Dampak Covid-19 pada Sektor Perpajakan di Indonesia

opini pontianak post

Oleh: Alpha Nur Setyawan Pudjono

PANDEMI Covid-19 yang dinyatakan oleh WHO awal Maret 2020, berdampak negatif pada sektor perekonomian di seluruh dunia. Bahkan ada pakar ekonomi yang meramalkan bahwa pandemi Covid-19 ini bisa berdampak lebih buruk dari Global Depresi pada 1930-an. Naiknya angka pengangguran, merosotnya nilai tukar mata uang, turunnya kemampuan daya beli masyarakat, berkurangnya investasi, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi adalah faktor-faktor makro ekonomi yang senantiasa menjadi perhatian seluruh pemerintah dunia saat ini, tidak terkecuali Indonesia.

Secara teori, menurunnya pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi dengan penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Atau dengan penjelasan yang disederhanakan, dengan adanya Covid-19 ini berakibat pada berkurangnya aktivitas ekonomi dari sisi produsen, dan berkurangnya sisi konsumsi masyarakat.  Hal tersebut mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat/perusahaan yang berdampak turunnya penerimaan dari Pajak Penghasilan, menurunnya konsumsi, transaksi perdagangan barang dan jasa di tengah tengah masyarakat berdampak pada menurunnya Pajak Pertambahan Nilai.

Menyikapi fakta ekonomi di atas, pemerintah telah merilis Perpres No. 54/ 2020 sebagai tindak lanjut Perpu No.1/ 2020 perihal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa target penerimaan pajak pada 2020 ini telah disesuaikan dengan keadaan Covid menjadi Rp1.462 triliun turun dari target sebelumnya Rp1.865,7 triliun.

Selain mengeluarkan Perpres tersebut, untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat pandemi Covid-19 , pemerintah telah merilis beberapa kebijakan insentif fiskal berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut.

Pertama, dirilisnya PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk  Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 sebagai pengganti PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Perbedaan PMK 44 dengan PMK 23 adalah adanya perluasan sektor usaha  yang menerima fasilitas insentif fiskal, dan adanya fasilitias baru yang ditujukan pada para pelaku sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Insentif fiskal yang diberikan antara lain: Insentif PPh Pasal 21 yakni diberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah bagi karyawan yang berNPWP dan mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp200 juta pada perusahan yang bergerak di salah satu  dari 1.062 bidang industri tertentu pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan eksport (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat.

Selanjutnya adalah Insentif PPh pasal 22 yakni fasilitas pembebasan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor pada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE, dan pada perusahaan di Kawasan berikat. Insentif angsuran PPh Pasal 25 yakni pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu. Insentif PPN juga diberikan kepada Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di Kawasan berikat, ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat. Sedangkan penambahan fasilitas baru pada PMK 44 ini adalah adanya fasilitas bagi pelaku UMKM yakni fasilitas pajak penghasilan final 0,5 persen sesuai PP23/208 menjadi ditanggung pemerintah.

Kedua,  fungsi pajak sebagai fungsi regulerend sangat kental dalam pemberian fasilitas pajak yang ada  di dalam PMK No.28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.  Tujuan dari beleid ini adalah untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya, untuk penanganan pandemic Covid-19.

Fasilitas yang diberikan pada PMK no 28 antara lain berupa Fasilitas PPN tidak dipungut bagi Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, yang mengimpor Barang Kena Pajak berupa obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan perawatan pasien, atau peralatan lainya untuk keperluan penanganan pandemic Covid-19. Fasilitas lain yang diberikan pada PMK 28 adalah Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor pada Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic Covid-19.

Begitu juga fasiltas Pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 pada Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa tertentu yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Menurut penulis, selain munculnya regulasi-regulasi di atas sebagai langkah dari pemerintah untuk menjaga Stabilitas Makroekonomi, dengan adanya Covid-19 dapat menjadi sebuah momentum tersendiri bagi DJP untuk melakukan beberapa pembenahan positif sebagai dampak dari Covid-19, sebagai bagian dari new normal.

Pertama, perubahan pola komunikasi antara wajib pajak dengan DJP. Dahulu sebelum adanya covid-19 pelayanan tatap muka masih tetap ada normal seperti biasa, namun semenjak Covid-19, DJP telah mengeluarkan pengumuman bahwa pelayanan perpajakan tanpa tatap muka diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Kepada wajib pajak yang akan melakukan kewajiban perpajakannya diarahkan pada saluran-saluran elektronik yang telah disediakan.

Dengan ditiadakan layanan tatap muka yang rencananya sampai 29 Mei 2020 tersebut pelayanan wajib pajak sampai dengan saat ini masih berjalan lancar, tanpa ada kendala berarti.  Wajib pajak masih dapat berkontak dengan fiscus dengan melalui sosmed resmi kantor pajak, dapat menyampaikan laporan SPT-nya dengan situs resmi pajak, dan sebagainya. Sehingga, bukan tidak mungkin pelayanan tatap muka di masa setelah 29 Mei akan diubah caranya dengan lebih memanfaatkan teknologi.

Karena berdasarkan penelitian, salah satu keunggulan dari pemanfaatan teknologi adalah mempercepat proses pelayanan wajib pajak, dan juga meningkatkan transparasi pelayanan pajak. Jadi,  langkah DJP yang selama ini telah mengupayakan layanan elektronik dan penyegaran Sistem Informasi DJP seperti dengan adanya Program Core Tax menjadi suatu keniscayaan, dan kebutuhan yang sangat mendesak.

Kedua, adalah perubahan budaya kerja di internal organisasi.  Sampai dengan saat ini pegawai DJP selaku ASN masih dalam suasasna Working From Home (WFH)  sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 (SE Menpan Nomor 54 Th 2020). Setelah selesainya WFH bukan tidak mungkin ada sebagian pegawai DJP yang bekerja WFH sesuai dengan prinsip Flexible Working Space (FWS) (KMK No 223/KMK.01/2020).

Dengan  penerapan FWS, diharapkan produktifitas kerja naik karena prinsip work life balance lebih terpenuhi, dan mengurangi biaya adminstrasi perkantoran.  Selain itu budaya kerja FWS, dapat mendorong perubahan-perubahan regulasi dan proses bisnis perpajakan menjadi  lebih efektif, efisien, terukur dan transparan.

Sebagai kesimpulan, pemerintah telah berupaya mengurangi dampak negarif dari Covid 19 dengan mengeluarkan beberapa insentif fiscal, semoga hal tersebut juga dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat, khususnya di bidang ekonomi bahwa pemerintah telah hadir. Selain itu secara organisasi, DJP telah melakukan beberapa pembenahan internal untuk menyambut kondisi new normal dan akan senatiasa beradaptasi dengan keadaan baru, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. (*)

Penulis adalah Kasubbag Keuangan Kanwil DJP Pajak Kalimantan Barat

 

Read Previous

Tekan Kasus Covid-19, Arab Saudi akan Lockdown Selama Lebaran

Read Next

Kurva Covid di Kalbar Landai