Daerah Butuh OJK

Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat bisa dijadikan tempat bertanya dan mengadu masyarakat terkait usaha jasa keuangan berpotensi merugikan dan beroperasi di Kalimantan Barat.

Awal tahun 2020, ramai suara politisi senayan (DPR RI) meminta dibubarkannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaanya dianggap sebagian, belum bisa menuntaskan permasalahan besar seputar industri keuangan Republik Indonesia.  Kasus gagal bayar PT.Asuransi Jiwasraya (Persero), AJB Bumiputera 1912, PT.Asabri (Persero), PT.Taspen (Persero), dan PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah pekerjaaan rumah yang masih berserakan.  Seiring waktu, tugas pokok OJK mengatur, mengawasi kegiatan jasa keuangan teryata masih dibutuhkan masyarakat di daerah ?

Deny Hamdani, Pontianak

Wajah Arif (37) tahun tampak murung. Tak ada raut senyum manis, meski sahabat dekatnya tengah menyapa. Pria berbadan tinggi kurus ini, hanya menjawab sekenanya saja. Kerutan di mukanya memperlihatkan kegusaran. Usut punya usut, ternyata Arif tengah dipusingkan banyaknya deringan telpon masuk. Datangnya dari pihak leasing, terkait tagihan kendaraan roda dua, yang sudah jatuh tempo.

Kepala OJK Provinsi Kalbar, Moch. Riezky Fajar Purnomo

Sambil mengepul asap rokok filter dari merek terkenal, Arif duduk di pojokan. Secangkir kopi pahit dan dua buah pisang goreng, belum habis dilahapnya. Padahal sejak pagi hingga siang hari, dia sudah berada di warkop yang terletak di kawasan Sungai Raya Dalam (Serdam), Kota Pontianak ini.

Pria ini sedang tidak kuasa sekedar berbasa-basi dengan siapapun. “Lagi pusing bang. Tagihan kredit motor jatuh tempo. Gajian minus akibat kebijakan kantor terkait Covid-19,” ujarnya membuka cerita awal April 2020.

Rupanya minus pendapatan membuat otaknya berpikir keras. Sebab bukan hanya kredit sepeda motor yang dilakoninya, kredit rumah type 45 di BTN (Bank Tabungan Negara) juga dimilikinya. “Kredit sana-sini bang. Gaji minus. Perlu cari tambahan lain lagi nih bang,” ucap dia.

Arif merupakan satu, di antara masyarakat terdampak pandemi global Covid-19. Sebelum wabah asal Wuhan, China ini masuk Indonesia, pendapatannya baik-baik saja. Dia lancar melunasi hutang kreditnya di leasing dengan perbankan. Namun begitu “musibah” datang, ia jadi kelabakan.

Di tengah kegalauan, sahabatnya memberikan masukan. Presiden Jokowi sudah memberikan kebijakan relaksasi kredit dan cuti membayar cicilan. “Coba telusuri lewat google soal relaksasi kredit dan cuti bayar. Cari di web terpercaya. Baca dan penuhi syaratnya,” kata sahabatnya memberikan masukan.

Tanpa berpikir panjang, hape yang sudah lama diletakan di atas meja warkop, tempatnya bersantai langsung dibuka. Arif langsung menelusuri google searching. Ia banyak menemukan artikel dan rekomendasi soal keringanan cicilan kredit. Senyum murungnya berganti sumringah. “Waduh ada jalan keluar nih. Makasih bang,” katanya dengan nada gembira.

Diapun tampak serius membaca sebuah artikel dari media online nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso sedang menjelaskan insentif “libur” bayar cicilan kepada beberapa anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Sejurus kemudian otaknya langsung menarik kesimpulan. Libur cicilan diartikan bukan setop membayar sama sekali. Melainkan, pembayaran kredit ditunda untuk beberapa waktu. Kewajiban pembayaran tetap harus dilunasi atau diselesaikan. Di sisi lain pemerintah akan memberikan bantuan kepada keluarga terdampak Covid-19 dengan berbagai subsidi dan bantuan. “Saya akan segera urus nih,” ucap pria dengan dua anak ini.

Beda Arif, berbeda lagi dialami Zultriansyah (40), warga asal Kabupaten Sanggau yang berjarak 173,3 kilometer dari Kota Pontianak ini. Akhir September 2020 kemarin, dia dibuat pusing tujuh keliling. Itu karena pengumuman tim Satgas Waspada Investasi terkait investasi bodong, merupakan musibah baginya.

Zul sapaan karibnya, menitipkan sedikit dananya pada sebuah perusahaan investasi berbasis di Jakarta. Awalnya, ia memperoleh informasi investasi mengiurkan dari kawan pemain forex dan lewat penulusuran internet. Jadilah sedikit tabungannya terpaksa diikhlaskan. “Alamak jank. Duitku selesai,” katanya begitu membaca berita pengumuman tim satgas dari situs www.ojk.go.id

Tim Satgas Waspada Investasi melalui Ketuanya, Tongam Lumban Tobing mengumumkan bahwa sampai September 2020, tim Satgas menemukan 126 fintech peer-to-peer lending ilegal, 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin.

“Kami masih menemukan penawaran fintech lending ilegal dan investasi tanpa izin yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Fintech lending dan tawaran investasi ilegal ini hanya bikin rugi dan bukan menjadi solusi bagi masyarakat,” kata Tongam.

Penjelasan perwakilan pemerintah RI tersebut, membuat badannya sedikit kaku. Sebab, nama perusahaan tempatnya menaruh duit invetasi masuk dalam daftar entitas investasi bodong. Diapun buru-buru meminum air putih, agar tidak shok dan lemas. Sambil duduk termenung, dia berkata kepada sahabatnya. “Nasi sudah jadi bubur kawan. Untunglah tidak banyak,” ucapnya lagi.

Walaupun begitu, Zul berusaha mencari penjelasan. Diapun menelpon marketing di Jakarta, soal keberadaan duitnya. Apakah bisa dikembalikan atau hilang dilahap investasi bodong. “Jawaban di Jakarta terbata-bata. Tak kuasa menjawab. Hanya diserahkan kepada bos dan manajemen di atas dapat memberikan penjelasan terperinci,” ucapnya menirukan perkataan sang pegawai perempuan di hape.

Tak patah arang, pria dengan 3 anak inipun kembali menelpon. Meski tersambung, tetapi pimpinan pengambil kebijakan, tidak juga mengangkat suara deringan teleponnya. Hampir 10 kali ditelponnya kembali, sebelum pihak penanggungjawab tersebut mematikan hapenya. “Benar-benar dah. Rugi aku. Habis duitku. Mau menggandakan duit, jadi ketipu,” katanya menggerutu kembali.

Penasaran dengan dananya, Zul kembali membaca artikel banyaknya entitas illegal dibekukan tim Satgas. Ternyata sejak tahun 2018 sampai September 2020, ada sekitar 2840 entitas ditutup aktivitasnya. Diapun paham untuk mengetahui investasi bodong dan illegal bisa bertanya langsung ke OJK atau melalui situs resminya.

“Jadi sedikit paham keberadaan lembaga OJK. Bagi warga awam seperti kami, bisa jadi tempat pengaduan dan bertanya. Tidak boleh main langsung investasi, meski uangnya tidak besar. Pandemi Covid-19 seperti sekarang, bisa menjadi bermunculan entitas atau investasi menggiurkan tetapi tidak jelas. Saya sudah menjadi korban,” katanya.

Zul lulusan Untan Pontianak ini hanya berharap, ada cara OJK mengumumkan lebih awal, sebelum bisnis jasa keuangan tersebut beroperasi. Setidaknya dapat menjadi warning masyarakat memilih berinvestasi atau tidak. Sebab, OJK punya wewenang awal sebelum korban berjatuhan.

“Biasanya metode investasi bodong adalah bisnis sudah masuk duluan. Uang sudah diinvestasikan. Korban sudah berjatuhan, barulah ada penggumuman. Kami berharap, warga awam seperti kami terus disosialisasikan memilih investasi benar, aman, dan amanah,” ucapnya.

Dua kasus kredit macet dan investasi bodong adalah bagian kecil dari tugas OJK dalam menetralkan perekonomian keuangan masyarakat Kalbar dan Indonesia. Bagi Arif dan Zul, keberadaan OJK di tengah pandemi Covid-19, sesungguhnya masih dibutuhkan mayoritas masyarakat kecil. Lembaga ini hadir bisa menjadi tempat mengadu dan bertanya masyarakat. Tak hanya soal kredit macet, investasi bodong, dan fintect lending illegal, juga hal lain berkaitan jasa keuangan melibatkan dana masyarakat.

Akademisi Universitas Tanjungpura Prof, Dr Eddy Suratman, SE.MA menilai bahwa keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih diperlukan masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan Barat. Kasus-kasus besar terjadi di pusat, jangan hanya dilihat parsial saja.

“Mungkin di pusat beda dengan kasus daerah. Saya pikir, keberadaan OJK masih dibutuhkan dan sangat penting bagi masyarakat Kalimantan Barat. Jangan hanya dilihat dari 1 atau 2 saja kejadian, namun di daerah masyarakat lebih banyak membutuhkan juga jasa lembaga negara, OJK daerah ini,” ucapnya.

Diapun berkaca dari beberapa kejadian investasi bodong, fintect lending illegal, asuransi dan soal kasus keuangan lain, dimana OJK sudah hadir lebih awal. OJK dapat mendeteksi dan menginformasikan secara luas ke masyarakat. Selanjutnya dihentikan sebelum terlanjur banyak korban berjatuhan dan dana masuk terlanjur besar.

“Saya kira dari sisi saya sebagai akademisi, keberadaan OJK masih sangat dibutuhkan masyarakat. Saya pikir masyarakat Kalbar dan Indonesia juga masih membutuhkannya. Kegiatan OJK tak hanya soal entitas invetasi bodong, kredit macet, asuransi dan lainnya,” kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak ini.

Kegiatan berkaitan keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, pengadaian, dana pensiun, fintech, e-commerce juga menjadi wewenang OJK. Hampir seluruh institusi melibatkan keuangan masyarakat diawasi OJK, sesuai kewenangannya dalam UU No 21 Tahun 2011. Hanya memang masukan perlu disampaikan yakni secara terus menerus mengkampanyekan tentang tugas dan fungsi OJK bagi masyarakat kalbar khususnya di daerah.

“Untuk daerah perkotaan dengan tingginya tingkat pendidikan masyarakat, pastilah paham dan mengerti tugas dan wewenang OJK. Baca media cetak dan online semacam Pontianak Post atau searching informasi lewat google, sudah bisa ketemu soal OJK. Nah bagi warga di daerah bagaimana,” katanya setengah bertanya.

Bagi masyarakat di pedalaman, pelosok, hulu, hilir, dan ujung kalbar sekalipun, kebanyakan mungkin belum mengerti tufoksi OJK. Di sinilah peranan OJK di masa pandemi Covid-19, lewat aneka medsos untuk mengenalkannya secara berkelanjutan. Masalahnya, sangat mungkin usaha jasa keuangan illegal, bodong, tidak terdaftar, dan tidak bertanggungjawab masuk sampai ke daerah-daerah.

Bagi warga awam informasi, label korban berikut jelas sudah menunggu. “Inilah peranan OJK. Lewat kerja-kerja OJK di Pusat dan Kalbar bisa mendeteksi dan mengumumkan lebih awal,” ucapnya.

Minimnya pemahaman masyarakat daerah, soal tufoksi OJK hendaknya disiasati melalui sosialisasi. Bisa saja terus mengkampanyekan lewat baliho-baliho besar, pamflet, dan aneka media lain melalui offline. Masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, bukan berarti usaha jasa keuangan tidak jelas berhenti mencari korban.

“Mungkin juga bagi masyarakat di daerah yang pernah dan sudah menjadi korban institusi kejahatan keuangan tidak bertanggungjawab bisa waspada. Tentunya tadi, lewat kerja-kerja OJK di daerah agar terus mensosialisasikan,” katanya.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebutkan, keberadaan OJK sangat dibutuhkan masyarakat Kalbar. OJK, sesungguhnya dapat memberikan jaminan kenyamanan dan kepastian seluruh nasabah dari sektor jasa keuangan. Nasabah perbankan, asuransi, investasi, finansial teknologi (fintech) dan lainnya akan merasa aman dan tenang apabila OJK dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional.

“Artinya, ketika satu usaha jasa keuangan sudah membahayakan nasabah, OJK sesuai kewenangannya dari UU 21 tahun 2011 dapat mendeteksi lebih awal. Nah nasib dana nasabah juga bakalan terjamin,” ucapnya Nopember 2018 saat menghadiri peresmian kantor OJK Kalbar.

Midji sapaan karib orang nomor 1 di Kalbar ini berharap masyarakat Kalbar akan semakin banyak mengakses sektor jasa keuangan, tentunya melalui jaminan OJK di Kalbar.

“OJK akan memberikan jaminan keamanan orang berinvestasi dan mengaksesnya. Dengan begitu, masyarakat tetap tenang bekerja dan tidak khawatir dengan dana yang diinvestasikan. Sebab, peranan OJK masih dibutuhkan masyarakat Kalbar,” kata dia.

Kepala OJK Provinsi Kalbar, Moch.Riezky Fajar Purnomo mengatakan literasi akan produk-produl keuangan masyarakat Kalbar masih cukup rendah, sekitar 30 persen. Sementara penggunaannya lebih dari 40 persen. “Kami ingin masyarakat lebih mengenal produk-produk industri jasa keuangan di antaranya pegadaian, perbankan, asuransi dan lain,” katanya beberapa waktu lalu.

Kebiasaan masyarakat selain menabung, biasanya juga ingin berinvestasi. Akan tetapi banyak investasi ditawarkan dengan pengembalian dana sangat tinggi dan tidak masuk akal. Misalnya saja menginvestasikan uang Rp1.000.000, pengembaliannya Rp1.500.000 dalam jangka waktu pendek, satu atau dua bulan bersama modal

“Mengenal cara investasi ilegal sederhana saja. Logis dalam arti pengembalian masuk akal. Keduanya legal atau mempunyai izin OJK,” tuturnya.

Kepada masyarakat ingin mengetahui izin suatu lembaga atau perusahaan jasa investasi keuangan dapat melihat website resmi OJK atau telpon langsung di 157 (bebas pulsa) dikelola OJK.**

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!