BPH Migas Kunjungi Pelabuhan Kijing

PANTAU PERKEMBANGAN: Kepala BPH Migas beserta rombongan saat meninjau lokasi Pelabuhan Kijing. ISTIMEWA

Bangun Jaringan Pipa Gas Trans Kalimantan

MEMPAWAH – Pemerintah Pusat terus mendorong realisasi pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan. Memantapkan persiapan tersebut, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ir M Fanshurullah Asa, MT melakukan kunjungan lapangan di Pelabuhan Kijing, Sungai Kunyit, Mempawah, Kamis (13/2) pagi.

“Kunjungan ini sebagai tindaklanjuti dari kegiatan FGD pada Desember lalu di Pontianak, tentang pembangunan jaringan pipa gas bumi trans kalimantan. Fase pertama akan dimulai bulan Juli. Nanti akan langsung diresmikan,” terang Fanshurullah Asa kepada wartawan.

Sesuai amanah Undang-undang Migas, Fanshurullah Asa menjelaskan, BPH Migas bertanggung jawab untuk pengusahaan gas bumi terhadap transmisi dan distribusi. Dan sebuah kawasan bisa dibangun apabila suplai dan kebutuhan gasnya ada. Untuk wilayah Kalimantan, potensi penggunaan gas mencapai 500 Juta Standar Kaki Kubik per Hari.

“Untuk Provinsi Kalbar saja kebutuhan diperkirakan 333 mm. Penggunaan energi berbasis gas ini lebih bersih, ramah lingkungan dan murah. Pada tahap awal ini, kita akan gunakan LNG dulu menggunakan kapal dari Bontang, Lampung atau Natuna,” tuturnya.

Untuk itu, Fanshurullah mengaku pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap kawasan yang akan dibangun jaringan pipa gas bumi di Kalbar. Salah satu titiknya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah.

“Bukan hanya untuk aktivitas KEK dan Pelabuhan Kijing saja, seluruh pembangkit PLN yang masih menggunakan BBM mesti beralih ke gas. Kebijakan ini sudah dicantumkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan keputusan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2020,” ungkapnya.

Lebih jauh, Fanshurullah mengatakan, penggunaan energi gas memiliki banyak keuntungan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Karena menggunakan gas akan lebih murah dari pada solar. Jika biaya solar itu kurang lebih 20 hingga 25 dolar USD per mmbtu, maka gas hanya 15 USD. “Bahkan, Presiden menghendaki dalam waktu 2 bulan kedepan harga gas bisa turun menjadi 6 USD per mmbtu,” sebutnya.

Disamping itu, lanjut Fanshurullah, gas dari wilayah Natuna diekspor kurang lebih sekitar 450 Juta Standar Kaki Kubik per Hari, setiap detik mengalir ke Singapura dan Malaysia. Nah, kontrak ekspornya akan habis pada 2028. Maka, Menteri ESDM memastikan akan menghentikan ekspor gas ke Singapura pada 2023 mendatang.

“Karena itu, gas tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri. Perhitungannya, ekspor dalam bentuk Migas pasti akan lebih murah dari pada impor BBM ke Indonesia. Karena harga BBM impor bisa satu setengah hingga dua kali lipat dari harga gas yang diekspor,” sebutnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mempawah menyambut baik pembangunan jaringan pipa gas bumi di wilayahnya. Menurut Bupati Erlina, penggunaan gas sangat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran operasional Pelabuhan Kijing dan KEK.

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi langkah BPH Migas untuk membangun jaringan pipa gas bumi di Pelabuhan Kijing. Karena itu, kami siap membantu dan memfasilitasi segala sesuatu untuk kelancaran pembangunan ini,” tegasnya.

Bupati Erlina berharap pembangunan jaringan pipa gas bumi di Kabupaten Mempawah dapat berjalan baik dan lancar sesuai agenda serta rencana yang telah disusun BPH Migas beserta pihak terkait lainnya. Sehingga, penggunaan energi gas yang murah dan ramah lingkungan dapat terwujud.

“Kami pasti akan mendukung apapun bentuk regulasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan jaringan pipa trans kalimantan ini. Karenanya, kami mengimbau seluruh elemen masyarakat turut mendukung kebijakan ini,” tukasnya. (wah)

Read Previous

Perhatikan Irigasi, Pupuk, Alat Pertanian dan Bibit

Read Next

Wadah Jembatani Para Pensiunan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *