Bupati akan Tertibkan Bangunan

DITERTIBKAN: Sejumlah bangunan tampak dari ketinggian di pusat Kota Sukadana. Banyak di antara bangunan tersebut yang berdiri bahkan belum bersertifikat hingga IMB, sehingga akan segera ditertibkan pemerintah. WWW.INDOPLACES.COM

Demi Genjot PAD

SUKADANA – Bupati Kayong Utara Citra Duani mengatakan bahwa  pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara saat ini akan menerapkan rencana detail tata ruang Sukadana. Salah satunya dengan menertibkan keberadaan sejumlah bangunan di kabupaten ini lantaran sebagian besar belum bersertifikat hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Sebagian besar,  berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kayong Utara,  yang memiliki tanah dan bangunana tidak ada (sampai) 30 persen yang bersertifikat, yang memiliki IMB tidak sampai 20 persen.  Bagaimana kita mau meningkatkan PAD?” ungkap Bupati.

Selain itu, dalam membangun, menurut dia, seharusnya antara bangunan dengan parit jaraknya setidaknya 10 meter. Artinya, dia menambahkan, di bawah jarak tersebut, tidak boleh ada bangunan di atasnya. Maka dari itu, pemerintah, menurut dia, akan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud dia yakni dalam membangun sebaiknya, pemilik bangunan dapat mengurus terlebih dahulu surat menyuratnya, termasuk IMB.

“Terus bagaimana dengan yang sudah dibangun? yang sudah dibangun nanti kita adakan pemutihan. Makanya regulasinya dengan cara tata ruang, itu bukan hanya sebatas kita menertibkan, tetapi kita mendongkrak PAD Kayong Utara. Jadi mereka aman, kalau sudah bersertifikat dan IMB,” sebutnya.

Bupati mengatakan,  jika ada pemilik bangunan yang tidak terima dengan penertiban tersebut, tentu ini menjadi tantangan buat pemerintahannya. Untuk menghadapi persoalan itu, mereka tentunya harus melakukan dengan cara persuasif kepada masyarakat. Dia memisalkan bagaimana Pemerintah Kota Pontianak berhasil melakukannya, maka bukan mustahil di Kayong Utara juga bisa.

“Dalam melakukan penertiban tentunya kita tidak melakukan serta merta. Tentunya ada pemberitahuan dan pendekatan terlebih dahulu bahwa kita sudah membuat rencana tata ruang, dengan regulasinya, rencana detail tata ruang. Ini tujuannya untuk menata kota, dan saluran air tidak boleh ditutup,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Ripa’I, mengatakan, dalam hal ini desa akan berkoordinasi bersama pimpinan dan masyarakat dalam melakukan penertiban bangunana di atas parit. Bahkan ia memastikan, untuk merealisasi keinginan Bupati, pemerintah desa telah terlebih dahulu melakukan sosialisasi.

“Yang akan dilakukan penertiban sepanjang jalan Provinsi, yang ada di Kota Sukadana ini. Sehingga jika ada warga yang meminta ganti rugi bangunan, tentunya harus penjelasan terlebih dahulu,” jelasnya

Untuk saat ini, menurut dia, masih dalam tahap sosialisasi. Sebab apa yang mereka lakukan ini merupakan bagian dari langkah awal dalam memperlancar saluran air. Walau hal ini diperkirakan dia akan menjadi benturan antara pemerintah dan masyarakat.

“Jadi kalau saya pantau dalam satu minggu ini kalau hujan sedikit saja,  air sudah menggenang dan menghambat.  Sehingga air ditutup oleh bangunan dan ini merupkan kebijakaan Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada desa,” lanjutnya.  (dan)

loading...