan orang di tempat pemungutan suara (TPS). Mereka melaksanakan pemilihan DPR awal dilakukan pada 13 April atau dua hari lebih duluan sebelum hari H. Sementara bagi pemilih yang memilih melalui surat adalah dengan mengisi blanko surat suara dari rumah masing-masing yang kemudian dikirim melalui kotak pos ke alamat otoritas pemilu. Keduanya pun berhasil mencegah terjadinya penumpukan massa di tengah pandemi corona.

Untuk kita di Indonesia apakah bisa atau mampu menerapkan seperti yang Korsel lakukan, itu semua tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mendukung ketersedian penambahan anggaran sedangkan anggaran yang ada saja sudah ada beberapa daerah yang pilkada dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19 di daerahnya masing-masing, belum juga untuk keperluan akses sarana dan prasarana bagi penyelenggara, peserta dan pemilih dalam melaksanakan pemilihan jika memang pemilihan kepala daerah secara serentak tetap dilaksanakan pada saat pandemi masih belum selesai, mampukah untuk di negara kita Indonesia?

Selain itu, Korsel memiliki anggaran pemilu yang sangat memadai dukungan dari pemerintah, untuk menopang jalannya sistem. Dalam pemilu kali ini, terlihat dari pembuatan TPS baru di sekitar tempat isolasi pasien Covid-19 yang tanpa kendala. Begitu pun penyediaan alat pelindung diri (APD), bagi petugas pemilu, peserta maupun pemilih yang datang langsung ke TPS berupa masker, sarung tangan, hand sanitizer, sabun, pengukur suhu tubuh, dan perlengkapan protokol kesehatan lainnya yang bisa mencegah corona secara masif.

Padahal semuanya memerlukan biaya yang sangat mahal. Hasilnya, sebagaimana diberitakan oleh berbagai media, para pemilih yang datang ke TPS tidak takut dan ragu mereka merasa aman karena memang sudah dilengkapi dengan kelengakapan protokol kesehatan. Untuk pengecekan suhu saja bisa dilakukan di tiap TPS bagi yang memiliki suhu diatas 37,5 derajat celcius akan dipindahkan ke tempat khusus yang sudah disiapkan.

Berbeda dengan Indonesia bahkan ada beberapa pemerintah daerahnya ketika baru  mendengar atau membaca hasil kesimpulan rapat antara penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP dengan DPR dan pemerintah untuk menunda sementara tahapan pilkada sudah berani mengalihkan anggaran pilkada untuk keperluan penanganan wabah Covid-19 serta keperluan lainnya.

Semestinya hal ini seharusnya menjadi catatan bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat untuk memberikan sanksi yang tegas bagi daerah-daerah yang tidak atau belum menjadikan pemilu/pemilihan menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing atau belum menjadikan pemilu/pemilihan sebagai isu strategis daerah, yang memang dari segi dukungan berupa ketersediaan anggaran harus sudah disiapkan dari awal-awal oleh pimpinan daerah yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan baik itu oleh gubernur, bupati, wali kota semenjak mereka terpilih dan menjabat, mereka harus memiliki komitmen yang sama untuk menyiapkan anggaran lebih awal untuk pemilu/pemilihan dari awal ketika mereka menjabat seharusnya dan semsetinya anggaran tersebut sudah di siapkan, begitu seharusnya.

Jika hal itu dilakukan, ketika menjelang atau mendekati pemilihan maka tidaklah menjadi kendala dan hambatan bagi penyelenggara pemilu/pemilihan untuk menyiapkan semua tahapan yang sudah diatur dalam regulasi yang ada terkait pemilu/pemilihan. Namun pada kenyataannya tidak semua daerah yang menyiapkan anggaran yang cukup untuk mensukseskan pemilihan yang kita gelar lima tahun sekali tersebut.

Sigap Cegah Covid-19

Selanjutnya adalah kesigapan pemerintah Korsel dalam mencegah Covid-19. Korsel sendiri tidak menerapkan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah pandemi. Namun negara gingseng tersebut melakukan sejumlah langkah-langkah lain yang efektif.

Di antaranya, melakukan tes besar-besaran dan pelacakan kontak dari para pasien corona, pemerintah menyediakan tempat tes corona gratis di area publik. Metode ini kemudian banyak diikuti oleh negara lain, termasuk Amerika Serikat. Lalu mereka juga memanfaatkan rekaman CCTV, transaksi kartu debit dan kredit, data-data komunikasi ponsel, untuk melacak siapa-siapa yang harus mengikuti tes.

Pelacakan seperti itu dinilai sangat efektif seiring dengan penggunaan secara masif  CCTV dan transaksi non tunai di Korsel. Pelacakan pun tetap dilakukan meskipun telah banyak hasil tes keluar, sebab banyak orang menderita gejala ringan corona. Selain itu, pemerintah Korsel menerapkan sanksi bagi pelanggar masa karantina 14 hari. Denda bagi penduduk asli Korsel dan deportasi bagi warga negara asing. Seluruh langkah itu berhasil mengurangi jumlah kasus corona di Korsel.

Kepercayaan Masyarakat atau Publik kepada Penyelenggara

Melalui sistem pemilu yang baik dan kesigapan menangani Covid-19, menurut IDEA, telah membuat masyarakat atau publik percaya kepada penyelenggara. Mereka yakin pemilu kali ini berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan penyebaran baru corona, walaupun pelaksanaan pemilu dilakukan pada saat wabah berlangsung.

Ditambah juga dengan apresiasi dunia atas langkah Korsel dalam menangani pandemi. Masih menurut IDEA, hal itu membuat situasi politik dan sosial kian kondusif dan masyarakat semakin bersemangat untuk berpartisipasi memilih. Sebab masyarakat menjadi memiliki kebanggaan tersendiri untuk menjadi bagian dari kesuksesan pesta demokrasi di negaranya.

Penyelenggara pemilu di Korsel juga transparan selama pemungutan suara. Dengan dukungan anggaran yang cukup dan tersedia dari pemerintah mereka mampu mengundang stasiun televisi dan media untuk mengadakan siaran langsung dari TPS.

Dengan begitu masyarakat/publik bisa tetap menyaksikan proses penghitungan suara dari rumahnya masing-masing tanpa melihat langsung di TPS, yang menjadi pertanyaan kita semua tentunya apakah di negara kita mampu menyiapkan dukungan anggaran yang cukup serta akses dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung seperti itu, jika ingin mengikuti jejak sukses pemilu di Korsel, ini tentunya menjadi bahan pertanyaan kita semua atau ada strategi lain yang mungkin akan disiapakan oleh para pengambil kebijakan khusus pemilihan di negara kita Indonesia kita tunggu terus perkembagannya ke depan.

Berkaca atau belajar dari suksesnya Korsel dalam menyelenggarakan pemilu, ada beberapa catatan yang ingin penulis sampaikan jika pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan pada kondisi wabah belum bisa teratasi dan selesai terutama dari segi anggaran, siap kah penambahan anggaran  bagi pemerintah daerah untuk pengadaan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, pengukur suhu dan lain-lain, untuk digunakan oleh petugas, pengawas peserta beserta pemilih dalam menjalankan tahapan sampai pada pemungutan pada hari H nantinya, sedangkan anggaran yang ada saja, sudah ada di beberapa daerah yang mengalihkan untuk penangan Covid-19 serta kegiatan lainnya oleh pihak pemda atau memungkinkan ada bantuan dari sumber anggaran lainnya.

Berikutnya teknis pemungutan suara memungkinkan atau tidak jika perlengkapan protokol kesehatan tidak bisa terpenuhi dengan menggunakan sistem seperti yang Korsel terapkan dengan surat dikirim melalui pos, melihat akses kondisi geografis daerah di Indonesia menurut hemat penulis sangat sulit jika harus menggunakan via pos, terutama bagi daerah-daerah terpencil, kantor pos saja hanya ada di ibu kota kabupaten, bagaimana dengan kecamatan dan desa-desa terjauh dan terpencil, tentu perlu waktu yang lama jika ingin menyiapkan akses infrastruktur tersebut.

Jika memang petugas siap dengan sumber daya manusia yang ada dan berkerja ekstra. Setelah pemilih memilih dari rumah, para petugas langsung membawa hasil coblosnya dan tetap diawasi oleh pengawas, saksi peserta pemilihan, pemantau, pihak keamanan semuanya harus siap jika pola tersebut yang dipilih. Bisa saja panitia yang datang langsung ke rumah-rumah pemilih pada hari H, jika petugas siap untuk jemput bola langsung ke rumah-rumah pemilih, dengan tetap diawasi oleh pengawas, saksi peserta pemilihan, pemantau, pihak keamanan semuanya harus siap juga ikut datang ke rumah-rumah untuk melakukan pemungutan seperti pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) misalnya secara door to door (dari pintu ke pintu).

Itulah beberapa solusi yang bisa penulis sampaikan, jika pemilihan tetap dilaksanakan pada saat sikon wabah masih belum selesai untuk meminimalisir terjadinya penumpukan massa dalam upaya mencegah mata rantai penyebaran virus corona jika pemungutan suara dilaksanakan langsung di TPS jika tanpa adanya dukungan ketersediaan perlengkapan protokol kesehatan.

Selain itu, tentunya yang penulis sampaikan di atas jika memang memungkinkan pola atau strategi dalam melaksanakan tahapan sampai pada pemungutan suara tersebut bisa termuat dan diatur dalam regulasi oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Terakhir, tentunya kita semua berdoa dan berharap wabah corona segera berakhir di negara kita, agar kita semua dapat melaksanakan kehidupan secara normal kembali. Semoga.

*Penulis, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi. 

 

loading...