Berdamai Namun Tetap “Berperang”

opini pontianak post

Oleh: Edward UP Nainggolan

BEBERAPA minggu yang lalu, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan agar warga Indonesia bisa hidup berdampingan dengan virus Corona atau Covid-19. “Kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan”. Pernyataan beliau didasari pada fakta bahwa belum ditemukannya vaksin yang efektif, dan belum ada kepastian sampai kapan Covid-19 benar-benar berhenti menyebar.

Pernyataan Presiden RI tersebut mendapat tanggapan yang beragam, ada yang mendukung dan menolak, bahkan ada yang mengatakan ‘masak berdamai dengan virus Corona?”. Berbagai tanggapan yang bernada pro dan contra tersebut merupakan hal yang lumrah dalam iklim demokrasi.

PSBB dan Konsekuensinya

Dalam menangani Covid-19 dan dampaknya, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan social distancing, dan melakukan protokol kesehatan lainnya. Di samping itu, untuk beberapa wilayah, Pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (bukan lockdown atau karantina wilayah) dengan alasan epidemiologis, besarnya ancaman Covid 19; dan pertimbangann lainnya. Alasan Pemerintah mengambil kebijakan di atas, agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara terbatas dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat.

Sesuai dengan UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. PSBB dilakukan dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penerapan PSBB di suatu wilayah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesudah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Dengan PSBB, aktivitas masyarakat dan ekonomi sangat dibatasi. Hal ini menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis sehingga berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memprediksi kenaikan angka kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan PSBB dan social distancing menjadi 10-12%, dari sebelumnya sebesar 9,4%. Jika jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 sebanyak 270 juta jiwa (prediksi BPS) maka jumlah kemiskinan menjadi 27 juta-32,4 juta jiwa.

Di samping meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, PSBB dan social dinstancing juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat misalnya kegiatan beribadah, belajar-mengajar sekolah/mahasiswa, terbatasnya ruang gerak masyarakat. Dampak lain yang sangat terasa adalah pengaruhnya terhadap kejiwaan masyarakat.

 

Berdamai dengan Covid-19

Melihat konsekuensi dari PSBB yang sangat mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat, maka perlu berdamai dengan Covid-19. Pengertian berdamai adalah menjalani aktivitas sehari-hari termasuk bekerja dengan merubah pola hidup yang baru (new normal life) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah/memutus matarantai Covid-19. Beberapa negara yang telah melaksanakan new normal life antara lain Vietnam, Selandia Baru dan Jerman.

Sebelum suatu negara menerapkan new normal life, WHO (World Health Organization) menganjurkan agar negara tersebut memenuhi kriteria antara lain, 1) mampu mengendalikan transmisi Covid-19, 2) mempunyai sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni dalam mengidentifikasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina pasien Covid-19, 3) meminimalkan penularan Covid-19 terutama di wilayah yang sangat rentan seperti panti jompo dan fasilitas kesehatan, 4) melakukan angkah-langkah pencegahan di tempat kerja, seperti physical distancing, menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan, dan protokol pencegahan lainnya, 5) pemantauan yang ketat terhadap wilayah yang rentan penularan imported cases.

Dalam melaksanakan new normal life tersebut, Pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan baik. Di samping memenuhi anjuran WHO di atas, Pemerintah harus melakukan pentahapan wilayah dan aktivitas ekonomi/masyarakat yang boleh melakukan new normal life, membuat protokol pencegahan penyebaran Covid-19 (tempat kerja, tranportasi, tempat keramaian dan Kesehatan masyarakat); dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya. Di sisi lain, masyarakat harus mematuhi aturan tersebut dengan baik.

Oleh sebab itu kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah dan tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain harus ditingkatkan. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat harus bekerjasama agar Indonesia bisa berdamai dengan covid-19 dan bisa hidup normal dengan tetap memerangi penyebaran Covid-19. Satu-satunya hal yang akan menyelamatkan umat manusia adalah kerjasama (Bertrand Russell Filsuf, Peraih Nobel).**

 *) Penulis adalah Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

error: Content is protected !!