Berladang Itu Berjuang

opini pontianak post
ilustrasi opini

Oleh: R. Giring

Berita yang mengutip pernyataan Menkopolhukam Wiranto menghebohkan dunia maya dan menjadi perbincangan warga di warung-warung kopi, terutama di kalangan aktivis lingkungan dan pendukung gerakan masyarakat adat. Berikut ini saya ingin membagikan tulisan singkat ini kepada pembaca untuk memperjelas bagaimana dan apa sebenarnya praktik berladang itu dari perspektif social antropologi.

Perladangan di Kalimantan telah lama menjadi objek kajian para antropolog, sebut saja Michael R. Dove (1988) tentang perladangan di masyarakat Dayak Kantuk, Kapuas Hulu. Dia menyebut berladang dengan sistem tebas-tebang-bakar sebagai strategi adaptasi orang Kantuk terhadap alamnya. Hutan hujan tropis mempengaruhi tingkat keasaman tanah cukup tinggi. Untuk mengurangi kadar asam tanah dan menambah hara / kesuburannya, maka sistem tebas-tebang-bakar cocok untuk tanah Kalimantan untuk meningkatkan unsur hara tanah yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan padi dan aneka benih varitas lokal lainnya. Berladang dalam tulisan adalah praktik bercocok tanam yang berkearifan local, berdasarkan adat istiadat dan hukum adatnya dengan aneka benih lokal.

Sebagai fakta sejarah sosial budaya, perladangan di Kalimantan telah ada mungkin ribuan tahun lalu dan tidak ada persoalan selama “budaya padi” ini berlangsung. Namun ketika investasi besar-besaran masuk ke wilayah-wilayah dan ruang-ruang hidup peladang, ketika itu pula bentuk-bentuk kearifan lokal perladangan tersebut lantas dipersoalkan. Kepentingan akan tanah, hutan dan lahan dari para pemodal tak dipungkiri selalu hadir di belakang jargon-jargon pembangunan, kesejahteraan masyarakat, keadilan dan kemakmuran, dan seterusnya. Di penghujung Orba, tahun 1997, peladang dianggap sebagai penyebab asap. Tuduhan tersebut itu segera menimbulkan banyak respon dari berbagai daerah, termasuk para temenggung.

Dua dekade terakhir, de facto jumlah peladang semakin berkurang pesat. Akses masyarakat adat yang menjadi peladang terhadap tanah, hutan dan lahan dari waktu ke waktu semakin kecil seiring dengan masifnya ekspansi tanaman industri, mulai dari logging, perkebunan monokultur skala besar hingga tambang. Penyebab lainnya adalah terobosan pertanian sistem intensifikasi berupa sawah semakin gencar digerakkan hingga ke pelosok daerah. Pertambahan penduduk, termasuk yang berasal dari warga transmigran juga turut semakin timpangnya alokasi tanah, hutan dan lahan di Kalbar.

Dampak buruk dari ekspansi investasi berbasis tanah, hutan dan lahan telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, religi dan ekonomi masyarakat adat dan petani lokal. Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan nyata yang tak mungkin bisa dibantah. Bencana banjir di daerah tertentu di Kalbar pada akhir Agustus 2017 silam, dan yang terparah di Jelai Hulu dan Tumbang Titik adalah ekses buruk dari kerusakan alam; akibat eksploitasi masif atas hutan dan kawasan di sekitar perhuluan lokasi bencana. Tak heran karena Kalbar adalah provinsi terbanyak keenam di antara 35 provinsi yaitu 558 buah perusahaan tambang yang tidak clear and clean serta yang sudah clear and clean yang telah mengantongi izin usaha (data dari Dirjend Minerba Kesdm, 4/72017, seperti dikutip oleh Kepala Gakum Korsup Minerba di Bali , 4/7/2017).

Kalbar yang seluas luas 14,6 juta ha juga telah dibebani oleh izin usaha perkebunan kelapa sawit, HTI, dan HPH. Suka atau tidak suka, fakta ini tak bisa disangkal. Belum lagi masalah tumpang tindih perizinan yang lagi-lagi korbannya adalah masyarakat adat dan petani setempat.
Melestarikan Keragaman Hayati

Berladang berdasarkan kearifan local melestarikan keanekaragaman hayati karena di ladanglah ditanam aneka benih lokal yang varitasnya banyak, terutama benih-benih pangan. Jenis-jenis padi, mentimun, palawija, labu, sayuran, semuanya varitas lokal yang bermacam-macam ditanam di ladang-ladang di kampung. Orang Dayak Bakatik (sebaran paling banyak di daerah Kab. Bengkayang) mengenal uma’ mototn yang berlokasi di dataran tinggi, uma’ adalah ladang yang berlokasi di dataran rendah atau sedang, kemudia taya’ jenis ladang khusus untuk lahan yang ditanami aneka jenis sayuran, baik labu, palawija, sawit, dan lain-lain.

Pengetahuan peladang tentang agroekosistemnya juga mendasari cara-cara peladang mengatur api ladangnya agar tidak merembet/menjalar ke luar lahan ladang. Orang Kanayatn di Landak membuat sekat bakar atau ngararakatn, Dayak Bakatik menyebutnya ngarai ‘, Dayak Jokak Randau menyebutnya ladai’, dan banyak sebutan lokal di komunitas-komunitas lainnya.

Salah Paham, Prasangka dan Tak Komersial

Kita, baik anak-cucu peladang yang sudah tercerabut dari akar budayanya, juga orang luar dapat legowo hati untuk memperbaiki praktik berladang tsb dalam perspektif peladang itu sendiri. Jadi, praktik berladang tak bisa diselesaikan hanya dengan artifisial saja sehingga bisa dilakukan hanya untuk hidup saja atau hanya demi memenuhi kebutuhan perut saja. Hakikat tanah, hutan dan lahan berdimensi holistik untuk kehidupan dan keselamatan petani ladang gilir balik. Kita bisa mempertimbangkan bagaimana sikap, tindakan kita terhadap peladang ketika kita tidak tepat memahami dan mempertimbangkan mereka?

Pemimpin bangsa, para pengambil dan pelaksana kebijakan mesti menjalankan politik yang mau mendengar, mau mengerti prinsip utama dari pemecahan masalah bangsa ini. Prasangka dan sikap apriori yang mendasari pengambilan dan pelayanan publik hanya akan mambawa hasil yang sia-sia. Penegakkan yang serampangan dan salah sasaran dari Inpres tentang pengenalian Karhutla, yang disusul dengan Maklumat larangan Karhutla dari Kapolda Kalbar pada 5 Juli 2015 dan Edaran dari TNI-Kodim 1207 / BS di Putussibau pada Maret 2017, sejatinya adalah salah paham. Sebuah contoh kesalahan dalam “penegakan peraturan” terdiri dari Inpres No. 11/2015 yang dikeluarkan Presiden Jokowi tanggal 24 Oktober 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla meningkatkan penegakan hukum dan amanat yang dituntut oleh badan hukum dan perorangan yang terlibat dalam kegiatan Karhutla.

Kemudian larangan Pembakaran Hutan dan Lahan / Kebun yang dikeluarkan Kapolda Kalbar tanggal 5 Juli 2015 hingga tahun ini membuat peladang di pedalaman Kalbar galau, gelisah dan was-was. Salah paham membuat tindakan jadi keliru dan serampangan serta bisa menimbulkan risiko social yang menimbulkan kerawanan. Ambil contoh, pada musim ladang tahun 2016 lalu, pak X (bukan nama sebenarnya) dari Jokak Randau yang sedang membakar lahannya, digagalkan oleh aparat. Namun, warga ramai bereaksi dan mendatangi serta bersitegang dengan para aparat tersebut yang akhirnya pak X tadi urung ditahan di Kecamatan Sandai. Alih-alih mau menegakkan Inpres dan maklumat, tapi pak X malah membantah hingga warga memberikan “resistensi-resistensi” kecil.

Pemahaman yang keliru tentang hakikat perladangan di Kalimantan dan di tanah air pada umumnya mesti segera diakhiri. Jika terus berlanjut, maka mungkin sekali kesalahpahaman tersebut bisa memicu konfli-konflik yang tidak perlu. Lalu, apa lagi yang berkontribusi terhadap kesalahpahaman itu.
Salah paham juga dikontribusikan oleh minimmya ruang diskusi atau dialog tentang praktik berladang yang berkearifan lokal ini. Hanya segelintir orang yang tertarik dengan tema yang jelas-jelas bukan tema komersial ini. Bagi sebagian orang, ini adalah tema yang identik dengan tema “tradisional”, tema yang bertolak belakang dengan tema kemajuan-kemajuan dan modernisasi. Sementara sedikit orang yang mau dan peduli mendiskusikan tema ini, publikasi tentang perladangan berkearifan local pun sangat sedikit.

Konflik Epistemologis Hukum

Konflik epistemoligis hukum Negara vs hukum adat agaknya terletak di dalam perbedaan logika 2 entitas hukum tersebut tentang tata aturan dan cara-cara bertani ladang. Logika adat istiadat dan hukum adat tentang tata aturan dan cara-cara bertani mengatur subjek petani, perorangan maupun kelompok dalam mekanisme dan cara-cara pengerjaannya yang padat karya, luasan terbatas serta peruntukan hasil. Berladang hingga kini di banyak daerah masih dikerjakan bersama-sama dengan sistem bergilir dalam satuan kerja yang disebut “aleatn (Kanayatn)”, “pangari (Bakatik, Simpakng/Kualatn)”, “arebare (Krio)”, “beduro (Iban)”, “pengireh (Pandu)”, “juruk barai (Jalai)”, dan disertakan dengan ritual-ritual adat, praktik religi, budaya dan tradisi lokal. Hasil ladang lebih diarahkan pada tingkat subsistensi alias untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani.

Terkait hukum Negara, logikanya lebih pada tata aturan bertani a la korporasi padat modal, subjeknya dunia usaha, perorangan juga badan hukum. Sistem pengerjaannya ekspansif, skala luas, persaingan, teknologi modern, tak menggunakan ritual-ritual adat sesuai tradisi setempat, dan hasil panennya berorientasi pasar.

Logika Hukum Negara yang diterapkan Negara pada peladang tak memberi ruang pada fakta sosial yang menyetujui dan mengembangkannya adalah adat istiadat dan hukum adat yang mengatur perihal perladangan, misalnya di Binua Tungkasa, di Kab. Landak dilakukan. Alih-alih demi menegakkan hukum, menerapkan hukum yang serampangan seperti ditunjukkan dengan pengeboman air ke ladang warga di atas justru menghasilkan bayang-bayang Negara hadir sebagai penghalang, pelanggar hak-hak dasar petani ladang dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Di sinilah tindakan hukum para aparat penegak hukum tersebut berikut efektivitasnya harus dipertanyakan karena sama sekali tidak bisa menjamin rasa aman dan adil, justru melahirkan suatu ancaman. (*)

Penulis, adalah alumnus Pasca-sarjana (S2) Antropologi Budaya UGM, Yogyakarta. Sekarang aktif di Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih.

loading...