Buntut Lelang Online, Pokja Puskesmas Tekarang Rp5,8 M Terancam di PTUN-kan

Ilustrasi: Radar Malang/JPG

PONTIANAK–Direktur PT. Atiqah Ramadhan Sejahtera (ARS), Muhammad Raul yang memprotes keras proyek pelelangan fisik melalui sistem LPSE Pembangunan Gedung  Puskesmas Tekarang, Kabupaten Sambas dari APBD Sambas senilai Rp5,8 Miliar berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika jawaban  Pokja (Kelompok Kerja) tidak memuaskan.

“Besok (hari ini) masa sanggah alias jawaban dari Pokja. Jika keberatan kami tidak digubris, maka bakalan kami
lanjutkan ke Pengadilan,” ujarnya didampingi Andy (pihak diberi kuasa) di Pontianak.

Menurut dia ada beberapa hal rancu yang menjadi pertanyaan penyedia jasa (penawar proyek). Pertama mengenai referensi tenaga personil manajerial dinyatakan  bahwa posisi dan keahlian dapat dilihat disistem LPJK dan apabila Pokja meragukan mengenai pengalaman, harusnya Pokja melakukan proses klarifikasi dan  verifikasi ke sana. “Sepegetahuan kami, belum dilakukan,” ucapnya.

Selanjutnya, mengenai manajer keuangan dengan pendidikan starata-1 dibolehkan mempergunakan ijasah apa saja, asal memiliki ketrampilan manajerial keuangan  sesuai opoeraturan permen dan UU nomor 14 tahun 2020. “Ini juga akan kami pertanyakan,” katanya.

Lebih lanjutnya penyedia jasa juga mempertanyakan hanya dalam waktu 1 hari yaitu tanggal 6 Juli 2020, Pokja ternyata mampu melakukan evaluasi perusahaan dalam  satu hari saja. Padahal lazimnya Pokja di tempat lain butuh waktu dengan banyak melalukan klarifikasi dan evaluasi ke sana kemarin. Aan anehnya juga perusahaan  pemenang dari nilai penawaran yakni nomor 8 terakhir sudah dinyatakan lolos evaluasi. Sementara 7 perusahaan lain sudah dinyatakan gugur.

Andy melanjutkan untuk hal terakhir yakni PT. ARS akan melakukan gugatan ke PTUN di Pontianak untuk menilai sejauh mana keabsahan Pokja dalam menetapkkan  pemenangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Supriado salah satu Pokja pelelangan LPSE proyek pelelangan fisik dengan sistem LPSE berupa Pembangunan Gedung Puskesmas Tekarang,  Kabupaten Sambas dari APBD Sambas senilai Rp5,8 Miliar tidak menjawab penuh mengenai poin-poin protes PT. ARS. Dia hanya menjawab bahwa ada masa sanggah.

“Nanti silahkan ajukan keberatan di masa sanggah. Nanti akan saya jelaskan terperinci. Silahkan ajukan keberatan di masa sanggah,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr. Fattah Maryuniani dihubungi sebagai upaya konfirmasi hanya menjawab kalau mau protes bukannya ke  Dinas Kesehatan langsung tetapi ke Pokja (Kelompok Kerja) atau panitia pelelangan.

“Aku justru gak faham lelang kok diarahkan ke siapa..and (dan) gak paham  lagi kalau nuduh kadis yang arahkan. pokja satupun gak tahu siapa and pemborongnya yang ikut pun tak kenal siapa mereka,” katanya.

“Pokja pun tak tahu siapa-siapa,” timpal Fattah.Katanya Regulasi lelang adalah Kadiskes sebagai PA menujuk KPA sebagai pelaksana. Selanjutnya KPA menunjuk PPK secara tekhnis untuk urus  keperluan tender. Berkas dan lain-lain diserahkan kepada Pokja sebagai penanggung jawab lelang pekerjaan. “Kalau ada hal yang gak betul dengan proses lelang silahkan ajukan ke pokja,” ujarnya.(den)

error: Content is protected !!