Dapat Nilai B, Meningkat dari Tahun Lalu

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemkab Sambas

SAMBAS—Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili Lc MH menerima hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Hasilnya, Kabupaten Sambas mendapatkan penilaian B. Meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mendapat penilaian CC.

Hasil SAKIP diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalbar didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M Yusuf Ateh di Nusa Dua
Bali, Inaya Putri Bali Venue, Senin (27/1). Bupati dalam acara itu, didampingi Sekda Kabupaten Sambas, Asisten 3 Setda, Inspektur Kabupaten, Plt Sekretaris Bappeda, Bagian Prokopim dan Organisasi Tata Laksana Setda Kabupaten Sambas.

Seremonial penyerahan diikuti seluruh daerah provinsi, kabupaten kota se-Indonesia yang masuk Wilayah II, yakni Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung. Evaluasi Hasil Sakip, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Selain itu, pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP merupakan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan pemerintahan setiap tahunnya, dengan maksud agar hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansi pemerintahan secara berkelanjutan.

“Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Melalui SAKIP, kita semua dipacu terus meningkatkan kualitas kinerja kita sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya,” ujar Bupati Sambas.

Dalam pelaksanaan di lapangan, kata dia, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung  melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya.”Arahan Presiden sangat jelas, bagaimana penggunaan APBN, APBD  fokus dan tepat sasaran. Inilah diperlukan SAKIP,” ujar Bupati.

Dilanjutkan dia, ada penekanan khusus pada perencanaan atau penyusunan anggaran, yakni masyarakat benar-benar merasakan manfaat. Bupati mendukung perubahan sistem termasuk reformasi birokrasi.

“Yang perlu kita garis bawahi mengenai perubahan sistem dan modernisasi sistem akuntabilitas maupun kinerjanya adalah mampu memberi manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat,
meningkatkan ekonomi,” jelas Bupati.

Atbah setuju dengan arahan Presiden mengenai tata kelola pemerintahan atau kinerja pemerintahan yang harus menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. SAKIP selain media pertanggungjawaban, pinta Bupati, harus memberikan efisiensi dan efektivitas pada penggunaan anggaran.

Menurutnya, SAKIP bukan hanya kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Bahkan sistem ini bisa menghasilkan standar baru budaya kerja pemerintahan. “Ini bukan hanya berbicara tentang proses. Terpenting masyarakat merasakan manfaatnya,” tuturnya.

Kabupaten Sambas, Tahun 2019 mengalami peningkatan capaian SAKIP. Dari klasifikasi CC tahun 2018, menjadi B. Bupati mengapresiasi kinerja semua komponen pemerintahan daerah. “Peningkatan ini hasil kerja semua aparatur kita, dukungan komponen legislatif dan masyarakat juga. Terima kasih, kita semua punya peranan,” ungkap dia.

Sementara Sekda Kabupaten Sambas, Ir H Fery Madagaskar MSi, mendampingi Bupati mengatakan hal senada. Capaian hingga di titik sekarang ini, menurut dia memang kerjasama dan kerja cerdas semua komponen. “Alhamdulillah, terima kasih hingga kita bisa berada di titik ini. Secara bertahap, kita mengalami peningkatan nilai SAKIP. Insya Allah kedepannya, kita targetkan meningkat lagi menjadi lebih baik,” tegas Sekda.

Fery berharap, penilaian tahun 2020, Sambas bisa mencapai penilaian BB. Dia ungkapkan, memohon dukungan semua termasuk masyarakat. “Sangat jelas arahan Presiden dan Bupati, kita bukan hanya berbicara capaian angka semata, tapi masyarakat harus merasakan manfaat. Setiap nilai rupiah yang dikeluarkan negara, harus punya hasil untuk masyarakat,” paparnya.

Data dari Kementerian PANRB didapati bahwa predikat AA diberikan kepada pemda yang meraih nilai 90-100, sedangkan A dengan nilai 80-90, BB dengan nilai 70-80, B untuk yang nilainya 60-70, CC dengan nilai 50-60, sementara C untuk yang nilainya 30-50, sedang yang nilainya kurang dari 30 predikatnya D. (*)

error: Content is protected !!