BKKBN Kalbar Diganjar Penghargaan Dari DJPB

PONTIANAK-Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalbar berhasil meraih sertifikat penghargaan Satuan Kerja (Satker) terbaik ke II terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2019 dengan pagu lebih dari Rp 35 miliar dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan RI-Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami merasa bersyukur penilaian dari DJPB akhirnya menetapkan BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai terbaik kedua di kategori pagu di atas Rp 35 miliar yang dikelola oleh KPPN Pontianak,” jelas Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Abdul Rahman, Rabu (4/3).

Ia mengatakan penghargaan yang diperoleh ini tidaklah mudah. Apa yang diraih ini, menjadi penyemangat agar di tahun depan bisa mempertahankan keberhasilan ini.

Untuk itu, kata Rahman pihaknya mohon dukungan semua pihak untuk bersama-sama bekerja untuk meraih kembali ke peringkat terbaik lagi. “Karena tidak bisa saya bekerja sendiri, apalagi saya selaku Plt, kalau tanpa didukung teman-teman semua bidang pelaksana kegiatan. Sebenarnya kunci dari keberhasilan ini adalah kerja keras dalam melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang diajukan untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Rahman juga mengucapkan terima kasih kepada mantan Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Kusmana, karena prestasi yang diraih ini juga merupakan masih dalam kepemimpinannya pada tahun 2019 yang memegang kebijakan dalam pembinaan pengelolaan keuangan.

“Saya sebenarnya hanya menerima penghargaan, ini adalah prestasinya Pak Kusmana, saya sempat japri dengan beliau mengatakan selama kepemimpinan beliau bisa mendapatkan penghargaan di tahun 2020. Saya selaku Plt dan nanti kalau ada Kaper BKKBN Kalbar definitif kami akan semaksimal mungkin untuk mempertahankan piagam ini, dan berusaha untuk menjadi juara pertama,” tegas bersemangat.

Sementara itu Kasubag Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) BKBN Kalbar Ponimin, mengatakan untuk mendapatkan penghargaan terbaik ke II pagu di atas Rp 35 miliar dari DJPB ini persaingan ketat untuk penilaian-penilaian dari beberapa indikator, untuk tahun 2019 ada 12 indikator yang harus dipenuhi yang memang untuk indikator-indikator itu pun tidak mudah. “Penilainya dengan sistem aplikasi dan otomatis, dan harus terpenuhi semua unsur-unsur yang ada di dalam indikator tersebut,” ujarnya.

Ponimin mengatakan penyerapan anggaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak juga sudah ditentukan perbulannya yang dilakukkan. “Penyerapan anggaran itu yang tinggi penilaiannya adalah 20 persen dari 100 persen dan penyerapannya harus dibarengi dengan tidak ada penyimpangan sesuai yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan atau dari keuangan berapa yang harus kita tarik, harus sudah ada kerjasama dengan kepastian di bidang-bidangnya,” ujarnya.

Dikataknnya juga di tahun 2020 sistem penilaian malah ditambah 1 poin lagi menjadi 13 indikator. “Kita berusaha untuk meningkatkan lagi kinerja di BKKBN ini, poin-poin mana yang harus kita fokus dengan yang dinilai oleh KPPNdari 13 indikator tersebut,” ujar Ponimin.(iza)

error: Content is protected !!