Berkunjung ke Landak, DPRD Lamandau Pelajari Perda Tanah Adat

NGABANG – DPRD Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah bertandang ke Kabupaten Landak, Rabu (16/9). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mempelajari tata cara perlindungan masyarakat adan hukum adat di Bumi Intan.

Kedatangan 10 legislator dari Kalteng tersebut disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Landak Vinsensius dan Ketua DPRD Landak Heri Saman beserta anggota dewan lainnya.

Ketua DPRD Lamandau M. Basar mengungkapkan pihaknya melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Landak karena ada beberapa hal yang perlu dikaji banding dan kaji tiru berkaitan dengan Perda di Kabupaten Landak.

“Selain mempelajari terkait Peraturan Daerah tentang perlindungan hutan adat yang ada di wilayah Kabupaten Landak. Tidak kalah pentingnya juga di sini, kita juga ingin mempelajari Peraturan Daerah tentang bagaimana mengatur investasi yang ada di perkebunan,” tutur Ketua DPRD Kabupaten Lamandau.

Seperti diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan yang berisi Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun Masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30 persen plasma dan 70 persen Inti dari total luas areal kebun yang diusahakan Perusahaan Perkebunan.

“Kami ingin mempelajari terkait pembagian plasma dengan komposisi 30 persen kebun plasma dan 70 persen kebun inti yang sudah diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupen Landak Heri Saman menyampaikan pihaknya dan Pemkab Landak menerima serta menyambut baik adanya kunjungan dari DPRD Kabupaten Lamandau ini.

“Kita di Kabupaten Landak sudah memiliki Peraturan Daerah tentang perlindungan masyarakat adat dan hukum adat yang sudah ada pada tahun 2017, kemudian untuk pelaksanaanya dalam hal ini dibuat juga Peraturan Bupati. Selain itu Perda ini juga sudah diakui oleh Pemerintah pusat tentang hutan adat. Adapun lokasi tersebut yakni wilayah Gunung Samabue di kecamatan Menjalin dengan luas areal 900 Ha dan wilayah Binua Laman Garoh di kecamatan Sengah Temila seluas 200 Ha,” jelas Ketua DPRD Landak.

Heri Saman juga mengatakan erkaitan dengan usaha penyelengaraan perkebunan di Kabupaten Landak sudah melakukan pengesahan dan pembuatan Raperda tata usaha penyelengaraan perkebunan dan sudah direvisi kedua kalinya yaitu dari Perda Nomor 10 Tahun 2008, Perda Nomor 2 Tahun 2011 dan Perda Nomor 2 Tahun 2018.

Lebih lanjut Sekda Landak Vinsensius menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak siap bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Lamandau dalam menyusun Raperda tentang perkebunan, hutan adat atau tanah ulayat.

“Terkait akan Perda tentang Tanah Adat ini secara teknis kita siap bekerjasama dalam menyusunnya yang nanti dapat melalui kunjungan langsung bahkan juga dapat melalui virtual. Dengan demikian apa yang DPRD Lamandau ingin tindaklanjuti dalam menyikapi keadaan-keadaan pada sektor investasi dapat berjalan dengan baik terlebih kaitannya dengan masyarakat adat,” ujar Vinsensius. (mif)

loading...