Cegah Covid-19, Sebaiknya Nataru di Rumah

Foto Ilustrasi : Sebaiknya perayaan Nataru di rumah saja.

PONTIANAK – Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 sebentar akan akan dinimakti masyarakat Kalimantan Barat. Tentunya harapan mudik atau kembali ke kampung halaman menjadi salah satu tujuannya. Hanya saja Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatur poin pelarangan mudik.

“Jika memang demikian, hendaknya dipatuhi masyarakat. Tidak salah kita merayakan Nataru di rumah berkumpul bersama keluarga,” kata Syarif Amin Muhammad, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat baru-baru ini.

Menurut dia bahwa Inmendagri sendiri sesungguhnya adalah pedoman untuk mencegah penularan Covid-19 selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Selama periode yang ditetapkan pada 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, para kepala daerah sudah diminta pusat mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga tingkat RT.

“Ini bagus saya pikir. Demi kesehatan masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.

Menindaklanjuti anjuran pemerintah pusat memang sebaiknya seluruh elemen pemangku kebijakan daerah mulai sosialisasikan peniadaan mudik Nataru kepada seluruh masyarakat. Kabarnya jika tidak dilakukan ancaman sanksi pun akan diterapkan bila masih nekat mudik.

“Apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian dikutipnya dari Inmendagri dimaksud.

Politisi Nasdem ini menambahkan pemerintan membuat kebijakan tersebut, pastinya karena memang demi menjaga masyarakat Indonesia dan Kalbar. Diharapkan imbauan tidak berpergian dapat dipatuhi.

Pun, kepada masyarakat diminta tidak pulang kampung atau mudik dengan tujuan tidak primer, tidak penting atau tidak mendesak.

“Sekarang kan sudah ada teknologi canggih. Bisa ucapkan nataru pakai gadget dan bisa tatap muka lagi. Jadi saya pikir, menjaga dan mencegah adalah lebih baik,” tukasnya.

Selain itu, dia juga meminta arus masuk Pekerja Migran Indonesia selama Nataru terus dilakukan pengetatan. Masalahnya kebijakan tersebut juga sudah sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Itu aturan yang tertuang dalam Inmendagri tersebut. (den)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!