BPKAD Bentuk Tim Penaksir BMD

PELATIHAN TEKNIS: Sekda Sintang, Yosepha Hasnah mengalungkan tanda pengenal peserta sebagai simbolis pembukaan pelatihan teknis Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Rabu (7/4)FOTO ISTIMEWA

SINTANG-Kabupaten Sintang belum memiliki jabatan fungsional penaksir harga barang milik daerah (BMD). Akibatnya, BMD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak dapat dikelola dengan optimal, serta membebani keuangan daerah untuk biaya perawatan, Rabu (7/4).

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Sintang, Joni Sianturi saat menyampaikan kata sambutan dalam pelatihan teknis Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Rabu (7/4). Katanya, barang milik daerah yang sudah rusak berat sangat mendesak untuk dilakukan penjualan dan penghapusan. Baik berupa kendaraan dinas maupun barang inventaris lainnya.

“Kami menaksir, sekitar 5,7 miliar yang merupakan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar dan direkomendasikan untuk dilakukan penghapusan. Banyak juga OPD yang mengusulkan untuk penjualan barang milik daerah yang sudah tidak memiliki nilai manfaat, yang hanya membebani biaya pemeliharaan,” ucap Joni.

Belum adanya jabatan fungsional penilai BMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sintang, menurutnya mempersulit pelaksanaan tugas pemanfaatan dan pemindahtanganan penjualan khusus barang milik daerah selain tanah dan bangunan. “Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan barang milik daerah, untuk jangka pendek ini, kita akan membentuk tim penaksir barang milik daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Pelatihan teknis ini adalah pendahuluan, guna memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tepat dan terukur dalam pengelolaan BMD. Khususnya dalam hal penilaian atau penaksiran barang milik daerah selain tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

“Kami ingin mempersiapkan personil dalam rangka pembentukan tim penaksir harga barang milik daerah. Kami juga ingin mempercepat dan menghemat anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penilaian barang milik daerah selain tanah dan bangunan. Dengan menggunakan tim penaksir harga barang sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Joni. Dengan dibentuknya tim penaksir, ia berharap pengelolaan BMD di lingkungan Pemkab Sintang dapat dioptimalkan.

Dua pemateri dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak dihadirkan. Pelatihan teknis ini juga diikuti oleh 52 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dan PDAM Tirta Senentang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah berharap pelatihan teknis tersebut mampu memberikan pemahaman yang tepat dan terukur dalam pengelolaan BMD. Khususnya terkait dengan penaksiran barang milik daerah selain tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD.

Hasnah menilai, pengelolaan BMD merupakan suatu tugas yang tidak sederhana. Karena melewati banyak tahap. Mulai dari penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, penganggaran, pengadaan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan sampai dengan penghapusan dari daftar BMD.

“Proses panjang yang melintasi tahun anggaran. Sehingga dibutuhkan kecermatan, kesabaran dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih dan kebanggaan yang tinggi atas kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mengelola barang milik daerah,” pungkasnya. (ris)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!