Belum Diputuskan Kelanjutan Penyegelan Masjid

SEGEL MASJID: Penyegelan Masjid Miftahul Huda di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak oleh Pemkab Sintang, yang dianggap sebagai upaya untuk meredam konflik sosial  di tengah masyarakat, Sabtu (14/8).

NANGA TEMPUNAK-Usai dilakukan penyegelan Masjid Miftahul Huda yang dibangun oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak beberapa waktu lalu, tampak polemik masih berlanjut di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang juga belum memberikan keputusan selanjutnya usai penyegelan itu, Senin (23/8).

Terkait keputusan selanjutnya yang akan diambil oleh Pemkab Sintang usai penyegelan itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Kusnidar angkat bicara. Namun sebelumnya, ia mengatakan bahwa aksi yang dilakukan perwakilan Kesbangpol pada Sabtu (14/8) lalu itu bukan sebagai penyegelan, tetapi menonaktifkan Masjid tersebut. “Sebenarnya buka penyegelan. Tapi menonaktifkan rumah ibadah ini agar tidak digunakan untuk sementara,” katanya.

Kusnidar juga mengatakan bahwa hal itu dilakukan atas inisiatif Kesbangpol Sintang. Untuk meredam gejolak di tengah masyarakat terkait aktivitas Ahmadiyah. “Kami bergerak bukan karena tuntutan. Tapi kami melihat runut penolakan dari warga setempat. Jadi itu inisiatif Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menonaktifkan, agar masyarakat setempat tidak bergejolak dan resah,” katanya.

Kata Kusnidar, Pemkab Sintang saat ini tengah mencari solusi terbaik terkait persoalan Ahmadiyah. Karena ia menyadari bahwa Jamaah Ahmadiyah yang ada di Sintang merupakan warga negara yang perlu dilindungi dan dijamin keselamatannya.

Terkait kelanjutan dari penyegelan Masjid tersebut, Kusnidar mengatakan bahwa Kesbangpol Kabupaten Sintang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang dan pihak-pihak terkait masih melakukan serangkaian rapat. “Kita masih melakukan beberapa rapat. Jadi belum ada keputusan final kelanjutan rumah ibadah ini,” ujarnya.

Sementara menunggu keputusan selanjutnya, ia mengatakan terus mengantisipasi konflik di tengah masyarakat. Agar jangan sampai konflik tersebut berkepanjangan dan menyebabkan kerugian.

“Kami memonitor dari luar. Karena ranah pembinaannya ini kan kawan-kawan dari MUI dan Kementerian Agama. Karena bagaimanapun mereka (Jemaah Ahmadiyah) adalah warga negara yang harus dilindungi,” ucapnya.

Di tengah itu, ia pun menghimbau masyarakat agar jangan terprovokasi dengan berita-berita hoaks di media. Kusnidar juga meminta agar semua pihak mempercayakan penyelesaian konflik ini pada Pemkab, serta tidak bertindak sendiri-sendiri.

“Jangan percaya pada hoaks di media yang memprovokasi. Percayakan kepada Pemerintah Daerah yang mengayomi semua. Jangan bertindak sendiri-sendiri yang bisa melanggar HAM. Jangan sampai ada konflik sosial. Itu yang harus kita jaga,” pintanya.

Sementara itu, Mubaligh Ahmadiyah Sintang, Anom Tulus Manembah mengatakan bahwa pihaknya menolak penyegelan Masjid tersebut. Ia pun menilai sikap Pemkab Sintang menutup Masjid tersebut adalah bentuk intoleransi. “Dari awal sikap kami jelas di hadapan Pemkab Sintang bahwa kami menolak penutupan Masjid walaupun sementara. Langkah Pemkab adalah bentuk melawan hukum dan intoleran,” katanya.

Penyegelan Masjid yang terjadi 3 hari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia ke-76 menurutnya juga menunjukkan bahwa belum semua anak bangsa merasakan kemerdekaan. Termasuk dalam beragama. “Kita sudah merdeka. Tapi kami tidak bisa merasakan itu. Hak Asasi Manusia yang paling dasar telah direnggut dari kami,” pungkasnya. (ris)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!