Cegah Covid-19 Gelombang Tiga, Dewan Kalbar Dukung Kebijakan Pusat

Dewan Kalbar mendukung kebijakan PPKM level 3 mencegah liburan Nataru terjadi penumpukan masyarakat sehingga rentan memunculkan Covid-19. (IST)

PONTIANAK–Pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan bakalan kembali menerapkan PPKM Level 3 secara nasional pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang. Upaya tersebut dilakukan demi mencegah penumpukan masyarakat saat Liburan Perayaan Natal dan Tahun baru (Nataru) 2022. Sehingga rentan memunculkan sebaran Covid-19 pada gelombang ketiga.

Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Edy R Yacoeb mendukung penuh kebijakan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 termasuk bakalan diberlakukan di Kalbar.

“Jelas saja kami mendukung, karena demi kesehatan masyarakat juga. Tentunya juga sudah ada pertimbangan teknis terutama menekan angka penularan Covid-19 selama libur Nataru. Jangan sampai kasus kasus Covid-19 baru muncul kembali, ” ucap dia.

Mantan Wakil Walikota Singkawang ini menyampaikan bahwa saat ini kondisi kasus-kasus terkait Covid-19 di Kalbar sudah melandai dan sedikit tenang. Makanya pemerintah daerah juga diminta mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Sebab terkendalinya Covid-19, selain tidak akan menyebabkan penumpukan pasien di area rumah sakit dan tempat lain, juga tidak ada cerita nyawa bakalan mudah melayang

“Intinya sekarang kita sudah sedikit tenang. Pergerakan perekonomian masyarakat juga sudah pelan-pelan pulih. Makanya, tidak salah juga kita mengikuti anjuran pemerintah. Demi kebaikan bersama dan kesehatan masyarakat khususnya,” tukasnya.

Diterapkannya kembali PPKM Level 3 selama Nataru, kemungkinan bakalan ada pembatasan tetapi sifatnya tidak ketat dan sesuai aturan Inmendagri.

“Mungkin saja untuk pegawai bisa cuti, atau masyarakat membatasi pergerakannya memaksakan liburan nataru,” tukasnya.

Beberapa hari sebelumnya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mengatur, pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) , Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan karyawan swasta selama periode libur Nataru.

“Imbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda cuti setelah libur Nataru,” demikian bunyi imbauan sebagaimana tertuang dalam Inmendagri 62/2021 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, kemarin.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tidak melakukan mudik sepanjang hari libur Nataru. Jika terdapat pelanggaran, maka pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

“Imbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak,” tulis Tito.

Pemerintah juga akan mengetatkan pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru. Bahkan, akan melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tiga tempat. Pertama, gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021. Kedua tempat perbelanjaan. Ketiga, tempat wisata lokal. “Hal ini dilakukan dengan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3,” tutup Tito. (den)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!