Berharap Perppu Solusi Jitu

jokowi

Pengamat: Pembahasan UU KPK Tak Prosedural

JAKARTA — Publik boleh berharap bahwa Perppu bisa menjadi solusi paling jitu untuk UU KPK yang baru. Meski demikian, pengamat hukum menilai desakan publik saat ini harus difokuskan pada proses penyusunannya yang bermasalah. Baru setelah itu menyasar substansinya yang menjurus ke pelemahan KPK. Presiden pun diharapkan konsisten setelah mengeluarkan Perppu.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menegaskan kembali kejanggalan proses pembentukan UU tersebut. Selain berjalan sangat singkat, revisi UU KPK juga tidak masuk dalam program legislasi nasional. Dengan demikian, seharusnya revisi UU KPK dibahas pun tidak bisa, apalagi disahkan.

“Revisi ini tidak tepat dan melanggar peraturan, bahkan tata tertib DPR sendiri,” jelas Gita kemarin.

Sikap pemerintah yang mempertimbangkan mengeluarkan perppu harus diapresiasi. Gita pun menilai Perppu menjadi satu-satunya jalan yang harus diambil dalam waktu dekat. Masyarakat juga perlu terus mengawal agar Perppu tersebut benar-benar terealisasi dan isinya benar-benar bisa membatalkan UU ini secara keseluruhan.

“Kalau fokus ke materinya belum, jadi prosesnya dulu yang dikoreksi,” lanjutnya.

Terkait pasal-pasal kontroversial yang dianggap sebagai upaya pelemahan, Gita belum bisa banyak berkomentar. Memang ketika Perppu keluar, otomatis semua pasal di dalam revisi batal. Aturan yang dijadikan acuan kembali pada UU yang lama. Namun, tidak menutup kemungkinan DPR di periode selanjutnya kembali mengusulkan revisi itu. Dengan substansi yang bisa berbeda atau sama saja.

Hal tersebut mungkin tidak bisa dihindari. Namun, Gita menegaskan bahwa kali ini publik memiliki kesempatan lebih besar untuk ikut dilibatkan dalam pembahasan. Berbekal Perppu yang menyatakan bahwa proses pembentukan revisi UU sebelumnya bermasalah, publik punya landasan menuntut DPR menaati prosedur pembentukan UU pada pembahasan berikutnya.

“Kalau pemerintah bisa disiplin menjaga konten UU agar tidak seperti kemarin, saya rasa tidak akan terjadi masalah lagi,” jelasnya. Idealnya menurut PSHK, perlu dilakukan perbaikan atau revisi UU yang lebih komprehensif serta menerima lebih banyak masukan, termasuk dari KPK sebagai pemangku kepentingan. Tidak langsung diputuskan secara sepihak seperti yang dilakukan pada revisi UU KPK kali ini.

Dikeluarkannya Perppu, lanjut dia, juga harus dilakukan sesegera mungkin jika Presiden berkomitmen membatalkan UU tersebut. Sebab, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah disahkan dan bisa berpengaruh pada sejumlah UU kontroversial yang dibahas kilat.

Salah satu celahnya adalah UU yang disahkan tidak perlu masuk prolegnas untuk disahkan, apabila kondisinya darurat. Kondisi darurat ini bisa diartikan beragam. “Saat ini karena revisi UU (PPP) baru, jadi sementara kita masih mengikuti UU yang lama,” terang Gita.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan kewenangan penerbitan perppu sepenuhnya ada di tangan presiden. DPR dipastikan tidak akan mempersoalkan hak konstitusional tersebut. Menurutnya, parlemen dalam posisi menunggu keputusan presiden. ’’Misalnya presiden perlu menerbitkan perppu karena dorongan publik, silakan saja,” kata Fadli Zon.

Sebelum mengeluarkan keputusan, dia berharap pemerintah sebaiknya menggelar rapat konsultasi dengan DPR agar muncul kesamaan pandang antara pemerintah dan DPR. Di sisi lain, dia menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang mempertimbangkan perppu di tengah gelombang unjuk rasa mahasiswa dan dorongan publik yang begitu kencang.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan penerbitan perppu adalah domain presiden. Namun disampaikan, perppu belum memiliki urgensi yang kuat. Sebab UU KPK hasil revisi belum diberlakukan. Dia berharap UU KPK hasil revisi sebaiknya diberlakukan terlebih dahulu.

Jika dalam prakteknya regulasi tersebut menimbulkan persoalan, barulah ditempuh upaya hukum dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). ’’UU KPK ini kan belum berlaku sehingga kita tidak tahu apakah UU ini melemahkan atau menguatkan KPK. Jadi biarkan berjalan dulu,” papar Arteria Dahlan.

Menurutnya, perppu bisa dihadirkan jika terjadi keadaan yang memaksa. Nah, menurutnya sejauh ini belum ada kegentingan sehingga presiden tidak perlu menerbitkan perppu. Dia bilang terlalu prematur jika UU KPK hasil revisi disebut akan mengganggu pemberantasan korupsi oleh KPK. Sebab UU tersebut belum dijalankan. ’’Justru menjadi pertanyaan sebaliknya. Ada UU sudah dirampungkan tetapi tidak dikerjakan,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Arsul Sani, anggota Komisi III DPR lainnya, menyampaikan, penerbitan perppu adalah tafsir subjektivitas presiden. Kehadiran perppu, ucap Arsul, bukan untuk membatalkan UU KPK secara keseluruhan. Bisa saja perppu dimaksudkan untuk memperbaiki poin-poin di sejumlah pasal yang dinilai melemahkan kerja KPK. Contohnya terkait penyadapan harus melalui izin dewan pengawas sesuai pasal 12B. Jika dibatalkan justru merugikan KPK.

’’Sebab jika ini dilakukan maka KPK tidak akan memiliki landasan hukum yang jelas,” jelas Arsul.

Pilih Parpol atau Rakyat?    

Perlu atau tidaknya perppu UU KPK menimbulkan dilema politik tersendiri bagi Presiden Jokowi. Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menyampaikan saat ini presiden sedang mempertimbangkan pilihan tersebut. Tentu dengan menghitung kalkulasi di antara dua pilihan itu.

’’Jokowi sedang melakukan kalkulasi. Apakah akan ikut kemauan parpol atau aspirasi publik,” kata Ari Junaedi. Menurutnya, Jokowi sebaiknya cepat mengambil keputusan yang tepat. Yaitu dengan menerbitkan perppu. Meluasnya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah harus menjadi pertimbangan bahwa ada kegentingan yang memaksa diterbitkanya perppu UU KPK. ’’Itu penting agar demonstrasi tidak terjadi terus-menerus,” papar Ari.

Selama perppu tidak diterbitkan, dia yakin unjuk rasa mahasiswa akan terus terjadi. Padahal meluasnya ekskalasi unjuk rasa akan merugikan Jokowi sendiri. Gelombang aksi massa akan mengganggu stabilitas dalam negeri. Selain keamanan dalam negeri juga akan mengganggu dunia usaha. Investor sulit masuk. ’’Dampaknya besar sekali,” imbuhnya.

Di sisi lain, kondisi tersebut rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Mulai dari irisan kelompok massa 212 hingga partai oposisi dalam pemilu 2019. Bukan tidak mustahil kondisi tersebut akan akan dimanfaatkan untuk merongrong legitimasi pemerintahan. ’’Resikonya terlalu besar jika demo dibiarkan berlarut-larut. Makanya cepat ambil keputusan dengan mengeluarkan perppu,” tegasnya.

Bagaimana dengan parpol pendukung pemerintah? Ari mengaku tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas partai mendukung pro revisi UU KPK. Bahkan menjadi motor dalam pengesahan UU KPK hasil revisi.

Tetapi jika perppu dikeluarkan, dia tidak yakin parpol penyokong akan menjauh dari Jokowi. Barisan koalisi diprediksi akan tetap solid. Sebab parpol juga punya kepentingan lain. Yaitu mengincar kursi menteri dalam kabinet nanti. ’’Dalam waktu dekat, kabinet Jokowi jilid II kan akan terbentuk. Pasti parpol juga melirik itu,” tandas Ari Junaedi. (deb/mar)

loading...