Bupati Ingatkan Kepala OPD

MENERIMA: Bupati Mempawah, Erlina saat menerima Tim Monitoring dan Evaluasi Korsupgah KPK. WAHYU/PONTIANAKPOST

Terima Kunjungan Tim Korsupgah KPK

MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten Mempawah mendapatkan kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Korsupgah KPK. Kedatangan tim lembaga antirasuah dalam rangka pelaksanaan program monitoring center for prevention (MCP) itu diterima Bupati Mempawah, Erlina di Aula Kantor Bupati Mempawah, kemarin.

“Tim Korsupgah KPK akan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan korupsi melalui program MCP yang meliputi 8 aspek intervensi tata kelola pemerintahan,” terang Erlina.

Delapan aspek dimaksud, ungkap dia, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, kapabilitas APIP, pengelolaan manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

“Maka saya ingatkan Kepala OPD yang menangani 8 area intervensi ini agar bersungguh-sungguh, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi saja,” pesannya mengingatkan.

Namun, menurut Erlina, yang takalah pentingnya sub indikator dapat diterapkan dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing OPD. Sehingga, tercipta ASN Pemerintah Kabupaten Mempawah yang berintegritas dan bebas KKN.

“Semua ini sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Mempawah,” tegasnya.

Terkait bebas KKN, Erlina mengingatkan jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah agar senantiasa mengupdate aturan pemerintahan. Agar, setiap kegiatan yang dilaksanakan senantiasa mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Setiap kegiatan yang berhubungan dengan Covid-19, selalu perhatikan aturan dan ketentuannya. Kita harus antisipasi agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” ujarnya.

Untuk itu, Erlina memberikan apresiasi kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Korsupgah KPK yang telah memberikan asistensi dan pendampingan bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih optimal.

“Terima kasih atas masukan-masukan, saran dan pendapat yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah. Apa yang telah disampaikan, pastinya akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa mendatang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kombes Pol Didik Agung Widjanarko menyampaikan hingga tahun 2019 terdapat kurang lebih 140 kepala daerah yang terlibat dalam pemeriksaan tipikor di Kantor KPK.

“Paling banyak Anggota DPR dan DPRD. Makanya, kita ingatkan untuk rekan-rekan semua,” kata Didik.

Dalam pemaparannya, Didik pun menampilkan sejumlah foto tersangka kasus tipikor yang telah ditangani KPK. Mulai dari pejabat setingkat menteri, pentolan-pentolan parpol, hingga para pejabat daerah. Karenanya, dia mewanti-wanti agar stakeholder di Pemkab Mempawah jangan sampai terjerat korupsi.

“Jangan sampai wajah kita ada disitu. Dan hari ini (kemarin) bertambah satu orang lagi (Menteri KKP),” ungkapnya.

Masih dalam pemaparannya, Didik mengungkapkan data statistik penanganan kasus tipikor yang dilakukan KPK di tahun 2019. Tindak penyuapan menjadi kasus yang paling banyak terjadi dengan jumlah 661 perkara.

“Korupsi ini seperti fenomena gunung es. Kelihatannya saja ada 661 kasus, namun nyatanya pasti lebih banyak sekali,” pendapatnya.

“Selain penyuapan, kasus pengadaan barang dan jasa ditemukan sebanyak 205 perkara, kemudian penyalahgunaan anggaran sebanyak 48 perkara, TPPU dengan 34 perkara, pungutan atau pemerasan sebanyak 26 perkara, perizinan sebanyak 23 perkara, dan merintangi proses KPK sebanyak 10 perkara,” tambahnya mengakhiri.(wah)

 

error: Content is protected !!