Cegah Wajib Pajak Curang Laporkan SPT

bps
DISKUSI: Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Farid Bachtiar, Kepala Bidang PEP Wicaksono dan Kepala Kanwil BPS Provinsi Kalbar Pitono sedang berdiskusi mengenai data. IST

Kanwil DJP dan BPS Sinkronisasi Data 

PONTIANAK—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar mengintensifkan pertukaran dan penggunaan data bersama.

“Data yang ada di BPS akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan penggalian potensi perpajakan. Seperti data tentang omzet dalam kegiatan usaha,” kata Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Farid Bachtiar saat bersilaturahmi ke Kanwil BPS, Rabu (16/10). Kakanwil DJP Kalimantan Barat beserta staf ditemui Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat Pitono.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk lebih mempererat kerjasama yang sudah dilaksanakan selama ini. Kerjasama yang dilakukan akan lebih diintensifkan dengan pertukaran dan penggunaan data bersama.
Selain itu, Farid juga mengutarakan bahwa dengan adanya PP 23 Tahun 2018 diindikasikan masih banyak wajib pajak yang menyampaikan data di SPT Tahunan kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan data dari BPS, akan dapat disandingkan sehingga bisa menjadi bahan untuk penggalian potensi pajak.

Kepala BPS menyampaikan bahwa saat ini data BPS sudah dipublish dan dapat diunduh secara gratis dari internet. Data yang disajikan BPS saat ini juga menyajikan data statistik potensi desa (Podes).

“Data potensi desa ini bisa dimanfaatkan untuk bahan analisis ekonomi dan sosial yang ada kaitannya dengan perpajakan,” kata Pitono. Ini akan sangat membantu karena data yang ada di BPS adalah data sektoral dan data dasar yang telah diolah menjadi informasi yang lebih spesifik. (r/*)

loading...