Bupati Berharap Usulan Diterima Pusat

RAPAT: Pemkab Landak menggelar rapat bersama Kementerian ATR/BPN RI di Pontianak, Kamis (3/12) lalu terkait verifikasi dan validasi Luas Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Landak. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

Pemkab Verifikasi dan Validasi Luas Baku Sawah

NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa berharap usulan Luas Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Landak dapat diterima Pemerintah Pusat. Usulan itu mereka sampaikan dalam rapat antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak bersama Kementrian ATR/BPN terkait verifikasi dan validasi LBS di Kabupaten Landak, 3 – 4 Desember lalu di Kota Pontianak.

Dalam pertemuan itu diungkapkan bahwa Kabupaten Landak saat ini terdapat 26.670 hektare LBS yang sudah terverifikasi dan validasi. Tersebutkan sejak 2019, LBS Kabupaten Landak yang sudah diverifikasi dan validasi seluas 25.639,10 hektare dan tahun 2020 LBS yang sudah verifikasi dan validasi lagi seluas 1.030,9 hektare.

Dalam rapat tersebut Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Kabupaten Landak mengajukan usulan LBS seluas 2.772 hektare kepada Kementrian ATR BPN, untuk dilakukan verifikasi dan validasi LBS untuk penambahan pada 2021.

Bupati Karolin Margret Natasa berharap usulan tersebut dapat diterima, terutama oleh Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementrian ATR/BPN.

“Kami mengusulkan tambahan Luas Baku Sawah (LBS) seluas 2.772 hektare berdasarkan hasil verifikasi yang kami lakukan di lapangan. Kondisi faktual Luas Baku Sawah (LBS) akan mempengaruhi alokasi anggaran pertanian untuk Kabupaten Landak,” ungkap Bupati di Kota Pontianak, Minggu (6/11).

Lebih lanjut Bupati berharap agar masyarakat dapat turut serta membantu pemeritah dalam melakukan verifikasi dan validasi usulan LBS, karena dengan adanya verifikasi dan validasi tersebut bantuan dari pemerintah akan lebih mudah didapat dan disalurkan.

“Saya meminta masyarakat dapat mendukung program ini karena memudahkan pemerintah memberikan bantuan seperti alokasi pupuk subsidi, kondisi saat ini lahan sawah banyak yang belum terverifikasi sehingga para petani mengeluhkan adanya kekurangan pupuk subsidi. Kami berupaya merespons dimulai dengan pendataan yang lebih baik,” terang Karolin. (mif)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!