Bupati Tekankan Formulasi Atasi Peningkatan Covid

Pimpin Rapat: Bupati Mempawah Hj Erlina saat memimpin rakoor Satgas Covid-19. Rapat tersebut sebagai upaya untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanganan dan penanggulangan cepat Covid-19 di masa mendatang Istimewa

MEMPAWAH – Memperhatikan trend penyebaran kasus positif Covid-19 yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Penanggulangan Cepat Covid-19. Rakoor dipimpin Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH, Kamis (3/12) di Aula Kantor Bupati Mempawah. Selain Bupati yang juga Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mempawah, Rakoor juga dihadiri Dandim Mempawah, Kapolres Mempawah, Sekda Pemkab Mempawah, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah beserta para relawan Satgas Covid-19 Kabupaten Mempawah.

“Sampai hari ini, pandemi Covid-19 di dunia, nasional termasuk di Kabupaten Mempawah belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir,” kata Erlina. Erlina menilai, Satgas Covid-19 Kabupaten Mempawah telah melakukan berbagai langkah strategis untuk penanggulangan dan penanganan cepat virus corona. Termasuk dengan merealisasikan sejumlah program kerja secara maksimal. “Namun, realita di lapangan menunjukan trend kasus positif Covid-19 di Kabupaten Mempawah semakin meningkat hingga November lalu,” sesalnya.

Karena itu, Bupati menilai pentingnya pelaksanaan rakoor sebagai upaya untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanganan dan penanggulangan cepat Covid-19 dimasa mendatang. Dengan harapan, kasus positif Covid-19 di Kabupaten Mempawah dapat diminimalisir. “Dengan rakoor ini, kita dapat merumuskan langkah dan kebijakan strategis untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Sehingga Kabupaten Mempawah akan kembali ke zona hijau,” harapnya.

“Dan urgensi dari rakoor ini adalah mendapatkan formulasi yang tepat untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Kita semua harus selalu berkomitmen untuk lebih serius melakukan penanganan cepat terhadap virus corona,” tegasnya. Sementara itu, Asisten II Setda Pemkab Mempawah, Drs Rochmat Effendi melaporkan hingga 2 Desember 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Mempawah sebanyak 248 kasus.

“Rinciannya, 189 orang dinyatakan sembuh, 53 kasus aktif dan 6 orang meninggal dunia. Saat ini, Kabupaten Mempawah berada di zona kuning dengan skor 2,65 dan berada di urutan ke-6 dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar,” bebernya. Kemudian, Rochmat melaporkan grafik kasus aktif di tingkat kecamatan di Kabupaten Mempawah. Kecamatan Mempawah Hilir sebanyak 26 kasus, Sungai Kunyit 3 kasus, Mempawah Timur 4 kasus, Toho 3 kasus, Anjongan 2 kasus, Sungai Pinyuh 6 kasus, Segedong 1 kasus dan Jongkat 8 kasus serta Sadaniang 0 kasus.

“Jika kita zonasikan, maka Kecamatan Mempawah Hilir masuk zona merah, Kecamatan Jongkat di zona orange, Kecamatan Sungai Pinyuh di zona kuning, serta kecamatan lainnya zona hijau,” jelasnya. Masih dalam kesempatan itu, Rochmat menganalisa beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Mempawah. Yakni, menurunnya kegiatan operasional disetiap level baik kabupaten, kecamatan dan desa.  “Padahal sejak Maret-Mei, kegiatan operasional dilakukan secara masif dan menyeluruh mulai dari kabupaten hingga RT/RW di Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

Faktor lain, timpal dia, masih banyak masyarakat yang mengabaikan protap kesehatan dan kurang disiplin dalam menerapkan gerakan pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun (3M). “Dan faktanya masih banyak sekali masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti pesta perkawinan, pertemuan, rapat dan lainnya. Bahkan sampai bulan Desember masih banyak yang menggelar pesta dan acara,” sesalnya.

Tak hanya itu, masih menurut Rochmat, faktor lainnya disebabkan kurangnya penerapan protap kesehatan dalam kegiatan ekonomi maupun ibadah. Diperburuk pula dengan sikap kurang patuhnya masyarakat terhadap berbagai regulasi yang dibuat pemerintah dalam upaya penanggulangan dan penanganan cepat Covid-19. “Penegakan hukum berupa sanksi kepada pelanggar protap kesehatan masih rendah. Sehingga banyak pelanggaran di masyarakat. Sesuai Perbup 50 tahun 2020, memang sanksi terhadap pelanggar hanya berupa teguran lisan, tertulis, kerja sosial hingga denda uang Rp 100 ribu,” pungkasnya.(wah)

error: Content is protected !!