Bisa Dihukum Lebih dari Dua Tahun

DITAHAN: Terpidana Djoko Tjandra terlihat mengenakan kemeja berwarna merah, celana dan sepatu hitam saat proses penempatannya di Rutan Bareskrim Polri Cabang Salemba.  IST

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, hukuman bagi Djoko Tjandra seharusnya tidak dua tahun. Buron kasus korupsi pengalihan hak tagih (casie) Bank Bali itu bisa dihukum dengan durasi lebih lama dari putusan.

“Joko Tjandra (Djoko Tjandra) tidak hanya harus menghuni penjara dua tahun, karena tingkahnya dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama,” tulis Mahfud di akun Twitter miliknya @mohmahfudmd, Sabtu (1/8). Mahfud pun membeberkan sejumlah alasan yang memberatkan, misalnya terkait dugaan membuat surat palsu dan penyuapan.

“Dugaan pidananya antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya,” pungkas Mahfud.  Mahfud menyampaikan, dalam kasus surat jalan, Djoko Tjandra juga bisa dikenakan pidana. Apalagi bila terbukti ada penyuapan kepada oknum aparat yang melindunginya selama ini. “Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahakamah Konstitusi itu mengatakan, suap merupakan bagian dari tindak pidana korupsi sehingga setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut, bisa dikenakan pidana. “Korupsi mencakup tujuh jenis tindak lancung, misalnya gratifikasi, penggelapan jabatan, mencuri uang negara dengan mark up atau mark down dana proyek, pemerasan, dan sebagainya. Jadi jika Djoko Tjandra itu diduga menyuap, artinya dia diduga korupsi,” pungkas Mahfud.

Sebelumnya, pelarian buron kelas kakap Djoko Tjandra akhirnya tertangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (30/7). Kini, terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu telah ditahan. Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah memburu Djoko tak lama setelah taipan kelahiran 27 Agustus 1951 di Sanggau, Kalimantan Barat itu berulah.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengaku senang dengan komentar Menko Polhukam Mahfud MD soal hukuman Djoko Tjandra. Hal ini disampaikan Sohibul melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu (1/8), merespons komentar Mahfud MD. “Saya senang sekali baca komentar anda, Pak @mohmahfudmd, karena anda bagian dari pemerintah. Mari kawal sama-sama. Bapak tentu lebih didengar karena bapak adalah Menko Polhukam,” tulis @msi_sohibuliman.

Sohibul juga menyampaikan sebuah pesan sekaligus harapannya kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. “Gunakanlah kekuasaan yang bapak miliki saat ini dengan sebaik-baiknya untuk selamatkan hukum dan keadilan di NKRI.

Terpisah, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo berjanji membuka tabir aksi Djoko yang mengobok-obok penegak hukum di Indonesia. Karena itulah, ada sejumlah pasal yang didalami untuk bisa menghukum Djoko lebih lama dari dua tahun. Pada 12 Juni 2009  Mahkamah Agung (MA) memang menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun terhadap Djoko. Dia dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pengalihan hak tagih piutang (cessie) Bank Bali.

Informasi yang diterima jaringan Pontianak Post, Djoko akan dijerat dengan tiga pasal, yakni penggunaan surat palsu, pelanggaran keimigrasian, dan gratifikasi. ”Ini yang sedang coba digunakan untuk menjerat Djoko Tjandra. Dengan catatan bisa dibuktikan,” terang seorang sumber , Kamis (31/7).

Dengan jerat tiga pasal tersebut, paling tidak ancaman hukumannya sama dengan Brigjen Prasetijo Utomo, yakni enam tahun penjara. Karena itu, Djoko dipastikan akan lebih lama berada di Bareskrim Polri sebelum diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus cessie Bank Bali. ”Kalau Brigjen Prasetijo memang ancaman hukumannya enam tahun penjara,” ujar Sigit beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, polisi harus tetap bergerak cepat untuk mengusut pihak-pihak yang berkontribusi dalam melindungi tersangka kasus hak tagih Bank Bali tersebut. Menurut Sahroni, investigasi terhadap lembaga hukum ini wajib dilakukan tidak hanya oleh kepolisian maupun kejaksaan, namun juga Kemenkumham.

“Kami mendesak para penegak hukum, khususnya Kemenkumham, untuk segera menindak oknum internal mereka yang terlibat dalam meloloskan Djoko Tjandra. Kepolisian dan Kejaksaan sudah melakukan investigasi internal, jadi kita juga mendesak Kemenkumham untuk melakukan tindakan serupa,” ujar Sahroni kepada wartawan, Sabtu (1/8).

“Polisi juga harus melakukan investigasi terhadap kasus ini tidak hanya di jajarannya tapi juga di institusi lain seperti Kemenkumham dan Kejaksaan, agar kasusnya terang benderang,” lanjutnya.

Menurut Sahroni, status buronan Djoko Tjandra selama 11 tahun menunjukkan bahwa ada campur tangan penegak hukum dalam melindunginya selama kabur dari kejaran polisi. Tertangkapnya Djoko Tjandra, kata Sahroni, membuat peluang untuk mengungkap semua pihak yang bersekongkol dalam memberi perindungan kepada Djoko Tjandra bisa dibongkar habis.

“Jadi nggak hanya Polri, tapi juga pengacara, Kemenkumham, kejaksaan, pokoknya semuanya harus diusut dan diselidiki dugaan keterlibatannya,” ungkapnya.

 

Tindak Lanjut Kejaksaan 

 

Selain Polri, kejaksaan juga mengusut kembali kasus pelarian Djoko Tjandra. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono menegaskan bahwa dirinya bakal memeriksa aliran dana dari Djoko kepada beberapa pihak. Salah seorang yang akan diperiksa adalah jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki telah dinyatakan melanggar dan dicopot dari jabatannya sebagai Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM Bin).

Ali menyatakan, pihaknya akan memeriksa aliran dana yang mungkin diterima Pinangki dari Djoko Tjandra.  Pemeriksaan itu termasuk dari proses peningkatan status pemeriksaan yang diumumkan Rabu (29/7). ”Kalau sudah masuk laporannya (ke pemeriksaan khusus), akan kami pelajari dulu,” ungkap Ali. Dia menjelaskan, tugas Jampidsus adalah mencari bukti-bukti yang mengarah pada pelanggaran lebih berat. ”Tapi, jika hanya ditemukan pelanggaran disiplin, akan dikembalikan ke (bagian, Red) pengawasan,” lanjutnya.

Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari situs KPK, Pinangki memiliki kekayaan total senilai Rp 6.838.500.000 per 2018 dengan dokumen diunggah pada 31 Agustus 2019. Asetnya berupa tanah, transportasi bergerak, dan dalam bentuk kas.

Pada 2008 Pinangki juga melaporkan kekayaannya. Waktu itu nilainya hanya Rp 2,09 miliar. Harta kekayaannya bertambah sekitar Rp 4 miliar atau lebih dari 200 persen dalam kurun waktu 10 tahun. Hal itu juga akan masuk pertimbangan Kejagung untuk mengambil tindakan bagi Pinangki.

Keterlibatan Pinangki dalam pelarian Djoko Tjandra telah dilaporkan Boyamin Saiman kepada Komisi Kejaksaan pada Jumat (25/7). Boyamin membawa bukti foto Pinangki yang diduga bertemu Djoko dan pengacaranya, Anita Kolopaking, di Kuala Lumpur, pada sekitar 2019.

Saat itu Boyamin menjelaskan bahwa pertemuan tersebut mungkin membicarakan upaya peninjauan kembali (PK) Djoko Tjandra. Meski sudah ada pemeriksaan internal, Komjak berkomitmen tetap melakukan pemeriksaan serupa untuk menindaklanjuti laporan MAKI.

Komjak sebenarnya menjadwalkan pemeriksaan Pinangki, Kamis (30/7). Namun, Ketua Komjak Barita Simanjuntak menyatakan, yang bersangkutan mangkir. Pinangki dijadwalkan hadir pada pemeriksaan pukul 09.00. ”Dia tidak memenuhi panggilan dan tidak hadir,” jelas Barita kemarin. Untuk itu, Komjak akan mengirim surat panggilan ulang pekan depan.(jpc/jpnn)

loading...