BPKP : Gubernur pun Harus Dikawal

TAMU REDAKSI: Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat berkunjung Ke Redaksi Pontianak Post, Selasa(18/2). HARYADI/PONTIANAKPOST

PONTIANAK – Badan Pengawasan Keuagan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat melakukan kunjungan ke Harian Pontianak Post, di Gedung Graha Pena Pontianak, Selasa (18/2). Kedatangan BPKP Kalbar, dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Dikdik Sadikin. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Direktur Pontianak Post, Salman Busrah.

Pertemuan yang berlangsung di meja bundar ruang redaksi tersebut, mendiskusikan sejumlah hal berkaitan dengan peran BPKP bagi pembangunan daerah, khususnya di Kalbar. Didik Sadikin menyatakan, BPKP punya peran dalam mengawal keuangan dan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, dari mulai perencanaan, penganggaran, pengelolaan hingga pada pertanggungjawaban.

BPKP menurutnya punya peran yang berbeda dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meski keduanya saling terkait dalam menjaga anggaran negara. BPK menurutnya merupakan auditor eksternal, sementar BPKP auditor internal. “Ibaratnya BPKP itu dosen pembimbing, dan BPK itu dosen pengujinya,” jelas Dikdik.

Namun begitu, sinergi antara BPK dan BPKP menjadi penting, karena temuan BPK harus dapat ditindaklanjuti dan tidak berulang pada tahun berikutnya. Pihaknya menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam hal efektivitas anggaran. Upaya yang dilakukan, kata dia, akan lebih ditekankan melalui upaya preventif. “Kami utamakan upaya preventif. Jangan sampai ada semacam penindakan,” kata dia.

Lebih jauh dia menjelaskan, BPKP punya peran dalam pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara serta pembangunan nasional.

BPKP juga memiliki peran pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Dalam diskusi tersebut, Dikdik juga mengomentari kepemimpinan Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam membangun provinsi ini. Menurutnya, Sutarmidji punya kebijakan pembangunan yang out of the box, yang tidak hanya punya keunggulan, tetapi juga memiliki potensi terjadinya kekeliruan dalam menjalankankan kebijakan. Karena itu, potensi kekeliruan tersebut harus diantisipasi dengan pengawasan yang ketat.

“Beliau ini (gubernur, red) juga harus dikawal. Karena kadang mereka yang out of the box itu melanggar aturan berlaku yang dirasa membelenggu. Jangan sampai nanti ada proses yang menyalahi aturan. Karena itulah kami menjaga hal itu,” jelas dia. (sti)

loading...