Beri Penerangan Hukum

Fajar Yuliyanto 

DALAM kurun waktu satu tahun terakhir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menangani dan menuntut pelaku dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di beberapa desa di Ketapang. Satu di antaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pontianak, dan dua lagi sedang dalam proses persidangan.

Kasi Intelijen Kejari Ketapang, Fajar Yuliyanto, mengatakan bahwa pihaknya menangani sejumlah dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. “Ada tiga perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa yang telah diputus dan sedang dalam persidangan yang ditangani Kejaksaan Negeri Ketapang,” kata Fajar, kemarin (26/7).

Dia menjelaskan, dari tiga perkara tersebut, satu di antaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pontianak, yakni pengelolaan keuangan di Desa Silat, Kecamatan Manis Mata yang bersumber dari dana desa tahun 2018 yang dilakukan oleh terdakwa Herawadi. “Perkara ini sudah diputus dan sudah kami eksekusi,” jelasnya.

Selanjutnya, perkara dugaan tindak pidana koruspi dana desa yang sedang menjalani proses persidangan, menurut dia, adalah dugaan Pentimpangan Dana Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau tahun anggaran 2016 – 2017. Kasus ini menyeret salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Luhai, dan mantan bendaharanya di desa, Petrus Wirani Haidir.

Selain itu, masih ada satu perkara dugaan korupsi pengelolaan dana desa yang sedang dalam penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang, yaitu terkait pengelolaan keuangan di Desa Tanjungpura, Kecamatan Muara Pawan, dengan tersangka Korniawan. “Modus penyelewengan dana desa ini beragam, di antaranya penggelapan,” jelas Fajar.

Oleh karena itu, kata Fajar, guna meminimalisir penyalahgunaan dana desa ini, Kejaksaan Negeri Ketapang akan melakukan penerangan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, salah satunya terkait pengelolaan dana desa yang benar sesuai peraturan. “Termasuk juga di antaranya penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19,” ungkapnya.

Di Ketapang, penerangan hukum ini akan dilakukan di kecamatan-kecamatan dengan mengundang kepala desa. Direncanakan, penerangan hukum ke kecamatan ini akan dimulai pada Agustus hingga Desember 2021. “Kita tidak ingin ada lagi ada kepala desa atau perangkat desa yang sengaja menyalahgunakan dana desa ini, termasuk juga memberikan pemahaman kalau dana desa ini boleh digunakan untuk penanggulangan Covid-19,” paparnya.

Sementara di Kayong Utara, lanjut Fajar, penerangan hukum ini telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. “Kegiatan penerangan H

hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah selesai dilaksanakan pada 9 Juli lalu. Di dalamnya kita sampaikan tentang sosialisasi penggunaan ADD-DD di Kayong Utara,” pungkasnya. (afi)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!