Oknum Guru Cabuli Siswa dengan Cara tak Wajar

GURU CABUL: Tersangka oknum guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Ketapang yang mencabuli siswanya saat diwawancarai oleh awak media di Mapolres Ketapang, kemarin (30/8). AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

KETAPANG – Oknum guru di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Ketapang ditangkap polisi karena mencabuli muridnya. Saat melakukan aksinya, guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini melakukan aksinya dengan cara yang tidak wajar. Pelaku hanya menggesekkan kemaluannya pada bagian telapak kaki korban.

Pelaku ditangkap di rumahnya di Kelurahan Mulia Baru pada Selasa (27/8) lalu, sekitar pukul 18.00 WIB. Pelaku tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, karena mengakui kesalahannya. Namun, pelaku tidak mengakui jika ada 10 siswa yang dia cabuli. “Korban cuma dua orang, yang lain-lain itu hanya prasangka saja,” kata HI saat ditemui di Mapolres Ketapang, kemarin (30/8).

Dia tak memungkiri telah mencabuli siswanya, namun hanya dua siswa laki-laki saja. Salah satunya, diakui dia bernama KP (13), yang melaporkan HI ke polisi. “Saya juga tidak tahu kenapa begitu. Yang jelas soal pengakuan saya berikan dalam keadaan tidak sehat. Saya memang dimintai mencocokkan laporan korban dengan pengakuan saya,” jelasnya.

Pelaku mengaku melakukan aksi tak senonohnya tersebut sekitar 4 tahun lalu. Namun, dia mengaku sudah berhenti melakukannya, karena merasa jika perbuatannya itu salah. Pelaku juga tidak mengerti mengapa korban baru melaporkannya sekarang. “Saya menyesal, makanya saya berhenti melakukannya sejak beberapa tahun belakangan, hanya saja korban sering datangi saya dan minta uang, namun saya selalu menghindar,” ungkapnya.

Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto, mengatakan, penangkapan oknum guru PNS tersebut berdasarkan laporan korban, KP. Korban yang saat ini merupakan mantan murid pelaku, mengaku kepada mereka, telah dicabuli sejak beberapa tahun lalu. “Kejadian ini terungkap setelah orangtua KP melaporkan ke Polres. Dari laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan. Setelah dianggap cukup alat bukti tersangka kemudian kita amankan pada Selasa (287/8),” kata Eko.

Eko menjelaskan, tersangka merupakan seorang oknum guru berstatus PNS di satu di antara Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Delta Pawan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku kepada mereka telah melakukan tindakan tak senonohnya pertama kali pada tahun 2015. Saat itu, menurut mantan Kasat Reskrim Polres Sambas tersebut bahwa korban masih duduk di kelas IV SDN di tempat pelaku mengajar.

Menurut pengakuan korban kepada merekka, pelaku berulang kali melakukan hal tersebut di sekolah. “Awal kejadian tahun 2015 dan kejadian ini berulang-ulang kali dilakukan sampai korban tamat dari sekolah. Bahkan pada tanggal 25 Agustus 2019 tersangka kembali melakukan hal serupa kepada korban,” terangnya.

Tersangka pertama kali melakukan aksinya terhadap KP, menurut pengakuan yang diperoleh anggotanya, dengan modus mengajak korban ke ruangan kepala sekolah untuk mencoba sepatu. Saat duduk berhadapan tersebut, menurut Kasat Reskrim bahwa tersangka mengangkat kaki kiri korban dan menekankan ke bagian alat vital pelaku. Tak hanya di situ, masih menurut Kasat Reskrim lagi bahwa pelaku juga membuka celananya dan menggesek-gesekkan kaki korban ke kelamin pelaku.

Agar korban tidak bercerita kepada siapapun, tetelah melakukan aksinya, dari penuturan yang dia dapatkan bahwa tersangka memberi uang bahkan handphone kepada korban. “Kasus pencabulan yang dilakukan tersangka ini terbilang aneh dan baru kali ini kami tangani. Pelaku ini seperti adanya kelain seksual, lantaran melampiaskan nafsunya dengan menempelkan alat vitalnya ke sela jari kaki korbannya dan bukan kepada bagian lain,” ungkap Eko.

Menurut Eko, berdasarkan hasil penyelidikan, sampai saat ini setidaknya ada 10 siswa yang menjadi korban HI. Di antaranya, sebut dia, KP, R, D, Y, D, E, D, W, S, dan SG. Mereka semua dipastikan dia merupakan siswa di tempat pelaku mengajar. “Pelaku kita persangkakan melanggar pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 82 jo 76 d dan atau pasal 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun penjara,” pungkasnya. (afi)

Read Previous

Seragam Sekolah Hangus, Ines dan Meti Butuh Bantuan

Read Next

PLN Siap Dukung Era Kendaraan Listrik

Tinggalkan Balasan

Most Popular