Cashless Masih Temukan Kendala, Pembayaran BBM di SPBU bisa Tunai dan Non Tunai

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan pemberlakuan pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU pada tahap pertama menggunakan sistem non tunai masih dalam tahap evaluasi. Dari hasil pantauan bersama pihak terkait di lapangan. Masih terdapat kendala, sehingga diputuskan dalam pembelian BBM bisa digunakan tunai dan non tunai.

“Aturan pembayaran non tunai inikan masih dalam tahap evaluasi. Di gelombang pertama pemberlakuannya hanya di hari Minggu saja. Itupun kami lihat lagi kondisi di lapangannya,” kata Wali Kota Pontianak kepada Pontianak Post, Rabu (4/9).

Edi melanjutkan, tiap aturan yang dibuat sudah pasti ada pro dan kontra. Sama dengan kebijakan non tunai pembayaran BBM di SPBU ini, pada tahap pertama, cukup banyak mendapat keluhan masyarakat.

Hasil evaluasi di lapanganpun lanjut dia masih terdapat kendala dalam penerapannya. Sehingga diputuskan aturan pembelian SPBU bisa menggunakan tunai dan non tunai.

Diberlakukan dua aturan itu lanjut Edi sebagai upaya pengenalan kepada masyarakat, bahwa pembelian BBM ke depan juga bisa dilakukan dengan non tunai. Namun bagi masyarakat yang membeli BBM tunai akan tetap dilayani oleh petugas SPBU.

“Keputusan Wali Kota Pontianak dengan pemberlakuan pembayaran tunai dan non tunai pengisian BBM di SPBU Pontianak menurut saya sudah tepat. Masyarakat kita belum sepenuhnya siap dengan program cashless,” kata Anggota DPRD Pontianak, M Yuli Armanysah.

Dituturkan dia, sejak pemberlakuan tahapan pertama non tunai dilakukan di SPBU Minggu kemarin, dirinya banyak mendapat keluhan masyarakat. Rerata mengeluh. Bahkan asa hang putar arah dan memilih mengisi di eceran.

Apa yang terjadi menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya siap menerima aturan ini. Sosialisasi yang dilakukan Pertamina dianggap dia juga tidak maksimal.

Seingat dia dulu, pemberlakuan pembelian BBM non tunai sudah dilakukan. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Bahkan kini semua SPBU kembali lagi dengan sistem tunai. “Itu menansakan bahwa masyarakat belum siap,” ungkapnya.

Jika Pontianak belum mampu, kenapa mesti dipaksa. Sama saja buat gaya-gayaan dengan menyandang nama smart city. Padahal yang terjadi di lapangan belum semua masyarakat mampu menerima aturan ini. “Kebijakan ini mesti dipertimbangkan. Kalau ujungnya cuma menyusahkan masyarakat buat apa,” tegasnya.(iza)

Read Previous

Demokrat Bakal Pecat Suryadman Gidot

Read Next

Bilal langsung diperiksa oleh Dokter

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *